BEIJING - Diplomat senior China, Wang Yi, menyatakan bahwa di tengah perubahan besar dan kompleks dalam lanskap internasional, China siap bekerja sama dengan negara-negara BRICS untuk menghadapi tantangan global dan menjaga arah perkembangan sejarah dunia yang dinilai tepat.
Pernyataan tersebut disampaikan saat ia menghadiri Pertemuan ke-16 Penasihat Keamanan Nasional dan Perwakilan Tingkat Tinggi BRICS, yang membahas isu-isu seperti keamanan non-tradisional, kontra-terorisme, serta keamanan siber.
Seperti dikutip CGTN, Wang menegaskan bahwa selama 20 tahun terakhir, kerja sama BRICS telah berkembang menjadi salah satu pilar penting bagi perdamaian, pembangunan, dan keadilan global.&nbsp;
Ia menyerukan agar BRICS memperkuat multilateralisme, mempertahankan tatanan internasional, serta menolak unilateralisme dan proteksionisme.
Ia juga menekankan pentingnya negara-negara BRICS yang mewakili Global South untuk berada di garis depan dalam memperjuangkan keadilan global dan meningkatkan peran mereka dalam urusan internasional.
Untuk mengatasi kebuntuan keamanan global, Wang mendorong pendekatan berbasis konsensus dengan mengedepankan konsep keamanan bersama, komprehensif, kooperatif, dan berkelanjutan.&nbsp;
Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian damai atas berbagai konflik melalui dialog dan konsultasi.
Selain itu, ia menyerukan kerja sama dalam menghadapi tantangan global seperti terorisme, keamanan energi dan pangan, serta risiko yang muncul dari perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan keamanan ruang siber.
Wang juga menyoroti perlunya penguatan tata kelola global di sektor teknologi baru, termasuk dukungan terhadap peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pengaturan ruang digital dan siber.
Ia menambahkan bahwa China, yang akan memegang presidensi BRICS tahun depan, siap bekerja sama dengan seluruh anggota untuk mendorong perdamaian dan kemakmuran global.
Para peserta pertemuan sendiri memuji peran BRICS dalam memperkuat kerja sama Global South dan mendukung upaya membangun dunia multipolar yang lebih adil, damai, dan seimbang. (DK)

Itu disampaikan di Pertemuan Penasihat Keamanan Nasional dan Perwakilan Tingkat Tinggi BRICS.

China siap hadapi tantangan global dengan anggota BRICS 

WASHIGTON - Mantan CTO dan co-founder OpenZeppelin, Manuel Ar&aacute;oz, mengatakan bahwa ia kini menganggap &ldquo;seluruh&rdquo; decentralized finance (DeFi) tidak lagi aman, karena coding agents telah menjadi &ldquo;superhuman&rdquo; dalam menemukan celah keamanan, dalam unggahan di X pada Rabu.
Peringatan Ar&aacute;oz, yang telah meninggalkan OpenZeppelin pada 2019, muncul di tengah penurunan total value locked (TVL) DeFi lebih dari US$20 miliar sejak awal tahun, menurut data DeFiLlama.&nbsp;
Seperti dikutip Sebagian penurunan ini mencerminkan pelemahan harga kripto secara umum, namun sektor tersebut juga terus diguncang gelombang eksploitasi yang menguji kepercayaan terhadap keuangan on-chain.
Namun, OpenZeppelin membantah pernyataan Ar&aacute;oz tersebut, mengutip dari CoinDesk.
&ldquo;Pandangan Ar&aacute;oz tidak mewakili posisi OpenZeppelin saat ini. Perusahaan, yang dipimpin co-founder dan CEO Demian Brener, menegaskan komitmennya untuk mengamankan keuangan on-chain, dengan berpendapat bahwa jawaban atas risiko yang dipicu AI adalah keamanan yang terus ditingkatkan dan diperkuat AI, bukan meninggalkan DeFi,&rdquo; demikian pernyataan Juru Bicara OpenZeppelin.
Data DeFiLlama menunjukkan lebih dari US$1,1 miliar telah hilang akibat peretasan DeFi selama 365 hari terakhir, termasuk eksploitasi Kelp DAO senilai US$292 juta pada April, yang mengungkap bagaimana kerentanan di infrastruktur lintas-rantai dapat dengan cepat menyebar ke seluruh ekosistem.&nbsp;
Step Finance berbasis Solana juga menghentikan operasinya awal tahun ini setelah eksploitasi US$27 juta membuat proyek tersebut tidak dapat pulih.
Komentar Ar&aacute;oz juga muncul di tengah peringatan dari Anthropic bahwa model AI terbatas Claude Mythos dapat secara otonom menemukan kerentanan perangkat lunak dan mengembangkan eksploit yang berfungsi pada tingkat yang diklaim melampaui alat otomatis yang ada.
Hal ini menimbulkan pertanyaan tidak nyaman bagi DeFi, yang model keamanannya selama ini dibangun dengan asumsi bahwa penyerang adalah manusia yang bekerja dengan kecepatan manusia.
Transparansi DeFi, yang lama dipasarkan sebagai keunggulan, bisa berubah menjadi kelemahan jika sistem berbasis mesin mampu memindai kode smart contract publik, mengidentifikasi celah, dan memanfaatkannya lebih cepat daripada kemampuan pihak bertahan untuk menambalnya. (DK)

Manuel Aráoz prediksi  'superhuman' tingkatkan risiko eksploitasi dan mengakibatkan DeFi rentan.


Era 'superhuman' dari AI membuat DeFi kini tak lagi aman?

JAKARTA &mdash; Australia memperkuat kerja sama keamanan dengan Indonesia di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Indo-Pasifik. Para analis menilai langkah ini bukan sekadar simbolis, melainkan bagian dari strategi Canberra untuk menjaga stabilitas kawasan, memanfaatkan peluang politik di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, sekaligus memperdalam kolaborasi ekonomi dan pertahanan dengan negara non-blok terbesar di Asia Tenggara.
Dalam kunjungan resminya, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menandatangani Australia&ndash;Indonesia Treaty on Common Security bersama Presiden Prabowo Subianto. Perjanjian ini dinilai bersejarah karena membawa kerja sama pertahanan bilateral ke tingkat lebih lanjut dan mencerminkan kepercayaan serta kemitraan tinggi antara kedua negara, menurut rilis pemerintah Australia (foreignminister.gov.au).
Untuk memperdalam hubungan keamanan, Australia mengumumkan sejumlah inisiatif baru, antara lain: pengembangan fasilitas pelatihan pertahanan bersama di Indonesia, pembentukan posisi permanen bagi perwira tinggi militer Indonesia di Angkatan Pertahanan Australia (ADF), serta perluasan Junior Leaders&rsquo; Forum Military Education Exchange untuk mempererat hubungan calon pemimpin militer masa depan.
Selain kerja sama pertahanan, kedua negara menandatangani Nota Kesepahaman dengan Sovereign Wealth Fund Indonesia, Danantara, untuk memperkuat investasi dua arah. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan kerja sama, pertukaran informasi, dan membuka peluang investasi baru yang memperkuat ketahanan serta keamanan ekonomi bersama.
Para analis, seperti dikutip APNews, Minggu (7/2), menilai perjanjian ini semakin penting bagi Australia di tengah ketegangan dengan China, sekaligus mengulang beberapa elemen dari kesepakatan keamanan 1995 antara Perdana Menteri Australia saat itu, Paul Keating, dan mantan Presiden Soeharto, ayah mertua Prabowo.
Kesepakatan 1995 mewajibkan kedua negara untuk berkonsultasi soal isu keamanan dan merespons tantangan bersama, tetapi dihentikan Indonesia pada 1999 setelah Australia memimpin misi penjaga perdamaian di Timor Timur. Hubungan keamanan kemudian dibangun kembali melalui Perjanjian Lombok 2006, yang diperluas pada 2014.
Susannah Patton dari Lowy Institute, lembaga pemikir kebijakan internasional di Sydney, menilai perjanjian baru ini lebih bersifat politik daripada kewajiban konkret, atau bisa disebut &ldquo;kesepakatan simbolis&rdquo;. Hal ini berbeda dengan perjanjian kerja sama pertahanan 2024, yang lebih fokus pada kolaborasi militer yang bersifat praktis.
&nbsp;
Patton menambahkan, perjanjian ini berada di bawah aliansi Australia dengan AS dan perjanjian keamanan dengan Papua Nugini, sehingga kecil kemungkinan memaksa Indonesia membela Australia dalam konflik regional.
&ldquo;Ini jelas bukan perjanjian pertahanan bersama, karena hal itu tidak akan diterima secara politik oleh Indonesia sebagai negara non-blok,&rdquo; ujar Patton.
Meski demikian, ia memuji perjanjian ini sebagai pencapaian besar bagi Albanese, karena kesepakatan semacam ini sebelumnya sulit dibayangkan dengan Indonesia, negara non-blok yang memiliki perbedaan besar dalam cara pandang dunia dibandingkan Australia.
Patton menilai Australia memanfaatkan momentum kepemimpinan Prabowo, yang lebih bersedia keluar dari tradisi kebijakan luar negeri Indonesia dan membuka ruang bagi kesepakatan yang dipimpin langsung oleh pemimpin negara.
Meski Indonesia sering disebut sebagai salah satu tetangga terpenting Australia, hubungan kedua negara tidak selalu mulus. Beberapa ketegangan sebelumnya termasuk tuduhan penyadapan intelijen Australia terhadap mantan presiden Indonesia, eksekusi penyelundup narkoba asal Australia, dan persoalan penyelundupan manusia.
Terlepas dari perjanjian dengan Australia, Rusia sebelumnya juga dikabarkan berminat menggaet Indonesia untuk menempatkan fasilitas militer, khususnya pangkalan udara di Biak.
Seperti dilaporkan CNN Indonesia, mengutip situs militer Amerika Serikat Janes, Rusia mengincar Pangkalan Angkatan Udara Manuhua di Biak Numfor, Provinsi Papua. Laporan Janes berjudul &ldquo;Indonesia pertimbangkan opsi usai Rusia berupaya akses ke pangkalan AU&rdquo; diterbitkan pada Selasa (14/4/2025).
Dalam laporannya, Janes menyebut bahwa Jakarta menerima permintaan resmi dari Moskow untuk menempatkan pesawat Angkatan Udara Rusia (VKS) di fasilitas tersebut. Sumber terpisah dari pemerintah Indonesia mengonfirmasi bahwa permintaan itu diterima oleh kantor Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin setelah pertemuan dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Sergei Shoigu, pada Februari 2025.
Dokumen yang diperoleh Janes menyebut Rusia berupaya menempatkan beberapa pesawat jarak jauh di Pangkalan Angkatan Udara Manuhua, yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo. Pangkalan udara Biak sendiri merupakan rumah bagi Skuadron Penerbangan 27 Angkatan Udara Indonesia, yang mengoperasikan pesawat pengintai CN235. (DH/MT)

Kesepakatan dinilai mencerminkan kepentingan strategis Australia di tengah ketegangan kawasan.