JAKARTA &mdash; Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan pekan ini menjadi ujian awal bagi bank sentral untuk membuktikan independensinya tetap terjaga, meski mandatnya baru saja diperluas untuk mencakup dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kenaikan itu terjadi hanya beberapa hari setelah DPR mengesahkan perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang kini mewajibkan BI mendukung kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
BI secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5% pada Selasa (9/6) &mdash; kenaikan kedua dalam tiga pekan terakhir. BI menyatakan langkah itu diperlukan untuk mendukung stabilitas rupiah dan menjaga kestabilan ekonomi.
Meski kenaikan suku bunga terbaru menunjukkan BI masih memprioritaskan stabilitas, sejumlah ekonom mulai mempertanyakan bagaimana bank sentral akan bersikap ketika upaya menjaga stabilitas berbenturan dengan dorongan mempercepat pertumbuhan.
Dikutip dari TheBusines Times, ekonom sekaligus mantan Deputi Direktur Senior BI Harry Baskoro mengatakan pasar umumnya mengharapkan bank sentral tetap memprioritaskan stabilitas moneter dan keuangan ketika dihadapkan pada pilihan yang sulit.
"Pertumbuhan ekonomi penting, tetapi stabilitas merupakan fondasi bagi pertumbuhan yang berkelanjutan," ujarnya.
Baskoro menggambarkan ketegangan struktural yang kini dihadapi BI: mendukung pertumbuhan bisa menuntut suku bunga lebih rendah, sementara menjaga stabilitas rupiah justru membutuhkan suku bunga lebih tinggi.
"Situasinya seperti menekan pedal gas dan rem secara bersamaan," katanya. Ia menambahkan, ketidakjelasan prioritas BI dapat meningkatkan premi risiko dan mengikis kredibilitas kebijakan di mata investor.
Jawaban Gubernur BI
Investor global pun langsung mempertanyakan implikasi mandat baru ini kepada Gubernur BI Perry Warjiyo.
"Apa arti dari pertumbuhan PDB yang ditambahkan ke dalam mandat BI dalam mengalibrasi arah kebijakannya pada saat stabilitas valas menjadi kunci? Apa yang harus dipahami investor dari perubahan ini?" tanya Stanislav Gelfe.
Perry menjawab bahwa BI sebenarnya sudah lama mempraktikkan hal itu. "Faktanya, ini adalah praktik terbaik (best practices) yang sama yang juga diikuti oleh bank-bank sentral lainnya."
Mandat utama BI, lanjutnya, adalah menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar, mendukung stabilitas sistem pembayaran, serta meningkatkan inklusi dan aksesibilitas keuangan &mdash; semua berbasis prakiraan makroekonomi dua tahun ke depan yang mencakup pertumbuhan, inflasi, nilai tukar, penyaluran kredit, dan transaksi berjalan.
"Undang-undang tersebut pada dasarnya meresmikan praktik kami yang sudah ada," tegasnya.
Perry juga menekankan bahwa BI akan terus memastikan stabilitas nilai tukar melalui berbagai instrumen &mdash; intervensi valuta asing, suku bunga, dan manajemen likuiditas &mdash; dalam koordinasi erat dengan kebijakan fiskal pemerintah. [&nbsp;Baca dialog lengkap investor global dengan Gubernur BI di sini ]
Ancaman Terhadap Independensi
Di luar soal mandat, perubahan UU P2SK juga memperkenalkan mekanisme pemberhentian anggota Dewan Gubernur BI sebelum masa jabatannya berakhir. Meski prosesnya memerlukan peninjauan DPR dan tidak dapat dilakukan langsung oleh presiden, sejumlah analis menilai ketentuan itu tetap berpotensi memengaruhi persepsi pasar.
Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat memperingatkan risiko kelembagaan bisa muncul ketika pejabat BI berpotensi kehilangan jabatan akibat penilaian politik atas keputusan kebijakan yang mereka ambil.
Kekhawatiran investor sebenarnya sudah menumpuk sejak tahun lalu, ketika BI menyetujui pembelian obligasi pemerintah senilai Rp200 triliun melalui skema burden sharing untuk mendanai program unggulan pemerintah.
Menanggapi berbagai kekhawatiran tersebut, BI menegaskan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak akan mengurangi komitmennya menjaga stabilitas.
"BI terus memperkuat bauran kebijakan dan koordinasi dengan pemerintah, DPR, serta pemangku kepentingan lainnya guna menjaga stabilitas ekonomi sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan," kata Juru Bicara BI.
Setelah kenaikan suku bunga kejutan itu, BI juga memberi sinyal siap membiarkan imbal hasil obligasi meningkat dan membuka peluang kenaikan lebih lanjut demi menarik kembali arus modal ke ekonomi terbesar Asia Tenggara tersebut.
Tekanan Eksternal dan Bayang-bayang 1998
Di pasar, dampaknya sudah terasa. rupiah melemah lebih dari 8% terhadap dolar AS sepanjang tahun ini, menjadikannya salah satu mata uang berkinerja terburuk di Asia. Investor asing menarik sekitar US$3,4 miliar dari aset Indonesia di tengah kekhawatiran terhadap kebijakan fiskal, tata kelola, dan gejolak pasar global.
Kepala Ekonom Pictet Asset Management Patrick Zweifel menilai langkah BI mencerminkan fokus jelas pada stabilitas nilai tukar, dan rupiah memang mulai menguat setelah sebelumnya tertekan penguatan dolar, kenaikan harga minyak, dan meningkatnya risk aversion global.
Namun ia mempertanyakan apakah suku bunga tinggi saja cukup menarik dana asing, ketika investor kini lebih memerhatikan kredibilitas kebijakan dibanding selisih imbal hasil semata.
Ekonom Senior Natixis Trinh Nguyen menambahkan, investor juga semakin cemas terhadap dampak fiskal agenda belanja Presiden Prabowo , perluasan subsidi dan program sosial di tengah kenaikan harga minyak &mdash; serta kekhawatiran atas meningkatnya kontrol pemerintah terhadap ekspor komoditas.
Di level sovereign rating, Moody's dan Fitch telah menurunkan prospek peringkat utang Indonesia menjadi "negatif" karena kekhawatiran kredibilitas kebijakan dan risiko fiskal. S&amp;P menilai status investment grade Indonesia akan bergantung pada kemampuan pemerintah membangun kembali ruang fiskal.
Managing Director Penida Capital Advisors Edward Gustely memperingatkan konsekuensi jangka panjangnya:
"Jika pasar mulai melihat kebijakan moneter digunakan untuk mendukung tujuan politik jangka pendek, Indonesia berisiko menghadapi kenaikan biaya modal secara struktural."
Perluasan mandat ini pun kembali membuka perdebatan lama soal reformasi institusional pasca-krisis 1997&ndash;1998.
Ekonom senior dan pendiri Indef Didik Rachbini--yang pernah menjadi anggota Tim Reformasi Nasional Bidang Ekonomi era Presiden Habibie--mengingatkan bahwa independensi BI adalah salah satu pilar utama pemulihan kepercayaan investor saat itu.
Rupiah yang sempat terjun ke Rp16.500 per dolar AS saat krisis akhirnya menguat ke kisaran Rp6.500 seiring berjalannya reformasi dan pulihnya kepercayaan.
"Pelajaran utamanya adalah kepercayaan investor sangat bergantung pada kredibilitas institusi, kepastian kebijakan, dan keyakinan bahwa lembaga ekonomi bekerja secara independen berdasarkan aturan yang jelas," ujar Didik.
Pesan itu terasa relevan hari ini, ketika Indonesia kembali menghadapi tekanan rupiah, arus keluar modal asing, dan pengawasan ketat lembaga pemeringkat internasional &mdash; tepat di saat independensi BI mulai dipertanyakan. (ARF)
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Pelajaran utamanya adalah kepercayaan investor sangat bergantung pada kredibilitas institusi.

Dilema mandat baru Bank Indonesia: Antara gas dan rem

CLEVELAND - Presiden Federal Reserve Bank of Cleveland, Beth Hammack, mengatakan bank sentral Amerika Serikat kemungkinan perlu kembali menaikkan suku bunga apabila tekanan inflasi yang sudah tinggi terus meningkat dalam beberapa waktu ke depan.
Dikutip dari Reuters, dalam pidatonya di City Club of Cleveland pada Selasa, Hammack menyatakan bahwa berdasarkan data ekonomi terbaru, dirinya lebih mengkhawatirkan risiko inflasi yang tetap tinggi dibandingkan dengan risiko terhadap pasar tenaga kerja.
Menurutnya, terdapat kemungkinan kebijakan moneter saat ini belum cukup ketat untuk menurunkan inflasi kembali ke target Federal Reserve sebesar 2%.
"Berdasarkan data yang ada, saya lebih khawatir terhadap meningkatnya risiko inflasi yang bertahan pada level tinggi dibandingkan dengan risiko terhadap lapangan kerja penuh. Saya juga melihat kemungkinan kebijakan moneter saat ini belum cukup ketat untuk mengembalikan inflasi ke target 2%," ujarnya.
Hammack memperingatkan bahwa apabila The Fed menunggu hingga terdapat bukti pasti bahwa inflasi telah mengakar dalam perekonomian, maka penyesuaian kebijakan yang dibutuhkan akan jauh lebih besar dan berbiaya lebih tinggi.
Ia menekankan pentingnya menjaga ekspektasi inflasi masyarakat tetap terkendali.
Menurutnya, apabila ekspektasi inflasi terus meningkat, kondisi tersebut dapat menjadi alasan bagi The Fed untuk mengambil langkah tegas guna memastikan publik tetap percaya bahwa inflasi akan kembali turun menuju target.
Meski demikian, Hammack menilai mempertahankan suku bunga pada level saat ini masih merupakan langkah yang wajar mengingat tingginya ketidakpastian prospek ekonomi.
"Namun jika tren yang terjadi belakangan ini terus berlanjut, mungkin akan segera tepat untuk mengambil tindakan," katanya.
Pasar saat ini memperkirakan The Fed akan mempertahankan suku bunga acuan pada kisaran 3,50%-3,75% dalam rapat kebijakan yang dijadwalkan berlangsung pada 16-17 Juni.
Hammack, yang merupakan anggota pemegang hak suara dalam komite penetapan kebijakan The Fed, sebelumnya menyampaikan perbedaan pendapat pada rapat 28-29 April terkait pernyataan kebijakan yang mengindikasikan langkah berikutnya adalah penurunan suku bunga.
Inflasi terdorong harga energi
Hammack mengungkapkan bahwa percepatan inflasi saat ini banyak dipengaruhi oleh dampak perang Iran yang didukung Amerika Serikat dan telah mengganggu pasar energi global.
Kondisi tersebut membuat sejumlah pejabat The Fed mulai mempertimbangkan kemungkinan perlunya kenaikan suku bunga lebih lanjut.
Bahkan, pasar kontrak berjangka suku bunga saat ini menunjukkan ekspektasi bahwa langkah berikutnya dari The Fed adalah kenaikan suku bunga.
Dalam pidatonya, Hammack menjelaskan bahwa sekalipun perang berakhir dalam waktu dekat, gangguan terhadap rantai pasok dan pasar energi masih akan berlangsung cukup lama.
"Apa yang saya dengar dari pelaku usaha, khususnya di sektor energi, adalah bahwa bahkan jika Selat Hormuz dibuka kembali besok, diperlukan waktu berbulan-bulan untuk memulihkan arus pasokan minyak seperti sebelumnya," ujarnya.
Menurut Hammack, kondisi tersebut akan terus menimbulkan efek berantai terhadap perekonomian.
Ia menegaskan bahwa gambaran inflasi saat ini tidak menggembirakan.
"Inflasi masih terlalu tinggi dan terus bergerak naik," katanya.
Data menunjukkan tekanan harga terjadi secara luas, baik pada barang maupun sektor jasa nonperumahan.
Hammack memperingatkan bahwa inflasi berisiko tetap tinggi apabila biaya energi tidak segera turun dan perusahaan merasa tidak memiliki pilihan selain menaikkan harga kepada konsumen.
Selain energi, ia menyebut kenaikan tarif listrik, premi asuransi kesehatan, dan biaya perangkat lunak juga turut mendorong inflasi.
Meski demikian, Hammack menilai perekonomian Amerika Serikat secara keseluruhan masih menunjukkan ketahanan yang kuat.
Pasar tenaga kerja juga tetap stabil dengan tingkat pengangguran yang mendekati kondisi lapangan kerja penuh.
Ia menambahkan bahwa kondisi keuangan saat ini masih mendukung pertumbuhan ekonomi, bukan menjadi penghambat aktivitas ekonomi. (ARF)

Presiden The Fed Cleveland Beth Hammack menilai resiko inflasi lebih tinggi..

Beth Hammack lebih khawatir lonjakan inflasi 

DUBROVNIK - Permintaan terhadap stablecoin berpotensi meredup dalam beberapa tahun ke depan dan digantikan oleh deposito tokenisasi (tokenised deposits) atau versi digital dari simpanan bank tradisional, menurut pembuat kebijakan Bank of England (BoE), Megan Greene.
Dikutip dari Reuters, dalam konferensi di Dubrovnik, Kroasia, Minggu (31/5), Greene mengatakan popularitas stablecoin kemungkinan akan tergeser seiring berkembangnya deposito tokenisasi di sektor perbankan.
Stablecoin merupakan aset kripto yang dirancang untuk mempertahankan nilai yang relatif stabil. Popularitasnya meningkat dalam beberapa tahun terakhir, meskipun pertumbuhan penerbitannya mulai melambat dalam beberapa bulan terakhir.
"Saya pikir tokenisasi deposito kemungkinan akan mengambil alih peran stablecoin. Dalam lima tahun ke depan, kita mungkin akan bertanya-tanya mengapa dulu begitu banyak membahas stablecoin," kata Greene.
Menurutnya, pasar masih memiliki ruang bagi mata uang digital bank sentral (central bank digital currency/CBDC), stablecoin, maupun deposito digital.
Namun, deposito tokenisasi berpotensi menjadi pemenang utama ketika bank-bank komersial menyadari bahwa mereka berisiko kehilangan simpanan nasabah jika tidak mengembangkan produk serupa.
Inovasi keuangan
Pandangan Greene berbeda dengan Gubernur Federal Reserve, Christopher Waller, yang turut hadir dalam panel diskusi yang sama.
Waller mendukung keberadaan stablecoin dan menilai instrumen tersebut merupakan inovasi keuangan yang berpotensi menurunkan biaya transaksi sehingga tidak seharusnya dibatasi melalui regulasi yang berlebihan.
Greene berpendapat deposito digital belum berkembang pesat karena bank-bank komersial enggan kehilangan berbagai sumber pendapatan berbasis biaya (fee-based income).
Namun, menurutnya, bank pada akhirnya tetap akan menghadapi tekanan tersebut sehingga akan terdorong untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya dalam pengembangan deposito tokenisasi.
Ia juga menilai stablecoin tidak sepenuhnya stabil, masih menghadapi berbagai pertanyaan terkait regulasi, serta dalam beberapa kasus digunakan untuk aktivitas ilegal.
Selain itu, stablecoin berpotensi menarik dana simpanan keluar dari sistem perbankan sehingga dapat mengurangi efektivitas transmisi kebijakan moneter.
Sebaliknya, Waller mengatakan stablecoin telah banyak digunakan untuk transaksi lintas batas dan mulai menjadi ancaman bagi industri perbankan tradisional.
"Instrumen ini digunakan untuk pembayaran lintas negara dan membuat bank khawatir. Jika bank tidak menganggapnya sebagai ancaman, mengapa mereka begitu gencar melobi untuk menghentikannya?" ujar Waller.
Masa Depan Aset Digital
Meski demikian, Greene menilai masa depan kemungkinan tidak sepenuhnya berpihak kepada stablecoin mengingat berbagai keterbatasan yang dimilikinya.
Ia mengibaratkan perkembangan aset digital sebagai perlombaan antara kura-kura, kelinci, dan badak.
Menurut Greene, kura-kura melambangkan mata uang digital bank sentral, kelinci mewakili stablecoin, sedangkan badak melambangkan deposito tokenisasi.
"Kemungkinan besar ketiganya akan tetap ada. Namun jika saya harus memilih satu untuk berinvestasi, saya akan memilih badak, yaitu deposito tokenisasi, karena saya yakin instrumen tersebut memiliki peluang terbesar untuk berkembang pesat," katanya. (ARF)

Stablecoin dinilai menghadapi tantangan regulasi dan efektivitas moneter