JAKARTA - Asuransi pertanian syariah dinilai memiliki peran strategis tidak hanya dalam melindungi petani dari risiko gagal panen, tetapi juga dalam memperkuat ketahanan pangan dan ekosistem keuangan syariah nasional.Namun, pengembangan skema tersebut masih menghadapi berbagai tantangan mulai dari rendahnya cakupan perlindungan, literasi asuransi, hingga keterbatasan dukungan reasuransi syariah.President Director PT Asuransi Jasindo Syariah, At Yaltha, mengatakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) perlu dipandang sebagai instrumen untuk menjaga ketahanan petani, ketahanan pangan, dan ketahanan industri keuangan syariah secara bersamaan."Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan asuransi pertanian. Saat ini terdapat sekitar 33 juta hingga 38 juta petani di Indonesia, dengan sekitar 70% di antaranya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare," ujarnya dalam acara Symposium Menara Syariah dan Universiti Utara Malaysia (UUM) bertema Reimagining Takaful for a Sustainable World di Menara Syariah, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Banten, Senin (22/6).Meski demikian, dari total sekitar 4 juta hektare lahan pertanian yang ada, cakupan AUTP baru mencapai sekitar 300 ribu hingga 400 ribu hektare per tahun."Kita punya lahan kurang lebih 4 juta hektare yang baru tergarap oleh asuransi tani padi sekitar 300 ribu hektare. Ini gap yang panjang," kata Yaltha.Ia menjelaskan Indonesia sebenarnya telah lebih dulu menjalankan program AUTP sejak 2015. Namun, perkembangan program tersebut dinilai belum optimal dibandingkan negara lain seperti Malaysia.Menurut Yaltha, Malaysia yang baru mengembangkan Skim Takaful Tanaman Padi (STTP) mampu bergerak lebih cepat.Saat ini sekitar 135 ribu petani telah mendapatkan perlindungan melalui skema tersebut dengan tingkat cakupan mencapai sekitar 60%.Selain cakupan yang lebih luas, nilai perlindungan yang diterima petani di Malaysia juga lebih tinggi.Jika di Indonesia santunan AUTP saat ini sebesar Rp6 juta per hektare, di Malaysia nilai perlindungan diperkirakan mencapai Rp14 juta hingga Rp16 juta per hektare."Kalau petani kita punya setengah hektare, yang dibayar hanya sekitar Rp3 juta. Ini memang tantangan yang harus kita pikirkan bersama," ujarnya.Yaltha juga menyoroti ketergantungan program AUTP terhadap subsidi pemerintah. Saat ini premi AUTP sebesar Rp180 ribu per hektare, dengan 80% ditanggung pemerintah dan 20% atau sekitar Rp36 ribu dibayar petani.Menurut dia, setelah berjalan selama 11 tahun, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran petani dan pelaku usaha agar perlindungan pertanian dapat berkembang secara lebih berkelanjutan.Selain itu, proses klaim yang masih dilakukan secara manual juga menjadi tantangan tersendiri.Saat ini penilaian kerusakan lahan masih mengandalkan laporan dan verifikasi dari dinas pertanian daerah sebelum klaim dibayarkan oleh perusahaan asuransi.Karena itu, digitalisasi proses klaim dan pemanfaatan teknologi dinilai perlu dipercepat agar pembayaran klaim dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.Dalam konteks syariah, Yaltha menilai skema takaful memiliki keunggulan karena menerapkan prinsip tabarru' atau dana tolong-menolong antarpeserta.Skema tersebut dinilai dapat memberikan manfaat yang lebih besar apabila jumlah peserta semakin meningkat.Menurutnya, pengembangan asuransi pertanian syariah tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah.Diperlukan keterlibatan berbagai pihak mulai dari regulator, perbankan syariah, perusahaan asuransi, perguruan tinggi, pemerintah daerah, hingga petani."Potensi kita besar, petaninya besar, lahannya besar. Yang diperlukan sekarang adalah bagaimana seluruh ekosistem bergerak bersama untuk memperkuat perlindungan petani dan ketahanan pangan nasional," katanya.
Ia menambahkan, apabila seluruh 4 juta hektare lahan pertanian dapat masuk dalam skema perlindungan, potensi premi yang dapat dihimpun mencapai sekitar Rp800 miliar per tahun dengan skema subsidi saat ini.Nilai tersebut bahkan bisa mencapai sekitar Rp1,6 triliun apabila dikembangkan secara komersial.Ia berharap pengembangan asuransi pertanian syariah ke depan dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan petani sekaligus mendukung ketahanan pangan dan ekonomi syariah Indonesia. (DK)

Cakupan AUTP masih rendah meski dinilai penting untuk melindungi petani dan pangan nasional.

Presdir Jasindo Syariah At Yaltha: Potensi asuransi pertanian RI besar

JAKARTA &ndash; Ekonom Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF, Handi Risza, menilai ekonomi dan keuangan syariah Indonesia tengah memasuki fase penting dengan pergeseran fokus dari sektor keuangan menuju sektor riil serta semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional.Handi menjelaskan, secara ideal pembangunan ekonomi seharusnya dimulai dari sektor riil lalu diikuti sektor keuangan.Namun, ekonomi syariah Indonesia justru berkembang dari sektor keuangan terlebih dahulu sebelum kini mulai bergerak ke sektor riil dan masuk ke arus utama ekonomi nasional.&ldquo;Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dimulai dan lebih didominasi oleh sektor keuangan, tetapi kini mulai bergerak menuju sektor riil dan arus utama perekonomian nasional,&rdquo; ujar Handi dalam Catatan Akhir Tahun Ekonomi Syariah CSED INDEF, Kamis (25/12).Ia menekankan transformasi ini perlu dijaga agar pada 2026 ekonomi syariah tetap inklusif dan berkelanjutan, terutama melalui penguatan industri halal.Potensi industri halal dinilai semakin besar seiring hadirnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga non-kementerian di bawah Presiden.Menurut Handi, keberadaan BPJPH serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp335 triliun menjadi peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan industri halal nasional pada tahun mendatang.Dalam konteks global, Handi mengungkapkan Indonesia berhasil mempertahankan peringkat ketiga dunia dalam laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025 dengan skor GIEI 99,9.Indonesia juga mencatat investasi halal tertinggi di dunia dengan 40 transaksi senilai USD$1,6 miliar sepanjang 2023.Meski demikian, tantangan masih terlihat pada rendahnya inklusi keuangan syariah.Berdasarkan SNLIK OJK 2025, literasi keuangan syariah telah mencapai 43,42 persen, namun tingkat inklusinya baru 13,41 persen, menunjukkan masih banyak masyarakat yang memahami tetapi belum memanfaatkan layanan keuangan syariah.Ke depan, Handi menilai peran PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), lembaga keuangan sosial syariah, hingga Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan target investasi Rp720 triliun pada 2026 menjadi kunci untuk memperkuat sektor keuangan syariah dan industri halal sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. (DK)

INDEF: Ekonomi syariah masih fokus pada keuangan, 2026 harus bergeser ke sektor riil.

 INDEF: Ekonomi syariah 2026 harus bergeser ke sektor riil

JAKARTA - Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menegaskan komitmennya memperkuat integrasi keuangan sosial syariah secara bilateral dan regional guna mendukung pertumbuhan komunitas halal yang inklusif dan berkelanjutan.
Dia menyampaikan hal itu dalam seminar kolaborasi Menara Syariah dan International Islamic University Malaysia (IIUM) bertema Bilateral and Regional Islamic Social Finance Integration for Halal Community Engagement, yang didukung IAEI dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), di Menara Syariah PIK 2, Banten, Selasa (16/12).
Pada kesempatan tersebut, Nasarudin memberikan apresiasi kepada Menara Syariah dan IIUM Malaysia atas terselenggaranya forum strategis yang dinilai sangat relevan di tengah dinamika dan pergeseran sistem keuangan global.
Sektor keuangan syariah, kata dia, terus menunjukkan pertumbuhan dan ketahanan yang kuat karena berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bersama.
"Integrasi zakat, wakaf, dan sedekah mampu menjadi instrumen penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif serta memperkuat peran komunitas halal global yang terus berkembang," kata Menteri Agama.
Indonesia, lanjutnya, serius dalam menyelaraskan pengembangan keuangan syariah dengan prioritas pembangunan nasional.
Kolaborasi antara Indonesia dan Malaysia, kata Nasaruddin, seperti kemitraan Menara Syariah dan IIUM, merupakan contoh konkret sinergi bilateral yang mampu mendorong transformasi ekonomi kawasan.
Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat mobilisasi modal keuangan sosial syariah guna memberdayakan umat serta memperkokoh ekosistem halal.
Menurut Menteri Agama, kedua negara juga memiliki modal kuat berupa kesamaan sejarah, budaya, dan fondasi keuangan syariah yang menjadikan kerja sama lintas negara semakin potensial, baik dalam pertukaran praktik terbaik, pengembangan talenta, maupun investasi bersama.
Indonesia juga mendorong agar kerja sama tidak berhenti pada level bilateral, tetapi diperluas menuju integrasi regional di kawasan ASEAN.
Dengan populasi Muslim yang besar dan kekuatan ekonomi yang terus tumbuh, ASEAN dipandang memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pengembangan keuangan syariah dan industri halal dunia.
Pemerintah, kata Nasarudin, berkomitmen memastikan bahwa pertumbuhan keuangan syariah bisa berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui penguatan regulasi, penyediaan&nbsp;regulatory sandbox, serta pengawasan kepatuhan syariah yang berorientasi pada maqashid syariah.
Dalam kesempatan yang sama, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia diharakan bisa sebagai jembatan strategis antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan.
Organisasi ini diharapkan terus mendorong riset berbasis bukti serta pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan beretika di bidang ekonomi dan keuangan syariah, termasuk melalui kerja sama dengan IIUM.
Seluruh upaya integrasi tersebut diarahkan untuk memberdayakan komunitas halal secara luas, mencakup pelaku usaha, konsumen, dan investor etis.
Integrasi keuangan sosial syariah, kata Menteri Agama,&nbsp; mampu memperluas akses pembiayaan berbasis keadilan bagi UMKM halal serta menghadirkan instrumen investasi yang tidak hanya memberikan imbal hasil finansial, tetapi juga dampak sosial. (DK)

Indonesia–Malaysia dorong integrasi keuangan syariah untuk perkuat ekonomi halal secara regional.