JAKARTA &ndash; Ekonom Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF, Handi Risza, menilai ekonomi dan keuangan syariah Indonesia tengah memasuki fase penting dengan pergeseran fokus dari sektor keuangan menuju sektor riil serta semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional.Handi menjelaskan, secara ideal pembangunan ekonomi seharusnya dimulai dari sektor riil lalu diikuti sektor keuangan.Namun, ekonomi syariah Indonesia justru berkembang dari sektor keuangan terlebih dahulu sebelum kini mulai bergerak ke sektor riil dan masuk ke arus utama ekonomi nasional.&ldquo;Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dimulai dan lebih didominasi oleh sektor keuangan, tetapi kini mulai bergerak menuju sektor riil dan arus utama perekonomian nasional,&rdquo; ujar Handi dalam Catatan Akhir Tahun Ekonomi Syariah CSED INDEF, Kamis (25/12).Ia menekankan transformasi ini perlu dijaga agar pada 2026 ekonomi syariah tetap inklusif dan berkelanjutan, terutama melalui penguatan industri halal.Potensi industri halal dinilai semakin besar seiring hadirnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga non-kementerian di bawah Presiden.Menurut Handi, keberadaan BPJPH serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp335 triliun menjadi peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan industri halal nasional pada tahun mendatang.Dalam konteks global, Handi mengungkapkan Indonesia berhasil mempertahankan peringkat ketiga dunia dalam laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025 dengan skor GIEI 99,9.Indonesia juga mencatat investasi halal tertinggi di dunia dengan 40 transaksi senilai USD$1,6 miliar sepanjang 2023.Meski demikian, tantangan masih terlihat pada rendahnya inklusi keuangan syariah.Berdasarkan SNLIK OJK 2025, literasi keuangan syariah telah mencapai 43,42 persen, namun tingkat inklusinya baru 13,41 persen, menunjukkan masih banyak masyarakat yang memahami tetapi belum memanfaatkan layanan keuangan syariah.Ke depan, Handi menilai peran PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), lembaga keuangan sosial syariah, hingga Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan target investasi Rp720 triliun pada 2026 menjadi kunci untuk memperkuat sektor keuangan syariah dan industri halal sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. (DK)

INDEF: Ekonomi syariah masih fokus pada keuangan, 2026 harus bergeser ke sektor riil.

 INDEF: Ekonomi syariah 2026 harus bergeser ke sektor riil

JAKARTA - Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menegaskan komitmennya memperkuat integrasi keuangan sosial syariah secara bilateral dan regional guna mendukung pertumbuhan komunitas halal yang inklusif dan berkelanjutan.
Dia menyampaikan hal itu dalam seminar kolaborasi Menara Syariah dan International Islamic University Malaysia (IIUM) bertema Bilateral and Regional Islamic Social Finance Integration for Halal Community Engagement, yang didukung IAEI dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), di Menara Syariah PIK 2, Banten, Selasa (16/12).
Pada kesempatan tersebut, Nasarudin memberikan apresiasi kepada Menara Syariah dan IIUM Malaysia atas terselenggaranya forum strategis yang dinilai sangat relevan di tengah dinamika dan pergeseran sistem keuangan global.
Sektor keuangan syariah, kata dia, terus menunjukkan pertumbuhan dan ketahanan yang kuat karena berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bersama.
"Integrasi zakat, wakaf, dan sedekah mampu menjadi instrumen penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif serta memperkuat peran komunitas halal global yang terus berkembang," kata Menteri Agama.
Indonesia, lanjutnya, serius dalam menyelaraskan pengembangan keuangan syariah dengan prioritas pembangunan nasional.
Kolaborasi antara Indonesia dan Malaysia, kata Nasaruddin, seperti kemitraan Menara Syariah dan IIUM, merupakan contoh konkret sinergi bilateral yang mampu mendorong transformasi ekonomi kawasan.
Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat mobilisasi modal keuangan sosial syariah guna memberdayakan umat serta memperkokoh ekosistem halal.
Menurut Menteri Agama, kedua negara juga memiliki modal kuat berupa kesamaan sejarah, budaya, dan fondasi keuangan syariah yang menjadikan kerja sama lintas negara semakin potensial, baik dalam pertukaran praktik terbaik, pengembangan talenta, maupun investasi bersama.
Indonesia juga mendorong agar kerja sama tidak berhenti pada level bilateral, tetapi diperluas menuju integrasi regional di kawasan ASEAN.
Dengan populasi Muslim yang besar dan kekuatan ekonomi yang terus tumbuh, ASEAN dipandang memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pengembangan keuangan syariah dan industri halal dunia.
Pemerintah, kata Nasarudin, berkomitmen memastikan bahwa pertumbuhan keuangan syariah bisa berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui penguatan regulasi, penyediaan&nbsp;regulatory sandbox, serta pengawasan kepatuhan syariah yang berorientasi pada maqashid syariah.
Dalam kesempatan yang sama, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia diharakan bisa sebagai jembatan strategis antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan.
Organisasi ini diharapkan terus mendorong riset berbasis bukti serta pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan beretika di bidang ekonomi dan keuangan syariah, termasuk melalui kerja sama dengan IIUM.
Seluruh upaya integrasi tersebut diarahkan untuk memberdayakan komunitas halal secara luas, mencakup pelaku usaha, konsumen, dan investor etis.
Integrasi keuangan sosial syariah, kata Menteri Agama,&nbsp; mampu memperluas akses pembiayaan berbasis keadilan bagi UMKM halal serta menghadirkan instrumen investasi yang tidak hanya memberikan imbal hasil finansial, tetapi juga dampak sosial. (DK)

Indonesia–Malaysia dorong integrasi keuangan syariah untuk perkuat ekonomi halal secara regional.