JAKARTA - Pejabat Kementerian Perdagangan menghadapi rentetan pertanyaan dari eksportir minyak sawit, batu bara, dan feroaloi terkait dampak rencana baru pengendalian ekspor yang bertujuan meningkatkan keuntungan negara dari sumber daya alam.
Dikutip dari Reuters, dalam forum daring yang digelar pemerintah pada Selasa (9/6), pelaku usaha menyampaikan kekhawatiran mengenai implementasi aturan baru tersebut meskipun rincian regulasi telah diterbitkan awal pekan ini.
Presiden Prabowo Subianto bulan lalu mengejutkan kalangan bisnis setelah mengumumkan rencana menyalurkan seluruh ekspor komoditas strategis melalui perusahaan negara mulai awal tahun 2027.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap penjualan dan penetapan harga sumber daya alam Indonesia.
Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan regulasi setebal 11 halaman yang memuat jadwal pelaksanaan kebijakan baru tersebut.
Pekan ini, Kementerian Perdagangan juga merilis pedoman teknis yang lebih rinci untuk tiga komoditas strategis yang masuk dalam tahap awal implementasi sejak 1 Juni 2026.
Pada tahap pertama, seluruh eksportir diwajibkan melaporkan aktivitas ekspornya kepada Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Namun dalam sosialisasi yang digelar Kementerian Perdagangan, sejumlah pelaku usaha mempertanyakan keberlanjutan kontrak jangka panjang yang telah berjalan serta mekanisme komersial ekspor di bawah aturan baru tersebut.
Apabila seluruh ekspor nantinya disalurkan melalui perusahaan negara, produsen juga mempertanyakan pihak yang akan melakukan pembayaran atas komoditas yang mereka jual.
Salah satu perwakilan perusahaan mempertanyakan apakah penjualan melalui DSI akan tetap diakui sebagai transaksi ekspor dalam dolar Amerika Serikat atau justru dianggap sebagai transaksi domestik yang dibayar dalam rupiah.
Menurutnya, kepastian tersebut penting mengingat banyak perusahaan memiliki kewajiban pinjaman dalam mata uang dolar AS.
Pelaku usaha juga mempertanyakan apakah pembayaran akan dilakukan sebelum barang diekspor atau baru diterima setelah pembeli akhir melakukan pembayaran, mengingat hal tersebut berpengaruh langsung terhadap arus kas perusahaan.
Sebagian besar pertanyaan tersebut tidak dijawab secara rinci oleh Kementerian Perdagangan.
Pejabat kementerian mengarahkan pertanyaan kepada DSI yang tidak hadir dalam acara tersebut dan hanya menjelaskan bahwa kontrak akan dijalankan berdasarkan skema business-to-business.
Beberapa peserta forum juga mempertanyakan bagaimana cara menghubungi DSI. Saat kebijakan ini diumumkan Prabowo bulan lalu, perusahaan tersebut diketahui baru memiliki satu pegawai, yakni direktur utamanya.
Dana kekayaan negara Danantara sebelumnya menyatakan operasional awal DSI akan didukung pegawai dari sejumlah kementerian.
Di saat yang sama, DSI juga tengah merekrut pegawai serta mengembangkan teknologi untuk memantau aktivitas ekspor.
Pelaku usaha lainnya juga mempertanyakan pihak yang akan bertanggung jawab menetapkan dan menegosiasikan harga dengan pembeli akhir selama masa transisi hingga 31 Desember 2026 maupun setelah masa transisi berakhir.
Menanggapi hal tersebut, Danantara menyatakan akan meninjau kembali harga dalam kontrak ekspor yang sudah berjalan untuk memastikan bahwa&nbsp; nilainya tidak berada di bawah harga pasar.
Prabowo bulan lalu mengatakan praktik penjualan komoditas di bawah harga pasar telah menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan hingga hampir US$1 triliun dalam 34 tahun terakhir. (ARF)

Sejumlah pelaku usaha mempertanyakan keberlanjutan kontrak jangka panjang yang telah berjalan.

Pelaku usaha sampaikan kekhawatiran terkait aturan baru ekspor

JAKARTA - Pemerintah secara resmi memutuskan untuk menunda implementasi penuh pengalihan ekspor komoditas strategis nasional ke PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).&nbsp;
Target awal yang semula ditetapkan pada 1 September 2026, kini diundur menjadi 1 Januari 2027.
Penundaan ini otomatis membatalkan rencana operasional penuh Danantara pada tahun ini, mengutip dari suara.com
Padahal, perusahaan tersebut baru saja resmi menyandang status sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) per Senin (25/5) setelah saham negara sebesar 1% resmi masuk ke dalam struktur kepemilikan.&nbsp;
Nantinya, Danantara diproyeksikan menjadi eksportir tunggal atau pengelola sistem satu pintu untuk ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa pemerintah sengaja memberikan ruang transisi bagi para pelaku usaha.&nbsp;
Selama masa penundaan ini, perusahaan-perusahaan eksportir masih diperbolehkan menjalankan aktivitas perdagangan menggunakan skema dan mitra dagang mereka masing-masing.
"Jadi masing-masing perusahaan masih bisa ekspor dengan mitranya masing-masing. Nanti kita akan evaluasi secara paralel untuk 3 bulan berikutnya, dan full nanti pada tanggal 1 Januari," ujar Airlangga dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta Selatan, Senin (25/5).
Langkah penundaan ini dinilai penting demi memastikan transisi tata kelola ekspor SDA berjalan lebih matang, tanpa menimbulkan guncangan yang dapat mengganggu arus ekspor nasional maupun penerimaan devisa negara.
Pengaturan ekspor SDA ini dinilai sangat mendesak karena sektor tersebut menyumbang sekitar 60% dari total ekspor Indonesia.
Komoditas batu bara menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 8,65%, diikuti oleh crude palm oil (CPO) sebesar 8,63%, dan ferro alloy sebesar 5,82%.
Pemerintah melihat selama ini masih terdapat perbedaan pencatatan perdagangan antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor. Ketidaksesuaian ini berdampak pada akurasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) serta stabilitas nilai tukar rupiah.&nbsp;
Melalui sistem satu pintu Danantara, pemerintah berharap pengawasan ekspor ke depan menjadi lebih transparan, akurat, akuntabel, sekaligus mampu memperkuat penerimaan devisa nasional.
Sebelum resmi menjadi BUMN, publik sempat menyoroti dokumen pendirian Danantara dengan Nomor SK AHU-0039765.AH.01.01.Tahun 2026 tertanggal 19 Mei 2026, yang menunjukkan status awalnya sebagai perseroan swasta nasional tertutup.
Namun, CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa status tersebut hanyalah fase awal administratif belaka sebelum akhirnya bertransformasi menjadi BUMN strategis.&nbsp;
Hal ini diperkuat oleh pernyataan Chief Operating Officer Badan Pengelola Investasi Danantara, Dony Oskaria, di Kompleks Parlemen, Senayan. "Hari ini sudah menjadi BUMN ya," kata Dony.&nbsp;
Walau begitu, ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini masih memfinalisasi skema operasional dan mekanisme eksportasi yang akan dijalankan oleh perusahaan.
Di tengah masa transisi ini, pemerintah memastikan komunikasi dengan dunia usaha akan tetap berjalan intensif.&nbsp;
Rosan Roeslani menyebutkan bahwa pihaknya terus berdiskusi dengan berbagai pelaku industri, seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta asosiasi industri lainnya agar perubahan sistem ini tidak mengganggu kenyamanan perdagangan nasional.
Sebagai langkah awal, mulai Juni 2026, PT Danantara Sumberdaya Indonesia akan mulai menerapkan sistem pelaporan tahap awal.
Sistem ini menjadi basis sebelum seluruh transaksi ekspor diwajibkan masuk ke dalam platform digital terintegrasi milik perusahaan dalam beberapa bulan mendatang. (DK)

Pemerintah tunda operasional penuh Danantara ekspor SDA hingga 1 Januari 2027.


Pemerintah tunda implementasi penuh ekspor lewat Danantara hingga 2027

JAKARTA - Indonesia akan mengecualikan&nbsp;nickel pig iron&nbsp;(NPI), yang menyumbang mayoritas ekspor nikel Indonesia, serta beberapa produk turunan minyak sawit olahan (CPO) dari rencana sentralisasi ekspor komoditas.
Menurut seorang menteri senior pemerintah, seperti dikutip Reuters , Jumat (22/5), nickel pig iron&nbsp;(NPI), yaitu logam nikel dengan tingkat kemurnian rendah, akan dikecualikan dari kebijakan tersebut.&nbsp;
Dalam kebijakan yang diumumkan pekan ini, ekspor batu bara, minyak sawit, dan feroaloi wajib dilakukan melalui perusahaan negara, dengan masa transisi yang diperkirakan dimulai pada 1 Juni. Indonesia merupakan eksportir terbesar dunia untuk batu bara termal, minyak sawit, dan produk nikel.
"Ferronickel&nbsp;tetap termasuk dalam kebijakan karena kandungan besinya," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan pada Kamis malam setelah pertemuan dengan sejumlah kelompok industri.
Ferronikel memiliki kandungan nikel lebih tinggi dibanding NPI, namun kedua produk tersebut masuk dalam kode yang sama dalam pelacakan perdagangan global.
Data badan statistik menunjukkan bahwa ekspor Indonesia dalam kategori ini mencapai US$16,4 miliar tahun lalu. Industri menyebut NPI mencakup sebagian besar ekspor logam nikel Indonesia.
Menurut seorang pengusaha, pengecualian NPI itu berarti kebijakan sentralisasi ekspor itu sedang diciutkan skalanya secara real-time,&nbsp;bahkan sebelum berlaku.
"Sebab NPI adalah mayoritas ekspor nikel Indonesia. Yang tetap masuk DSI hanya ferronikel karena 'kandungan besinya'. Tapi secara volume, ini pengecualian yang sangat besar."
Sekretaris Jenderal APNI, kelompok penambang nikel, menyambut baik pengecualian NPI dan mencatat bahwa hanya sedikit smelter di Indonesia yang memproduksi ferronikel.
&ldquo;Jadi ini berarti akan baik-baik saja, tetapi kita masih harus melihat implementasi teknisnya nanti,&rdquo; kata Meidy Katrin Lengkey setelah pertemuan dengan pejabat pemerintah.
Seorang pelaku industri sawit yang menghadiri pertemuan tersebut mengatakan bahwa ekspor crude palm oil (CPO), refined, bleached, deodorized (RBD) palm oil, dan RBD palm olein akan melalui badan baru tersebut, sementara produk turunannya akan dikecualikan.
Produk-produk yang masuk dalam rencana ekspor terpusat itu mewakili sekitar 90% ekspor minyak sawit tahun lalu, menurut data badan statistik. Tahun lalu, Indonesia mengekspor 23,6 juta metrik ton crude palm oil dan produk olahannya dengan nilai mencapai US$24,4 miliar.
Deadline Masih Membingungkan
Sebelumnya, dokumen Kementerian Perdagangan, Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Perekonomian, Pembahasan Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Strategis,&nbsp; yang diperoleh IDNFinancials mengungkap adanya dua rencana&nbsp;deadline&nbsp;yang berpotensi membingungkan pelaku pasar dalam implementasi kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam strategis yang berlaku mulai 1 Juni 2026.
&ldquo;Ada beberapa dokumen beredar yang memang tampaknya masih berubah-ubah. Ini pekerjaan administrasi raksasa yang deadlinenya mepet, dan kelancarannya sangat mempengaruhi perolehan proses ekspor komoditas penting andalan Indonesia,&rdquo; kata seorang pengusaha.
Dia menjelaskan, dokumen terakhir yang ia dapat bertanggal 21 Mei 2026. &ldquo;Dari satu dokumen ini saja ada sudah ada dua deadline yang berbeda, &nbsp;padahal 1 Juni sudah tinggal beberapa hari lagi.&rdquo;
Kebijakan yang bersumber dari pidato Presiden pada Rapat Paripurna DPR 20 Mei 2026 itu menetapkan bahwa ekspor tiga komoditas strategis, kelapa sawit, batubara, dan ferro alloy, hanya dapat dilakukan oleh BUMN, yang dalam dokumen tersebut diidentifikasi sebagai PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Namun implementasinya tidak serta merta.
Pemerintah, kata dia, dari dokumen tersebut &nbsp;menetapkan dua tahap: mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebagai masa transisi, di mana perusahaan swasta masih dapat menggunakan izin ekspor mereka sendiri namun seluruh dokumen pabean harus mencantumkan Danantara sebagai eksportir. Tahap kedua berlaku mulai 1 September 2026, di mana hak ekspor perusahaan swasta sepenuhnya berakhir.
Besarnya skala kebijakan ini terlihat dari data perizinan yang tercantum dalam dokumen tersebut. Misalnya, per 18 Mei 2026, tercatat 11.231 Persetujuan Ekspor kelapa sawit aktif yang dimiliki oleh 76 perusahaan dengan total alokasi 10,1 juta ton. Seluruh izin tersebut hanya berlaku hingga 31 Agustus 2026.
"Artinya, apakah 76 perusahaan tersebut tiba-tiba hilang hak ekspornya dan langsung diserahkan ke DSI? Ini yang perlu diperjelas karena ekspor kelapa sawit Indonesia besar sekali, sebagai pemain utama dunia di industri ini.&rdquo;
Selain itu, kata dia, yang menjadi pertanyaan adalah kesiapan infrastruktur pendukungnya. Apakah sistem Indonesia National Single Window (INSW) dan kepabeanan sudah siap mengakomodasi mekanisme baru ini tepat pada 1 Juni?
Pertanyaan lain, lanjutnya, apakah PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang praktis menjadi satu-satunya pintu ekspor komoditas strategis Indonesia, sudah memiliki kapasitas administrasi dan operasional yang memadai?&nbsp;
"Rencana ini sebetulnya seperti menghilangkan peran Direktorat Jenderal Bea Cukai. Lembaga itu nanti mungkin hanya memberi stempel saja,"&nbsp;ujarnya.
Dokumen tersebut sendiri mencatat sejumlah hal yang belum final, daftar kode HS yang belum disepakati antar kementerian, konfirmasi dari kementerian pembina sektor yang belum masuk, serta kesiapan sistem yang belum terkonfirmasi. Semua itu untuk kebijakan yang tinggal sepuluh hari lagi berlaku. (DK/MT)

Rencana ini sebetulnya seperti menghilangkan peran Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Indonesia kecualikan nikel pig iron dari sentralisasi ekspor via DSI?

JAKARTA - Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam kembali melemah setelah sehari sebelumnya melonjak tajam dan mencetak rekor tertinggi sepanjang masa.
Pada perdagangan Jumat (30/1), harga emas Antam 24 karat turun Rp48.000 per gram ke level Rp3.120.000 per gram.
Sehari sebelumnya, Kamis (29/1), harga emas Antam sempat melonjak Rp165.000 per gram dan menyentuh posisi tertinggi di Rp3.168.000 per gram.
Pergerakan ini mengikuti tren harga emas global yang sempat menembus US$5.500 per troi ons, sebelum anjlok 8,9% dalam semalam tertekan aksi profit-taking agresif&nbsp;
Dalam pergerakan sepekan terakhir, harga emas Antam berada di kisaran Rp2.737.000 hingga Rp3.168.000 per gram.
Sejalan dengan penurunan harga jual, harga buyback emas Antam juga turun Rp50.000 per gram menjadi Rp2.939.000 per gram.
Harga buyback merupakan harga yang berlaku ketika pemilik emas menjual kembali emasnya kepada Antam.
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5%. Pajak tersebut dipotong langsung dari nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.
Berikut rincian harga emas Antam hari ini, Jumat (30/1):
<ul>
<li>0,5 gram: Rp1.610.000</li>
<li>1 gram: Rp3.120.000</li>
<li>2 gram: Rp6.180.000</li>
<li>3 gram: Rp9.245.000</li>
<li>5 gram: Rp15.375.000</li>
<li>10 gram: Rp30.695.000</li>
<li>25 gram: Rp76.612.000</li>
<li>50 gram: Rp153.145.000</li>
<li>100 gram: Rp306.212.000</li>
<li>250 gram: Rp765.265.000</li>
<li>500 gram: Rp1.530.320.000</li>
<li>1.000 gram: Rp3.060.600.000</li>
</ul>
&nbsp;(DK/ZH)

Harga emas Antam turun Rp48 ribu ke Rp3.120.000 per gram, buyback ikut melemah.

Harga emas Antam turun Rp48 ribu per gram usai cetak rekor tertinggi

JAKARTA - Harga emas menguat pada Selasa (27 Januari) setelah pada sesi sebelumnya menembus level US$5.100 per ons untuk pertama kalinya.
Kenaikan ini didorong oleh tetap tingginya minat terhadap aset aman di tengah ketidakpastian geopolitik global. Sementara itu, harga perak juga bertahan di dekat level tertinggi sepanjang masa.
Seperti dikutip reuters.com, emas spot tercatat naik 1,1% menjadi US$5.068,05 per ons pada pukul 09.21, setelah sehari sebelumnya menyentuh rekor tertinggi di US$5.110,50 per ons.
Sementara itu, kontrak emas berjangka AS untuk pengiriman Februari menguat 0,4% ke level US$5.063,0 per ons.
Ketegangan geopolitik semakin meningkat setelah Presiden AS Donald Trump pada Senin menyatakan rencananya untuk menaikkan tarif impor mobil, kayu, dan produk farmasi dari Korea Selatan hingga 25%.
Trump juga mengkritik Seoul karena dinilai gagal mencapai kesepakatan dagang dengan Washington.
Pernyataan tersebut muncul tak lama setelah Trump mengancam akan mengenakan tarif terhadap Kanada, meskipun hubungan kedua negara sempat membaik menyusul kunjungan Perdana Menteri Kanada Mark Carney ke China awal bulan ini.
Di sisi lain, penguatan yen menekan dolar AS yang melemah mendekati level terendah dalam empat bulan terakhir.
Pelemahan dolar turut dipicu oleh berbagai persoalan domestik AS, termasuk ancaman penutupan pemerintahan serta kebijakan Trump yang dinilai tidak konsisten.
Harga perak spot melonjak tajam 6,3% menjadi US$110,39 per ons, setelah mencetak rekor tertinggi di US$117,69 per ons pada Senin. Sepanjang tahun ini, harga perak telah melesat sekitar 55%.
Adapun harga platinum spot turun 2,5% menjadi US$2.688,12 per ons setelah sebelumnya mencapai rekor US$2.918,80. Sementara itu, harga paladium naik tipis 0,1% ke level US$1.980,50 per ons. (DK)

Harga emas dan perak melonjak didorong ketegangan geopolitik serta pelemahan dolar AS.

Harga emas tembus US$5.068 per ons, perak ikut menguat

JAKARTA - Analisis teknikal dari PT Ina Sekuritas Indonesia memberikan gambaran arah pergerakan saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO), Kamis (22/1).Harga komoditas nikel ditutup menguat ke US$17.990 per metrik ton pada perdagangan kemarin, Rabu (21/1), seiring pemangkasan target produksi nikel Indonesia.Secara teknikal, saham INCO, yang tengah bergerak di area Rp6.050 sampai Rp6.750, membentuk pola long white marubozu pada perdagangan kemarin.Analis menilai, jika saham INCO menembus Moving Average 5 (MA5), saham berpotensi lanjutkan penguatan menuju resistance di Rp6.750.Sebagai informasi, INCO bergerak di bidang&nbsp;pertambangan, eksplorasi, dan pengolahan bijih nikel&nbsp;untuk menghasilkan produk&nbsp;nikel dalam bentuk&nbsp;matte&nbsp;(nikel matte), dengan fasilitas utama di Sorowako, Sulawesi Selatan.Perusahaan ini merupakan bagian dari holding pertambangan MIND ID dan perusahaan global Vale.&nbsp;Selengkapnya, analisis teknikal saham INCO bisa dilihat pada video berikut. (DK/ZH)Grafik: Bloomberg

Harga nikel global tengah reli pascapemangkasan target produksi di Indonesia.