JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara kepada Komisaris Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, dalam kasus korupsi fasilitas kredit yang merugikan negara hingga Rp1,3 triliun.
Ketua Majelis Hakim Rommel Franciskus Tampubolon menyatakan Iwan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sekaligus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam sidang putusan di Semarang, Rabu (6/5).
&ldquo;Majelis menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 603 KUHP tentang tindak pidana korupsi dan Pasal 607 KUHP tentang tindak pidana pencucian uang,&rdquo; ujar Rommel di persidangan, mengutip dari&nbsp;Kontan.co.id.
Selain hukuman penjara, hakim menjatuhkan denda Rp1 miliar subsider 90 hari kurungan.Iwan juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp677 miliar, dengan ancaman tambahan enam tahun penjara jika tidak dibayarkan.Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta hukuman 16 tahun penjara.Baik jaksa maupun pihak terdakwa masih menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut Iwan terbukti mengajukan kredit ke tiga bank pembangunan daerah menggunakan laporan keuangan PT Sritex periode 2017&ndash;2019 yang telah dimanipulasi.Pengajuan kredit dilakukan dengan alasan pembayaran tagihan pemasok perusahaan.Namun, invoice yang dipakai untuk pencairan kredit justru dibuat sendiri oleh PT Sritex. Dana kredit yang masuk ke rekening pemasok kemudian ditarik kembali ke rekening perusahaan melalui akun Toko Wijaya.&ldquo;Pencairan pinjaman tidak sesuai peruntukan dan invois yang dipakai untuk pencairan dibuat sendiri oleh PT Sritex,&rdquo; kata hakim.Majelis juga menilai Iwan bersama Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto dan Direktur Keuangan Alan Moran Saverino merekayasa proses pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).Dalam perkara TPPU, dana hasil pencairan kredit disebut dialihkan dan ditransfer tidak sesuai tujuan awal.Dana itu kemudian dikembalikan ke kas perusahaan, dicampur dengan pemasukan legal, lalu digunakan untuk membeli aset seperti tanah, sawah, bangunan, dan properti, serta membayar utang perusahaan.Hakim menilai tindakan tersebut dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan nama besar Sritex untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank daerah yang bersumber dari dana pemerintah daerah.Majelis menyatakan perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara dan bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).Sikap terdakwa selama persidangan turut menjadi pertimbangan yang memberatkan hukuman.&ldquo;Terdakwa tidak merasa bersalah, tidak mengakui perbuatannya, dan kerugian negara yang ditimbulkan cukup besar,&rdquo; ujar hakim. (DK)

Iwan Lukminto divonis 14 tahun penjara dalam kasus korupsi kredit dan TPPU Sritex.

Kasus kredit fiktif Rp1,3 triliun, Bos Sritex divonis 14 tahun penjara

JAKARTA &ndash; Kejaksaan Agung RI telah menangkap dan menetapkan Ketua Ombudsman, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.
Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan penetapan Hery Susanto sebagai tersangka sesuai temuan tim penyidik, atas pengumpulan alat bukti dan keterangan saksi di Jakarta.
&ldquo;Terhadap tersangka dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,&rdquo; jelas Anang, dalam keterangan resmi yang disampaikan Kamis (16/4) kemarin.
Sementara dalam keterangan terpisah, Syarief Sulaeman Nahdi, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), mengatakan Hery Susanto turut membantu PT TSHI, dalam perkara setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kementerian Kehutanan.
Hery Susanto terbukti ikut mengatur agar kesalahan TSHI dalam menghitung beban PNBP bisa dikoreksi secara mandiri, lewat surat rekomendasi dari Ombudsman.
&ldquo;Kemudian untuk melaksanakan hal tersebut, tersangka ini menerima sejumlah uang dari Saudara LKM yang merupakan Direktur TSHI, kurang lebih sejumlah Rp1,5 miliar,&rdquo; jelas Syarief, dalam konferensi pers Kamis kemarin.
Berdasarkan tindakan tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan Hery Susanto melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 5, dan Pasal 606 KUHP yang baru.
Perlu diketahui, TSHI adalah perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. TSHI tercatat dengan nama PT Toshida Indonesia menurut data Minerba One yang dikelola Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM).
Pekan lalu tepatnya pada Jumat (10/4), Hery Susanto dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Ombudsman RI, untuk masa jabatan 2026-2031.
Atas perkara tersebut, Ombudsman dalam keterangan resminya menyampaikan permohonan maaf kepada publik, serta menegaskan perkara yang dihadapi oleh Hery Susanto berlangsung pada periode 2021-2026. (KR)

Ketua Ombudsman Hery Susanto menyebut perkara hukum berlangsung pada periode 2021-2026.

Sepekan dilantik, Ketua Ombudsman jadi tersangka kasus tambang nikel

JAKARTA - Tim penasihat hukum terdakwa kasus korupsi minyak mentah, Riva Siahaan, Maya Kusmaya, dan Edward Corne, mengirimkan surat permohonan salinan putusan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Langkah ini diambil lantaran pihak pengacara belum menerima dokumen fisik putusan meski vonis telah dibacakan lebih dari dua minggu lalu.
Juru bicara dari tim pengacara, Pahrur Dalimunthe, mempertanyakan alasan keterlambatan tersebut. Ia mencurigai adanya kejanggalan dalam proses penyusunan pertimbangan hakim.
"Ini ada apa? Jadi yang kemarin dibacain di sidang putusan itu apa? Atau diputus dulu baru disusun pertimbangannya?" ujar Pahrur dalam keterangannya, Kamis (12/3/2026).
Pahrur menambahkan, putusan yang tidak diberikan lebih dari dua minggu setelah dibacakan menjadi pertanyaan besar. Menurutnya, fakta persidangan melalui rekaman sudah menunjukkan para terdakwa tidak bersalah, tidak memiliki niat jahat (mens rea), dan tidak menikmati aliran dana sepeser pun&mdash;hal yang juga diakui oleh jaksa dalam tuntutannya.
&ldquo;Atau mungkin majelis bingung mencari argumentasi karena fakta sesuai rekaman sudah terang benderang membuktikan para terdakwa ini tidak bersalah, tidak ada yang dilanggar, tidak ada mens rea, tidak menikmati sepeserpun,&rdquo; urainya.
Ketua tim hukum, Jeffry Andrea Suryatin, dalam suratnya menyatakan bahwa salinan tersebut sangat diperlukan untuk menyusun memori banding sebagai langkah hukum selanjutnya. Berdasarkan Pasal 226 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 277 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, salinan putusan harus diberikan kepada terdakwa atau advokatnya atas permintaan.
"Hingga tanggal hari ini, kami maupun klien kami masih belum mendapatkan Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst," tulis Jeffry dalam surat permohonannya.
Latar Belakang Kasus
Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis pada Kamis (26/2/2026). Eks Direktur PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, dihukum 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.
Dua terdakwa lainnya, Maya Kusmaya (Eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga) serta Edward Corne (Eks VP Trading Operations), juga mendapatkan vonis dalam perkara korupsi tata kelola minyak mentah periode 2018-2023.&nbsp;
Ketiga terdakwa secara resmi telah menyatakan banding pada 4 Maret 2026 karena menilai pertimbangan hakim tidak sesuai dengan fakta persidangan. Tim hukum mengklaim tindakan para terdakwa justru memberikan efisiensi bagi Pertamina sebesar 24 juta dolar AS dan menghasilkan keuntungan terbesar bagi perusahaan pada periode 2022&ndash;2023.
Selain itu, terdapat&nbsp;dissenting opinion&nbsp;dari salah satu hakim anggota yang menyatakan tidak ada kerugian negara maupun perbuatan melawan hukum dalam tindakan para terdakwa. (YS)

Pengacara Riva Siahaan dkk kirim surat ke PN Jakpus karena belum terima salinan putusan.

Pengacara Riva Siahaan surati PN Jakarta Pusat soal salinan putusan

WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Donald Trump disebut tengah menyiapkan langkah hukum terhadap pemimpin interim Venezuela, Delcy Rodriguez, termasuk draf dakwaan pidana sebagai bagian dari upaya meningkatkan tekanan terhadap Caracas.
Menurut empat sumber yang mengetahui perkara ini, jaksa federal telah merancang kemungkinan dakwaan korupsi dan pencucian uang.
Dilansir dari Reuters, Rodriguez disebut telah diberi tahu secara lisan bahwa ia berisiko dituntut jika tidak terus memenuhi tuntutan Washington setelah penggulingan mantan presiden Venezuela, Nicolas Maduro, pada Januari lalu.
Kantor Kejaksaan AS di Miami dilaporkan menyusun draf dakwaan tersebut dalam dua bulan terakhir. Penyelidikan berfokus pada dugaan keterlibatan Rodriguez dalam pencucian dana dari perusahaan minyak negara PDVSA untuk periode 2021&ndash;2025.
Departemen Kehakiman AS menolak berkomentar. Wakil Jaksa Agung Todd Blanche bahkan menyebut laporan tersebut &ldquo;sepenuhnya salah&rdquo; dalam unggahan di X.
Namun, Reuters menyatakan tetap berpegang pada laporannya bahwa draf dakwaan terhadap Rodriguez sedang dipersiapkan.
Di luar rencana dakwaan, pejabat AS juga disebut menyerahkan daftar sedikitnya tujuh mantan pejabat tinggi dan keluarga mereka yang diminta untuk ditahan atau dicegah keluar dari Venezuela guna proses ekstradisi.
Permintaan itu disampaikan oleh utusan baru AS untuk Venezuela, Laura Dogu.Tekanan ini muncul dua bulan setelah operasi cepat pasukan khusus AS yang menangkap Maduro dan membawanya ke New York untuk diadili atas tuduhan narkoterorisme dan perdagangan kokain.
Meski secara terbuka Trump memuji kerja sama Rodriguez dan menyebut Venezuela sebagai &ldquo;mitra baru,&rdquo; draf dakwaan tersebut dinilai menjadi alat tawar tambahan Washington guna memastikan kepentingannya, termasuk akses perusahaan AS ke cadangan minyak negara anggota OPEC itu.
Sejumlah pejabat pemerintahan Rodriguez lainnya, seperti Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello dan Menteri Pertahanan Vladimir Padrino, sebelumnya juga telah didakwa di Amerika Serikat, meski keduanya membantah tuduhan tersebut.
Salah satu nama yang turut diminta untuk ditahan adalah Alex Saab, sekutu dekat Maduro yang pernah diekstradisi ke AS atas tuduhan suap dan pencucian uang sebelum dibebaskan pada 2023 dalam pertukaran tahanan. (DK)

Jaksa AS susun draf dakwaan korupsi dan pencucian uang terhadap Rodriguez.

Hubungan Amerika dan Venezuela, Washington siapkan dakwaan untuk Delcy

JAKARTA - Wilmar International kembali terseret kasus hukum, kali ini di China, setelah salah satu unit usahanya dinyatakan bersalah melakukan penipuan kontrak dan diwajibkan membayar kompensasi sebesar RM1.1 miliar.PPB Group Bhd, yang memiliki 18.8% saham di Wilmar, ikut terdampak, mengingat kedua perusahaan tersebut berada di bawah kendali taipan Malaysia, Robert Kuok, orang terkaya di negara itu.Pengadilan Menengah Huaibei di China pada Rabu lalu menyatakan anak usaha Wilmar, Yihai (Guangzhou) Oils &amp; Grains Industries Co Ltd, bersalah melakukan penipuan kontrak.Bersama Yunnan Huijia Import &amp; Export Co Ltd, perusahaan tersebut diperintahkan menanggung kerugian 1.88 miliar yuan (RM1.1 miliar) serta membayar denda tambahan 1 juta yuan (RM583,000).Dilansir&nbsp;freemalaysiatoday.com, kasus ini bermula dari gugatan jaksa pada Januari 2024 yang menuduh Yihai (Guangzhou) terlibat dalam penipuan transaksi minyak sawit antara BUMN Anhui Huawen dan Yunnan Huijia.Dugaan penipuan tersebut menyebabkan kerugian mencapai 5.2 miliar yuan (RM3 miliar) bagi Anhui Huawen.Wilmar menegaskan anak usahanya tidak bersalah dan akan mengajukan banding.Perusahaan juga menyatakan bahwa dampak finansial dari putusan tersebut masih belum dapat dipastikan selama proses banding berlangsung, sebagaimana disampaikan dalam keterbukaan informasi di Singapore Exchange (SGX).Masalah hukum Wilmar tidak berhenti di China. Perusahaan ini sebelumnya mengalami kekalahan di Mahkamah Agung Indonesia dalam kasus korupsi yang melibatkan lima anak usahanya.Pada April 2024, jaksa menuduh unit-unit tersebut merugikan keuangan negara, mengambil keuntungan tidak sah, serta merusak persaingan usaha.Tuduhan itu terkait dugaan praktik korupsi pada 2021 saat terjadi kelangkaan minyak goreng di Indonesia.Meski sempat dibebaskan di pengadilan tingkat pertama, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut bulan lalu.Akibatnya, Wilmar kehilangan deposito jaminan 11.9 triliun rupiah (RM3 miliar) yang kini dianggap sebagai kompensasi kepada negara.Saham PPB Group melemah hingga 7.2% dalam dua hari perdagangan terakhir setelah putusan di China diumumkan.Sahamnya ditutup di RM11, sehingga valuasi perusahaan turun menjadi RM15.65 miliar.Wilmar merupakan kontributor utama laba PPB, menyumbang RM992 juta, atau hampir 75% dari total laba sebelum pajak PPB sebesar RM1.33 miliar pada tahun keuangan 2024.Didirikan pada 1968 oleh Robert Kuok sebagai Perlis Plantations Bhd, perusahaan ini awalnya bergerak di perkebunan dan penggilingan tebu di Perlis.Seiring waktu, bisnisnya berkembang ke sektor minyak sawit, produksi makanan, manajemen limbah, distribusi film, properti, hingga pengembangan kawasan.Perlis Plantations kemudian go public pada 1972, bertepatan dengan langkah Kuok memperluas fokus bisnisnya ke luar Malaysia, khususnya Singapura, tempat Wilmar kini berkantor pusat. (DK)

Anak usaha Wilmar International diduga terlibat penipuan transaksi kelapa sawit di China.