NEW YORK - Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat naik pada Selasa setelah rilis data inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan, yang menunjukkan harga konsumen mencapai level tertinggi dalam hampir tiga tahun.
Imbal hasil Treasury tenor 10 tahun, acuan utama untuk kredit perumahan, pinjaman mobil, dan kartu kredit,naik lebih dari 4 basis poin menjadi 4,459%, mengutip dari CNBC.
Sementara itu, imbal hasil obligasi 2 tahun yang sensitif terhadap kebijakan suku bunga jangka pendek Federal Reserve juga meningkat lebih dari 4 basis poin ke 3,989%.&nbsp;
Imbal hasil obligasi 30 tahun turut naik lebih dari 3 basis poin menjadi 5,023%.
Data menunjukkan inflasi non-musiman naik 3,8% secara tahunan pada April, tertinggi sejak Mei 2023 dan lebih tinggi dari ekspektasi ekonom sebesar 3,7%.&nbsp;
Inflasi inti (core inflation) juga naik ke 2,8%, di atas perkiraan 2,7%.
Kondisi ini menandakan inflasi masih jauh di atas target 2% bank sentral AS, di tengah ketidakpastian ekonomi yang dipicu oleh dampak lanjutan konflik Iran.&nbsp;
Pasar kini juga menyoroti dinamika kebijakan Federal Reserve, yang diperkirakan semakin terpecah dalam pengambilan keputusan suku bunga.
Sejumlah analis menilai data inflasi terbaru mengurangi peluang pemangkasan suku bunga tahun ini, bahkan meningkatkan ekspektasi kemungkinan kenaikan suku bunga kecil sebelum akhir tahun. (DK)

Imbal hasil Treasury AS naik setelah CPI lebih tinggi dari perkiraan, tekan pasar global.

Imbal hasil treasury AS naik usai inflasi lebih tinggi dari ekspektasi

CHINA &mdash; China&rsquo;s financial regulator has asked the country&rsquo;s largest banks to temporarily suspend new lending to five oil refineries recently sanctioned by the United States over their links to Iranian oil.
According to Bloomberg, a source said China&rsquo;s National Financial Regulatory Administration (NFRA) instructed banks to review their exposure and business relationships with the companies involved.
Among them is Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., one of China&rsquo;s largest private refineries.
For the time being, banks have been told not to extend new yuan-denominated loans, although they have not been instructed to withdraw existing credit facilities.
However, the NFRA, which oversees China&rsquo;s banking and insurance sectors, has not responded to requests for comment.
The lending restriction directive was issued before China entered its long holiday period on 1 May.
The policy also contrasts with a notice issued by China&rsquo;s Commerce Ministry on 2 May instructing companies to ignore US sanctions.
It marks the first time Beijing has applied rules introduced in 2021 to counter foreign sanctions, aimed at protecting domestic companies from what it considers unfair extraterritorial laws.
Nevertheless, the move highlights Beijing&rsquo;s dilemma in demonstrating resistance to the administration of President Donald Trump while also shielding state-owned banks from the threat of US secondary sanctions.
Tensions between the two countries have intensified ahead of a planned meeting between Trump and President Xi Jinping in Beijing on 14&ndash;15 May.
Washington has continued escalating efforts to curb Iranian oil shipments, which remain a key source of funding for Tehran.
Late last month, the Office of Foreign Assets Control under the US Treasury Department blacklisted Hengli, targeting one of China&rsquo;s major crude oil processing companies.
The US has also warned banks that they could face secondary sanctions if they support Chinese private refiners purchasing Iranian oil.
US Treasury Secretary Scott Bessent said the US government had sent letters to two Chinese banks warning of the risk of secondary sanctions if they were found supporting Iran-related transactions, although he did not disclose the banks&rsquo; identities.
Loan data compiled by Bloomberg showed China&rsquo;s four largest banks &mdash; Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Agricultural Bank of China, China Construction Bank (CCB) and Bank of China &mdash; were still extending loans to Hengli as recently as 2018.
Neither the banks nor Hengli have commented.
Although China frequently condemns unilateral sanctions, Beijing has previously also quietly allowed major companies to comply with US sanctions in order to avoid wider damage to the domestic economy.
Large Chinese banks are known to have complied with US sanctions against Iran, North Korea and senior Hong Kong officials in order to maintain access to the US dollar clearing system.
In earlier cases, Beijing also redirected Iran-related transactions through Bank of Kunlun Co., a subsidiary of China National Petroleum Corp, which has also since been placed under US sanctions. (DK/ZH)

Beijing asks banks to halt new credit to refiners linked to Iranian oil sanctioned by the US.

US sanctions refinery, China tells banks to hold back new lending

JAKARTA - Emiten telekomunikasi, PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI), beralih ke pendanaan kredit privat setelah menunda rencana penerbitan obligasi publik akibat minat investor yang dinilai kurang kuat, menurut sumber yang mengetahui pembahasan tersebut.
Perusahaan yang juga dikenal sebagai Surge itu tengah mencari dana sebesar US$300 juta melalui senior secured notes yang diperkirakan akan ditempatkan secara private placement kepada sejumlah kecil investor.&nbsp;
Dana hasil penerbitan ini akan digunakan sebagian untuk mendanai pengembangan fasilitas fixed wireless access, sementara kekurangan pendanaan akan ditutup menggunakan kas internal perusahaan.
Salah satu sumber menyebutkan bahwa Surge masih membuka peluang untuk menerbitkan obligasi publik apabila permintaan investor dalam proses bookbuilding untuk obligasi privat tersebut cukup kuat, mengutip dari Bloomberg.
Langkah ini muncul di tengah pesatnya pertumbuhan pasar private credit di Asia, yang meski masih kecil dibandingkan pasar global senilai US$1,8 triliun, terus menunjukkan ekspansi signifikan.&nbsp;
Menurut laporan industri bersama Alternative Investment Management Association, nilai private credit di Asia diproyeksikan meningkat menjadi US$92 miliar pada 2027 dari US$59 miliar pada 2024, atau tumbuh dengan laju tahunan majemuk 16%.
Sektor infrastruktur menjadi salah satu peluang utama, terutama karena emerging Asia di luar China menghadapi kesenjangan pembiayaan tahunan sekitar US$1,7 triliun.&nbsp;
Data center dan menara telekomunikasi disebut sebagai area dengan pertumbuhan tinggi yang menarik bagi investor.
Pekan ini, Allianz Global Investors juga mengumumkan telah mengamankan komitmen dana sebesar US$270 juta untuk penutupan awal private credit fund yang berfokus pada investasi infrastruktur di Asia Pasifik.
Sebelumnya tahun ini, Surge menggelar non-deal roadshow di Hong Kong dan Singapura guna mengukur minat investor terhadap potensi penerbitan obligasi dolar perdana di pasar publik. (DK)
&nbsp;

Minat investor lemah dorong WIFI cari US$300 juta lewat private placement.

WIFI beralih ke kredit privat setelah tunda obligasi publik

JAKARTA &ndash; PT Bank Permata Tbk (BNLI)&nbsp;mencatatkan laba bersih naik 16,6% secara tahunan menjadi Rp920,1 miliar pada akhir kuartal I 2026, meski pendapatan bunga dan syariah bersih merosot 4,3% menjadi Rp2,4 triliun.
Bank Permata juga mencatatkan pertumbuhan kredit yang moderat, tumbuh 2,8% secara tahunan atau total Rp161 triliun.
Segmen korporasi masih mendominasi penyaluran kredit Bank Permata, dengan pertumbuhan 6,5% menjadi Rp98,2 triliun, disusul segmen komersial yang naik 1,8% menjadi Rp19,7 triliun.
&ldquo;Bank menerapkan strategi bisnis yang berfokus pada pertumbuhan kredit yang selektif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,&rdquo; tulis manajemen dalam keterangan resmi yang diterima IDNFinancials.com, Kamis (23/4).
Meski kredit dan pendapatan Bank Permata tak melonjak, kinerja laba bersih masih ditopang pendapatan non-bunga yang naik 11,9% secara tahunan.
Dari segi likuiditas, Permata Bank juga mencatatkan penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) hingga 4,3% menjadi Rp184,6 triliun. Di sisi lain, hal ini membuat loan-to-deposit ratio (LDR) meningkat menjadi 87,2% pada kuartal I 2026.
Kualitas aset Bank Permata tampak relatif stabil, meski NPL gross sedikit naik dari 2% menjadi 2,2%. NPL nett masih relatif stabil di level 0,3%, sedangkan&nbsp;Loan at Risk&nbsp;(LAR) berada pada level 6,4%, membaik dari 7,6% di kuartal pertama tahun 2025. (ZH)

Kredit tumbuh moderat 2,8% saat DPK melesu, LDR Bank Permata naik ke level 87,2%

Kredit hanya naik 2,8%, laba Permata Bank naik 16,6% di kuartal I 2026

JAKARTA &ndash; PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) recorded loan growth of 10.3% year on year as of the end of the first quarter of 2026, reaching IDR 400.6 trillion.
According to the company&rsquo;s presentation, 82.4% of loans as of March 2026 were still driven by housing loans, while the remaining 17.6% came from non-housing segments, including consumer, commercial and corporate lending.
BBTN is closely associated with mortgage products. However, this segment grew only 6.8% to IDR 306.1 trillion. Meanwhile, construction loans declined by 9.3%.
On the other hand, non-housing loans posted solid performance, led by corporate lending, which surged 51.9%, followed by consumer loans at 14.4% and commercial loans at 12.3%.
On the funding side, BBTN also recorded third-party funds growth of 9.9% to IDR 422.7 trillion, including government funds placed at the bank amounting to IDR 28 trillion.
As a result, the company&rsquo;s loan-to-deposit ratio (LDR) stood at 94.8% at the end of March 2026.
The strong loan growth was accompanied by stable asset quality, with gross non-performing loans (NPL) maintained at 3.1% and net NPL slightly rising to 1.8%.
Following these results, BBTN posted a 13% increase in net interest income to IDR 4.3 trillion, while net profit rose 22.6% to IDR 1.1 trillion in the first quarter of 2026. (ZH)

Loans grow 10%, BBTN profit jumps 22.6% to surpass IDR 1.1 trillion in Q1 2026.

Mortgage slows to 6.8%, BBTN loans rise 10.3% on corporate lending

JAKARTA &ndash; PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS), emiten tambang emas milik pendiri Grup Saratoga dan Provident, mengamankan fasilitas kredit senilai US$150 juta atau sekitar Rp2,56 triliun dalam asumsi kurs Rp17.105/US$.
Fasilitas kredit ini berasal dari sejumlah bank swasta, dari dalam hingga luar negeri. Beberapa di antaranya termasuk Kasikorn Bank, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB), PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN), dan PT Bank Maspion Tbk (BMAS).
Corporate Secretary EMAS, Adi Adriansyah Sjoekri, menyampaikan fasilitas yang diperoleh efektif pada 10 April 2026 ini, akan tersedia selama satu tahun mendatang. Namun antara perseroan sebagai debitur dan bank-bank kreditur bisa melakukan perpanjangan hingga 12 bulan.
Atas perolehan fasilitas kredit ini, EMAS dikenai margin sebesar 2% per tahun dan tingkat suku bunga acuan majemuk untuk hari tersebut.
&ldquo;Tidak terdapat jaminan yang diberikan oleh perseroan sehubungan dengan perjanjian fasilitas ini,&rdquo; jelas Adi, dalam keterangan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI).
Namun selama jangka waktu perjanjian fasilitas ini, EMAS dilarang melakukan sejumlah aksi korporasi. Beberapa di antaranya termasuk pemindahan atau pelepasan aset, memindahkan atau menjual piutang dengan ketentuan recourse, mengatur retensi hak, menerima sumber pendaan baru dari bank, hingga aksi dengan dampak serupa.
Adi menambahkan, EMAS akan menggunakan fasilitas kredit ini untuk tujuan korporasi secara umum, termasuk kebutuhan belanja modal hingga penyertaan modal yang diperbolehkan dalam perjanjian.
&ldquo;Melalui perjanjian fasilitas ini, perseroan memperoleh sumber pendanaan yang efisien guna mendukung keberlanjutan kegiatan usah grup,&rdquo; imbuh Adi.
Sebagai catatan, nilai fasilitas kredit ini setara 39,38% dari total ekuitas EMAS per 31 Desember 2025. Karena melebihi 20% dari total ekuitas, perolehan fasilitas ini bersifat material.
Menurut data IDNFinancials.com, emas menggelar Initial Public Offering (IPO) pada 23 September 2025. Sebesar 63,33% saham perseroan kini di bawah kendali PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), dengan penerima manfaat akhir kepemilikan saham yaitu Edwin Soeryadjaya dari Grup Saratoga dan Winato Kartono dari Provident Capital. (KR)

EMAS tak memberikan jaminan atas fasilitas kredit jumbo dari sejumlah bank swasta ini.

EMAS raih fasilitas kredit Rp2,56 triliun usai 6 bulan IPO

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkuat akses hunian layak melalui partisipasi dalam Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Manado, Sulawesi Utara. Dalam kegiatan yang digelar di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado pada Rabu (8/4/2026) tersebut, para peserta mengikuti rangkaian sosialisasi dan akad pembiayaan, termasuk Kredit Pemilikan Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Program kolaboratif ini merupakan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan sektor perbankan untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi lokal.
Sebanyak 600 peserta hadir dalam kegiatan tersebut, terdiri atas 300 peserta PNM, 200 peserta KUR, serta 100 peserta program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang mencakup pelaku UMKM, pengembang perumahan, mitra toko bangunan, serta masyarakat calon penerima manfaat.
Acara ini turut dihadiri Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, serta sejumlah pimpinan lembaga dan mitra strategis lainnya.
Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan sektor perumahan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
"Sektor perumahan memiliki efek berganda yang besar, tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor pendukung," ujar Corina dalam keterangan tertulis.
Dia menegaskan, melalui program pembiayaan perumahan ini, pemerintah menghadirkan pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sebagai salah satu bank penyalur utama, BNI berkomitmen memperkuat implementasi program melalui peningkatan pemahaman produk di jaringan kantor, perluasan kerja sama dengan pemerintah daerah dan pengembang, serta kolaborasi aktif dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Menurut Corina, dampak program pembiayaan perumahan tidak hanya terbatas pada kepemilikan rumah, tetapi juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja serta penguatan rantai pasok sektor konstruksi dan UMKM di daerah.
BNI juga menghadirkan dukungan layanan digital melalui aplikasi wondr by BNI yang memudahkan nasabah dalam pembayaran cicilan, transaksi, dan pemantauan kondisi keuangan secara aman dan cepat.
"Kami terus menghadirkan layanan yang terintegrasi agar masyarakat dapat mengakses pembiayaan perumahan secara mudah, aman, dan berkelanjutan," tegas Corina.
Melalui kolaborasi pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, BNI optimistis sinergi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan masyarakat dapat mempercepat realisasi hunian layak sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Langkah ini menegaskan komitmen BNI dalam mendorong pembiayaan perumahan yang inklusif sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia. (YS)Hunian Layak&nbsp;

BNI dukung hunian layak dan ekonomi rakyat lewat pembiayaan perumahan di Manado.

Sinergi BNI dan Pemerintah dorong hunian layak dan ekonomi di Manado

JAKARTA &ndash; Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) mengesahkan alokasi dividen tahun buku 2025 sebesar Rp45 per lembar saham, atau Rp1,03 triliun.
Angka tersebut hanya setara 20,42% laba bersih NISP per Desember 2025 sebesar Rp5,06 triliun.
Sebagai catatan, laba bersih NISP memang hanya tumbuh 3,9% secara tahunan pada 2025 lalu. Namun, berdasarkan data IDNFinancials.com, alokasi dividen menyusut drastis hingga sekitar 57,6%.
Pasalnya, pada tahun buku 2024, bank swasta ini membagikan sekitar 50% laba bersihnya sebagai dividen, yaitu sebesar Rp106 per lembar atau Rp2,43 triliun &ndash; sekitar 2,35 kali lipat dividen tahun buku 2025.
Perseroan belum mengumumkan jadwal terkait pembagian dividen tahun buku 2025 tersebut.
Seiring dengan penetapan alokasi dividen yang lebih rendah tersebut, harga saham OCBC NISP terpantau anjlok 7,31% ke level Rp1.400 hingga pukul 14.22 WIB hari ini, Kamis (9/2).
Bahkan dengan harga yang ambles tersebut, indikasi imbal hasil dividen (dividend yield) tahun buku 2025 hanya mencapai 3,2% -- jauh dari rata-rata yield dividend dalam tiga tahun buku terakhir di kisaran 6,4%.
Sebagai catatan, harga saham NISP terlihat meroket dalam setahun terahir hingga 14,75%, bahkan sempat menyentuh harga tertinggi sepanjang masa (all-time high) di Rp1.580 pada 9 Februari 2026 lalu.
Dari segi kinerja bank, pertumbuhan kredit tercatat tipis di level 2%, namun Dana Pihak Ketiga (DPK) NISP di 2025 melonjak 18% menjadi Rp243,5 triliun.
Meski rasio CASA naik jadi 58%, pertumbuhan DPK yang pesat dibandingkan kredit membuat rasio loan-to-deposit (LDR) bank swasta ini merosot menjadi 70,32%, di bawah ketetapan rasio LDR ideal oleh Bank Indonesia di level 75-80%.
Merespon hal ini, Parwati Surjaudaja, Presiden Direktur NISP, mengklaim bahwa per hari ini, Kamis (9/4), LDR NISP sudah kembali berada di atas 70%.
&ldquo;Namun, perkiraan kami, kami melihat di tahun 2026 ini masih ada di kisaran di bawah 80%.&nbsp;Karena kami melihat dalam kondisi seperti saat ini, maupun di 2025, kami sangat memastikan&nbsp;bisa menjaga likuiditas dengan lebih baik,&rdquo; tegasnya saat ditemui di Paparan Publik Tahunan, Kamis (9/4). (ZH)

Indikasi yield hanya mencapai 3,2%, jauh dari rata-rata tiga tahun terakhir di level 6,4%.

OCBC NISP tetapkan dividen Rp45 per saham, anjlok 57,6%

JAKARTA - PT Bank Maspion Tbk (BMAS) memperoleh fasilitas pinjaman bilateral dari Kasikornbank Public Company Limited (KBank), yang juga merupakan pemegang saham pengendali.
Direktur Utama BMAS, Kasemsri Charoensiddhi, menyampaikan pinjaman tersebut memiliki plafon US$285 juta, dengan tenor hingga dua tahun sejak tanggal penarikan, sebagaimana disampaikan dalam keterbukaan informasi, Jumat (27/3)
Kasemsri menjelaskan KBank mengenakan bunga berbasis SOFR untuk pinjaman ini, &ldquo;plus margin sesuai kondisi pasar yang berlaku.&rdquo;
Transaksi pinjaman bilateral ini bertujuan untuk memperkuat likuiditas jangka panjang serta mendukung penyaluran kredit kepada nasabah BMAS. Adapun pencairan dana dilakukan secara bertahap.
&ldquo;Pada tanggal 17 Maret 2026 Perseroan telah melakukan penarikan sebesar US$100 juta dolar Amerika Serikat,&rdquo; kata Kasemsri. Selain itu, BMAS juga telah menarik fasilitas pinjaman sebesar US$85 juta pada 27 Maret 2026. &ldquo;Dengan ini perseroan telah merealisasikan total US$185 juta pinjaman jangka panjang dari USD$285 juta yang direncanakan masuk pasar,&rdquo; tambah Kasemsri.
Sebagai informasi, Kasikornbank Public Company Limited merupakan pemegang saham pengendali BMAS melalui anak usahanya, Kasikorn Vision Financial Company Pte. Ltd., dengan kepemilikan 86,03% saham.
Harga saham BMAS turun 2,01% ke level Rp488 per lembar, hingga pukul 14.22 WIB Jumat (27/3) hari ini.
Dalam lima hari terakhir, harga saham BMAS naik 3,83%, namun anjlok 24,34% sejak awal 2026. (DK/KR)

BMAS telah menarik US$185 juta dari fasilitas pinjaman bilateral dengan plafon US$285 juta.

Perkuat kredit, BMAS raih pinjaman US$185 juta dari Kasikornbank

FRANKFURT - CEO Christian Sewing dari Deutsche Bank memperkirakan kekhawatiran terhadap private credit masih akan berlanjut, namun tidak sampai menjadi risiko sistemik.Seperti dikutip Reuters, Ia menegaskan bahwa bank tetap disiplin dalam proses pembiayaan (underwriting) dan belum mengalami kerugian dari sektor tersebut.Sewing mengatakan tingkat kekhawatiran (noise) di pasar private credit tidak akan mereda dalam waktu dekat, karena sangat bergantung pada standar penilaian kredit masing-masing institusi.Menurutnya, sektor ini akan tetap relevan dalam waktu yang dapat diperkirakan ke depan.Pekan lalu, Deutsche Bank juga mengungkap rincian portofolio private credit-nya sekaligus menyoroti sejumlah risiko di sektor tersebut.Sementara itu, Sewing menyebut pendapatan bank pada kuartal pertama 2026 cenderung stagnan, dengan potensi penurunan kecil pada pendapatan trading akibat pengaruh nilai tukar yang kurang menguntungkan. (DK)

CEO Deutsche Bank nilai private credit tak sistemik, tapi risiko dan kekhawatiran masih berlanjut.

Deutsche Bank: Kekhawatiran krisis private credit akan terus berlanjut

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkuat akses hunian layak melalui partisipasi dalam Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Singkawang, Kalimantan Barat. Dalam kegiatan yang digelar di Balaiurung Pemerintah Kota Singkawang pada Selasa (3/3/2026) tersebut, sebanyak 200 peserta dari BNI mengikuti rangkaian sosialisasi dan akad pembiayaan, termasuk Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Program kolaboratif ini merupakan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan sektor perbankan untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi lokal. Total 500 peserta hadir dalam kegiatan tersebut, terdiri atas 300 nasabah PNM dan 200 peserta dari BNI, termasuk pelaku UMKM, 48 pengembang perumahan, mitra toko bangunan, serta masyarakat calon penerima manfaat.
Acara ini turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, anggota DPR RI Lasarus, serta sejumlah pimpinan lembaga dan mitra strategis lainnya.
Senior Executive Vice President (SEVP) Commercial &amp; SME BNI Andy Yusdiman mengatakan sektor perumahan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
"Sektor perumahan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi fondasi bagi terbentuknya keluarga yang sejahtera, produktif, dan berdaya saing," ujar Andy dalam keterangan tertulis.
Dia menegaskan, melalui program KPP dan FLPP, pemerintah menghadirkan pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagai salah satu bank penyalur utama, BNI berkomitmen memperkuat implementasi program melalui peningkatan pemahaman produk di jaringan kantor, perluasan kerja sama dengan pemerintah daerah dan pengembang, serta kolaborasi aktif dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Menurut Andy, dampak program pembiayaan perumahan tidak hanya terbatas pada kepemilikan rumah, tetapi juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dan penguatan rantai pasok sektor konstruksi serta UMKM di daerah.
BNI juga menghadirkan dukungan layanan digital melalui aplikasi wondr by BNI yang memudahkan nasabah dalam pembayaran cicilan, transaksi, dan pemantauan kondisi keuangan secara aman dan cepat.
"Program ini bagi kami bukan semata tentang pembiayaan, melainkan tentang keadilan sosial dan pembangunan kesejahteraan melalui kepemilikan rumah yang layak. Dengan dukungan seluruh pihak, kami optimistis target pembangunan tiga juta rumah dapat tercapai dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial yang berkelanjutan," tegas Andy.
Melalui kolaborasi ini, BNI optimistis sinergi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan masyarakat dapat mempercepat realisasi hunian layak sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Upaya bersama tersebut diharapkan menjadi katalis dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia. (YS)

BNI perkuat akses hunian layak lewat KPP dan FLPP bagi 200 peserta di Singkawang, Kalbar.

200 peserta akad, BNI dukung pembiayaan perumahan di Singkawang

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa suku bunga kredit perbankan baru turun sebesar 40 basis poin (bps), dari 9,20 persen pada awal 2025 menjadi 8,80% pada Januari 2026.
Sepanjang 2025, BI telah memangkas suku bunga acuan (BI-Rate) sebanyak lima kali dengan total penurunan mencapai 125 bps.
Pelonggaran kebijakan moneter tersebut diharapkan dapat mendorong penurunan suku bunga di sektor perbankan secara lebih luas, mengutip dari iqplus.info.
"Ke depan, upaya penurunan suku bunga dana dan kredit perbankan masih perlu terus ditingkatkan agar dapat mendorong pertumbuhan kredit lebih tinggi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta, Kamis.
Perry menekankan pentingnya memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter agar penurunan suku bunga perbankan semakin optimal dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sepanjang 2025, Bank Indonesia telah memangkas BI-Rate sebanyak lima kali dengan total penurunan mencapai 125 basis poin (bps) dan ekspansi likuiditas moneter telah memberi dampak pada berbagai instrumen suku bunga.
Suku bunga INDONIA tercatat turun 211 bps sejak awal 2025 menjadi 3,92% per 18 Februari 2026.
Sementara itu, suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tenor 6, 9, dan 12 bulan masing-masing turun 225 bps, 227 bps, dan 223 bps sejak awal 2025, menjadi 4,91%; 4,93 %; dan 5,04% pada 13 Februari 2026.
Adapun imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 2 tahun dan 10 tahun tercatat masing-masing sebesar 5,06 % dan 6,38% per 18 Februari 2026.
"Transmisi penurunan suku bunga kebijakan terhadap terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut, tetapi lebih terbatas," kata Perry.
Di sisi lain, suku bunga deposito satu bulan tercatat turun 68 bps, dari 4,81% pada Januari 2025 menjadi 4,13% pada Januari 2026.
Perry juga menyoroti perlunya pengurangan pemberian special rate kepada deposan besar yang saat ini masih mencapai 26,42% dari total dana pihak ketiga (DPK).
"Penurunan suku bunga dana tersebut juga perlu makin ditransmisikan ke penurunan suku bunga kredit perbankan yang baru turun 40 bps, dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 8,80% pada Januari 2026 " kata Perry. (DK)

Pelonggaran moneter BI belum sepenuhnya ditransmisikan ke suku bunga kredit perbankan

Lima kali BI-Rate turun, suku bunga kredit bank baru turun 40 bps

SINGAPURA - S&amp;P Global Ratings mengatakan bahwa memulihkan kepercayaan investor menjadi kunci dukungan terhadap peringkat utang negara (sovereign) Indonesia setelah peringatan dari penyedia indeks MSCI pada Januari lalu mengguncang pasar saham.
S&amp;P, seperti dikutip BusinessTimes, Kamis (19/2) menyatakan dampak langsung terhadap metrik kredit sovereign untuk saat ini masih terbatas, seraya mencatat bahwa otoritas Indonesia tengah menangani struktur pasar yang selama ini memicu arus keluar-masuk portofolio asing.
[[&nbsp;Metrik kredit sovereign adalah ukuran-ukuran utama yang dipakai lembaga pemeringkat (seperti S&amp;P, Moody&rsquo;s, Fitch) untuk menilai kemampuan dan kemauan suatu negara membayar utangnya.]]
&ldquo;Kerusakan terhadap kepercayaan investor masih dapat dipulihkan. Namun kegagalan dalam menjaga kepercayaan akan berdampak lebih serius terhadap kepercayaan investor dibandingkan dengan reklasifikasi oleh MSCI,&rdquo; kata S&amp;P dalam sebuah laporan.
Mereka mengatakan bahwa peringkat utang negara Indonesia sensitif terhadap kinerja fiskal maupun stabilitas eksternal. &ldquo;Kemerosotan lebih lanjut yang bersumber dari volatilitas pasar saham dapat meningkatkan kemungkinan adanya tindakan penurunan peringkat.&rdquo;
MSCI pada Januari lalu menyoroti persoalan transparansi yang memicu kejatuhan pasar dan mendorong Indonesia mengumumkan proposal reformasi besar-besaran.
Lembaga pemeringkat Moody&rsquo;s awal bulan ini menurunkan prospek Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil, dengan alasan menurunnya kepastian dalam perumusan kebijakan&mdash;sebuah kemunduran lain bagi ekonomi G20 bernilai US$1,4 triliun tersebut. (DK)
&nbsp;

S&P Global Ratings: Peringkat utang Indonesia sensitif terhadap kinerja fiskal.

S&P: Pemulihan kepercayaan kunci stabilitas peringkat utang Indonesia

JAKARTA &ndash; Meski penyaluran kredit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) tumbuh subur pada tahun 2025, Perseroan memasang target moderat 8-10% untuk tahun 2026.
Hingga akhir Desember 2025, BBTN membukukan penyaluran kredit hingga Rp400,6 triliun, naik 11,9% secara tahunan, atau melebihi target sebelumnya yaitu 7-9%.
Berdasarkan materi Analyst Meeting BBTN yang dipublikasikan Selasa (10/2), penyaluran kredit BBTN masih didominasi kredit perumahan hingga 82% dari total pinjaman sepanjang 2025.
Segmen KPR bertumbuh 8,7% menjadi Rp304,2 triliun, diikuti kredit perumahan lainnya yang tumbuh 5,1%. Namun, kredit konstruksi rumah justru anjlok 12,1%.
Di sisi lain, pertumbuhan penyaluran kredit paling signifikan terjadi pada segmen korporat, dengan pertumbuhan mencapai 70,7% menjadi Rp50,1 triliun.
Sebaliknya, segmen kredit komersial atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM ambles 8,9% menjadi Rp13,9 triliun, diikuti kredit konsumen yang tumbuh 5,4%
Dengan kredit yang tumbuh 11,9%, kualitas pinjaman BBTN tampak stagnan di level non-performing loan (NPL) gross sebesar 3,2%.
Selain itu, mengimbangi pertumbuhan kredit, BBTN mencatatkan kenaikan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 14,6% menjadi Rp437 triliun pada tahun 2025.
Namun, jika tidak menghitung Rp25 triliun tambahan dana setoran pemerintah, maka pertumbuhan DPK hanya mencapai 8,1%, sejalan dengan guideline 2025 di kisaran 8-10%.
Untuk tahun 2026, Perseroan menargetkan pertumbuhan DPK lebih lambat, yaitu berkisar di level 7-9%.
Seperti yang diberitakan IDNFinancials.com sebelumnya, BBTN membukukan laba bersih Rp3,5 triliun untuk tahun 2025, naik 16,4% secara tahunan, dan mempertahankan tren kenaikan selama lima tahun berturut-turut.
Sebagai catatan, BBTN baru merampungkan spin-off unit usaha syariahnya pada Oktober 2025 lalu, dan kini mulai dikenal sebagai PT Bank Syariah Nasional, bank syariah terbesar setelah PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) dengan total aset Rp75 triliun per akhir 2025. (ZH)

KPR masih jadi penopang kredit bank milik negara ini, sementara kredit UMKM ambles.

Kredit tumbuh 11,9% di 2025, BBTN pasang target lebih rendah di 2026

JAKARTA &ndash; PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) melaporkan laba bersih konsolidasian tumbuh 4,93% secara tahunan pada tahun 2025 menjadi Rp57,54 triliun.
Di sisi lain, penyaluran kredit naik 7,71% menjadi Rp992,89 triliun pada akhir Desember 2025, masih sesuai target Perseroan untuk tahun 2025 di level 6-8%.
Kredit usaha masih menjadi komposisi kredit BBCA terbesar, naik 9,9% secara tahunan menjadi Rp756,5 triliun, disusul pembiayaan konsumen sebesar Rp224,1 triliun.
Jika dirinci lebih jauh, kredit konsumen BBCA di tahun 2025 masih didominasi penyaluran KPR hingga Rp142,3 triliun, kredit kendaraan bermotor (KKB) Rp56,6 triliun, dan kartu kredit Rp25,2 triliun.
Pertumbuhan kredit Perseroan diimbangi dengan NPL gross yang turun menjadi 1,71% untuk tahun 2025.
&ldquo;Kualitas kredit BCA terjaga, tercermin dari rasio loan at risk (LAR) yang membaik ke 4,8% dibandingkan 5,3% pada tahun sebelumnya,&rdquo; tambah manajemen dalam siaran resminya, Selasa (27/1).
Selain itu, seiring dengan kredit yang tumbuh, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga masih mampu tumbuh 10,2%, dan mencapai Rp1,25 kuadriliun per Desember 2025. Dengan demikian, rasio loan-to-deposit (LDR) sedikit merosot menjadi 76,75%.
Dari segi komposisi dana, simpanan di giro dan tabungan (CASA) naik 13,1% menjadi Rp1,05 kuadriliun, atau mewakili sekitar 83,67% dari DPK.
Total frekuensi transaksi BCA pada 2025 juga naik 17% mencapai 42 miliar. Frekuensi transaksi digital melalui mobile banking dan internet banking bahkan tumbu lebih pesat hingga 19%.
&ldquo;Pada puncaknya, BCA pernah memproses transaksi hingga hampir 300 juta dalam satu hari,&rdquo; ungkap manajemen lebih lanjut.
Hingga akhir Desember 2025, total aset BBCA mencapai Rp1,6 kuadriliun, tumbuh 9,5% secara tahunan, dengan ekuitas tercatat sebesar Rp281,69 triliun.
&ldquo;Dukungan besar dari pemerintah dan otoritas membantu kami melewati 2025 dan menorehkan kinerja positif,&rdquo; ujar Presiden Direktur BBCA Hendra Lembong.
Di sisi lain, harga saham BBCA hari ini ditutup melemah 1,96% di level Rp7.500. Sejak awal tahun, harganya sudah merosot 6,54%, bahkan ambles 18,03% dalam setahun terakhir. (ZH)

Namun, harga saham BBCA sudah merosot 6,54% sejak awal tahun, bahkan ambles 18,03% setahun terakhir.

Sesuai target, kredit BBCA tumbuh 7,7% di 2025

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan menahan suku bunga acuannya pada Rabu mendatang guna membendung pelemahan rupiah, sembari terus mendorong perbankan meneruskan dampak pemangkasan suku bunga sebelumnya kepada para peminjam.&nbsp;
Proyeksi tersebut berdasarkan jajak pendapat Reuters terhadap para ekonom.
Sejak Oktober, bank sentral menghentikan siklus pelonggaran kebijakan moneter karena fokus bergeser dari menopang pertumbuhan ekonomi ke menjaga stabilitas nilai tukar.&nbsp;
Sepanjang tahun lalu, rupiah melemah sekitar 3,5 persen, menjadikannya salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di Asia dan memaksa BI melakukan sejumlah intervensi.
Ekonom Senior ASEAN OCBC Bank, Lavanya Venkateswaran, menilai tekanan depresiasi yang berkepanjangan pada rupiah membatasi ruang BI untuk memberikan stimulus tambahan dalam jangka pendek.&nbsp;
Seperti dikutip reuters.com, menurutnya, kondisi tersebut membuat bank sentral sulit memprioritaskan dukungan terhadap pertumbuhan.
Minimnya penurunan suku bunga kredit perbankan meski BI telah memangkas suku bunga kebijakan, ditambah pelemahan rupiah, semakin mempersempit ruang pelonggaran lanjutan.&nbsp;
Tekanan terhadap mata uang juga diperparah oleh arus keluar dana asing dari pasar obligasi domestik.
ANZ Research mencatat investor asing menarik sekitar US$6,5 miliar dari pasar obligasi pemerintah Indonesia sepanjang tahun lalu dan tetap menjadi penjual bersih selama enam bulan terakhir.&nbsp;
Kekhawatiran terhadap posisi fiskal turut memperburuk kondisi tersebut, seiring kekhawatiran investor bahwa kebijakan belanja populis Presiden Prabowo Subianto sejak menjabat pada 2024 berpotensi melemahkan kredibilitas fiskal.
Defisit anggaran 2025 diperkirakan mencapai 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB), level terlebar dalam lebih dari dua dekade di luar periode pandemi dan mendekati batas maksimal 3 persen dari PDB yang diatur undang-undang.
Sebanyak 26 ekonom yang disurvei pada 13&ndash;19 Januari memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga acuan tujuh hari reverse repo di level 4,75 persen pada 21 Januari.&nbsp;
Suku bunga fasilitas simpanan dan pinjaman semalam juga diproyeksikan tetap masing-masing di 3,75 persen dan 5,50 persen.
Sementara itu, suku bunga kredit perbankan hanya turun 24 basis poin menjadi 8,96 persen hingga November dari 9,20 persen pada awal 2025, meskipun BI telah memangkas suku bunga kebijakan secara kumulatif sebesar 150 basis poin sejak September 2024.
BI berulang kali meminta bank-bank menurunkan biaya pinjaman dan menawarkan insentif berupa pelonggaran giro wajib minimum bagi perbankan yang lebih agresif memangkas suku bunga kredit.&nbsp;
Namun, permintaan kredit masih tergolong lemah.
Meski jeda suku bunga diperkirakan berlanjut bulan ini, mayoritas ekonom menilai peluang pemangkasan tetap terbuka ke depan.&nbsp;
Sebanyak 12 dari 23 ekonom memproyeksikan BI akan memangkas suku bunga 25 basis poin menjadi 4,50 persen pada akhir kuartal I, sementara sisanya memperkirakan suku bunga tidak berubah.
Pandangan serupa juga terlihat untuk kuartal II, dengan 12 dari 22 ekonom memperkirakan suku bunga turun ke 4,25 persen.&nbsp;
Proyeksi median menunjukkan suku bunga bertahan di level tersebut hingga akhir 2026.
&ldquo;Kami masih memperkirakan dua kali pemangkasan tambahan sebelum mencapai suku bunga terminal.&nbsp;
Meski kebijakan fiskal dapat mendorong aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, secara struktural konsumsi domestik masih relatif lemah,&rdquo; ujar ekonom Oxford Economics, Adam Ahmad Samdin. (DK)

ANZ Research mencatat investor asing tarik US$6,5 miliar dari pasar obligasi pemerintah Indonesia.

BI bendung pelemahan rupiah dengan tahan suku bunga?

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai besarnya kredit perbankan yang belum disalurkan (undisbursed loan) membuka peluang peningkatan realisasi pembiayaan ke depan.
Hingga November 2025, nilai kredit yang belum ditarik tercatat mencapai Rp2.509,4 triliun.Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan tingginya komitmen kredit tersebut mencerminkan adanya ruang penarikan yang dapat dimanfaatkan debitur untuk melakukan ekspansi usaha.
Menurutnya, besarnya komitmen pembiayaan berpotensi mendorong peningkatan realisasi kredit di masa mendatang.&nbsp;Data OJK menunjukkan tren kenaikan undisbursed loan dalam beberapa bulan terakhir. Pada Agustus 2025, nilainya tercatat Rp2.372 triliun, meningkat menjadi Rp2.450 triliun pada Oktober 2025, dan kembali naik menjadi Rp2.509,4 triliun per November 2025.Dian menilai, apabila kondisi ekonomi terus membaik dan kepercayaan pelaku usaha meningkat, pencairan kredit berpeluang meningkat dan mendorong pertumbuhan sektor riil. Ke depan, pertumbuhan undisbursed loan diperkirakan akan mengalami moderasi seiring penyesuaian strategi bisnis perbankan.Meski demikian, OJK menilai perbankan nasional masih memiliki ruang yang cukup untuk mendukung pembiayaan produktif dengan tetap menerapkan manajemen risiko yang prudent dan sejalan dengan arah kebijakan ekonomi.Indikasi pemulihan ekonomi juga tercermin dari sejumlah indikator. PMI Manufaktur Indonesia pada November 2025 berada di level 53,50, meningkat dari Oktober 2025 yang sebesar 51,20, menandakan ekspansi aktivitas ekonomi.
Sementara itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) November 2025 tetap berada di zona optimis di level 124,03, naik dari 121,22 pada Oktober 2025.OJK menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan, termasuk yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), guna menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. (DK)

Undisbursed loan Rp2.509 triliun dinilai OJK membuka peluang ekspansi kredit ekonomi membaik.

OJK: Jumlah kredit belum tersalurkan terus naik hingga Rp2.509 triliun

JAKARTA &ndash;&nbsp;PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT), emiten sawit yang baru diakuisisi Keluarga Fangiono, meraih kredit jumbo sebesar Rp4,85 triliun dari&nbsp;PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).
Perjanjian fasilitas term loan tersebut ditandatangani pada Jumat (19/12) kemarin. Berdasarkan keterbukaan informasi, pinjaman tersebut akan digunakan oleh empat anak usaha ANJT dengan plafon yang bervariasi.
Berikut detail pinjaman berjangka BBRI untuk empat anak usaha ANJT:
<ol>
<li>PT Sahabat Mewah dan Makmur (SMM) dengan limit sebesar Rp1,64 triliun</li>
<li>PT Kayung Agro Lestari (KALE) dengan limit sebesar Rp1,39 triliun</li>
<li>PT Austindo Nusantara Jaya Agri (ANJA) dengan limit sebesar Rp760 miliar</li>
<li>PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais (ANJAS) dengan limit sebesar Rp1,06 triliun</li>
</ol>
ANJT dikenakan bunga pinjaman 7,5% per tahun, dengan jangka waktu hingga 19 Maret 2037 mendatang.
Fasilitas term loan ini juga termasuk sebagai transaksi material, karena jumlahnya yang melebihi 50% ekuitas ANJT (diaudit) per Desember 2024, yaitu US$391,89 juta, atau sekitar Rp6,54 triliun.
&ldquo;Transaksi Material ini dilakukan dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan dan kebutuhan operasional dalam kelompok usaha secara lebih optimal dan efisien,&rdquo; ujar manajemen ANJT dalam keterangan resminya, Jumat (19/12).
Sebelum pinjaman jumbo dari BBRI, ANJT juga mendapatkan fasilitas kredit Rp1,6 triliun dari&nbsp;PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)&nbsp;pada Mei 2025 lalu. Dengan bunga 7% per tahun, pinjaman tersebut berlaku hingga 12 Agustus 2026.
Sebagai catatan, ANJT baru resmi diakuisisi First Resources Limited (FRL)&mdash;entitas milik Keluarga Fangiono&mdash;pada bulan Mei 2025. FRL telah menyelesaikan tender wajib pada September lalu dan kini mengendalikan 95,92% saham ANJT.
Berdasarkan keterangan resmi Perseroan, ANJT akan diberikan waktu paling lambat 2 tahun untuk memenuhi ketentuan free float 7,5% agar tetap tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia. (ZH)

ANJT juga meneken perjanjian kredit Rp1,6 triliun dengan BBCA pada Mei 2025 lalu.

ANJT milik Keluarga Fangiono terima kredit Rp4,85 triliun dari BRI

JAKARTA - PT Darma Henwa Tbk (DEWA) menandatangani perjanjian kredit senilai Rp1 triliun dengan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) pada Jumat, 19 Desember 2025.
Direktur sekaligus Corporate Secretary DEWA, Mukson Arif Rosyidi, mengatakan ada dua fasilitas yang diterima oleh perseroan, yaitu kredit modal kerja dan investasi.
Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan ke bursa pada Jumat (19/12), Mukson menjelaskan fasilitas kredit modal kerja yang diterima DEWA senilai Rp850. Jangka waktu yang disepakati selama 2 tahun dan suku bunga efektif 7% per tahun.
DEWA akan menggunakan fasilitas kredit modal kerja ini untuk mengambil alih pekerjaan subkontraktor di proyek PT Kaltim Prima Coal, meningkatkan volume pekerjaan di proyek PT Arutmin Indonesia, serta mendukung pengembangan proyek perusahaan di masa mendatang.
Sementara itu, fasilitas kredit investasi yang diterima DEWA sebesar Rp150 miliar, dengan jangka waktu 5 tahun dan suku bunga efektif yang sama.
&ldquo;Dana ini akan digunakan untuk mendukung pembelian unit alat berat baru,&rdquo; kata Mukson.
Ia menambahkan, perjanjian fasilitas kredit ini akan berdampak positif bagi operasional dan keuangan DEWA. &ldquo;Tidak ada dampak terhadap aspek hukum maupun kelangsungan usaha,&rdquo; ujarnya.
Dari sisi kinerja saham, DEWA mencatat kenaikan harga saham 27,93% dalam sebulan terakhir ke level 545 per lembar. Namun dalam lima hari terakhir, harga saham DEWA merosot 12,10%, namun kembali naik 1,87% hingga pukul 14.55 WIB di perdagangan sesi kedua Jumat (19/12) hari ini. (DK/KR)

DEWA mendapat fasilitas kredit Rp1 triliun dari BCA untuk modal kerja dan pembelian alat berat.

DEWA raih fasilitas kredit Rp1 triliun dari BCA

JAKARTA &ndash; PT Borneo Indobara (BIB), anak usaha tidak langsung emiten batu bara Grup Sinarmas, PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS), menerima fasilitas pinjaman berjangka jumbo dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).
Fasilitas term loan tersebut diberikan dengan limit pinjaman Rp900 miliar, yang berlaku 5-7 tahun sejak penandatanganan perjanjian kredit pada 10 Desember 2025, dengan jaminan sejumlah aset.
&ldquo;Untuk memenuhi cashflow gap dalam rangka pengembangan usaha serta kebutuhan umum perusahaan dan group perusahaannya,&rdquo; jelas Sudin SH, Corporate Secretary GEMS, dalam keterangan resmi, Rabu (10/12).
Perseroan meyakini bahwa pinjaman ini akan mendukung pertumbuhan kinerja operasional, serta berdampak positif terhadap kelangsungan usahanya.
BIB sendiri merupakan anak usaha tidak langsung GEMS melalui PT Roundhill Capital Indonesia (RCI), yang memiliki konsesi tambang batu bara seluas 24,1 ribu hektar (Ha) di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Berdasarkan laporan keuangan terbaru GEMS, BIB memiliki total aset sebelum eliminasi sebesar US$683,6 juta, dengan total cadangan (reserves) sebesar 541,2 juta ton.
Hingga akhir September 2025, GEMS mencatatkan laba bersih anjlok hingga 50,6% secara tahunan menjadi US$200,3 juta, seiring dengan pendapatan yang ambles 13,7% menjadi US$1,7 miliar.
Total aset Perseroan hingga akhir kuartal III 2025 mencapai US$1,1 miliar, dengan kas dan setara kas US$173,1 juta, dan liabilitas US$475,9 juta. (ZH)

Borneo Indobara memegang konsesi tambang batu bara seluas 24,1 ribu hektar di Kalimantan Selatan.