AMSTERDAM &ndash; Pemerintah Belanda akan mengaktifkan fase pertama rencana krisis energi pada hari Senin, kantor berita Belanda ANP melaporkan pada hari Sabtu, mengutip sumber-sumber pemerintah.
Seperti dikutip&nbsp;Reuters&nbsp;(18/04/2026), ini adalah pertama kalinya pemerintah akan mengaktifkan rencana tersebut, yang dirancang selama krisis energi yang dipicu oleh invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.
Pemerintah tidak segera tersedia untuk dimintai komentar.
Pengaktifan tahap pertama berarti pasar bahan bakar terdistorsi, tanpa adanya kekurangan pasokan dalam waktu dekat. Pada tahap ini, pasar energi akan dipantau secara ketat, sementara pemerintah dan industri bersiap untuk situasi yang lebih buruk.
Perdana Menteri Rob Jetten pada hari Jumat mengatakan pemerintahannya akan mengumumkan langkah-langkah untuk mengompensasi masyarakat atas kenaikan biaya energi pada hari Senin.
Langkah-langkah ini diharapkan mencakup keringanan pajak bagi pemilik mobil, tetapi bukan penurunan pajak bahan bakar. (SF)

Belanda aktifkan fase pertama rencana krisis energi untuk antisipasi distorsi pasar.

Belanda aktifkan fase pertama rencana krisis energi

WASHINGTON - International Monetary Fund (IMF) mengatakan sedikitnya 12 negara tengah bersiap mengajukan pinjaman baru untuk menghadapi lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok akibat perang di Timur Tengah.
Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, menyebut tekanan terbesar dirasakan negara-negara berkembang, terutama di Afrika sub-Sahara.
Seperti dikutip Reuters, Ia juga memperingatkan bahwa dampak penutupan Selat Hormuz bisa memperparah gangguan pasokan, bahkan jika konflik segera berakhir.
Dalam pertemuan musim semi IMF-Bank Dunia di Washington, Georgieva memperkirakan kebutuhan pembiayaan tambahan global bisa mencapai US$20 miliar hingga US$50 miliar.
Dana tersebut dapat berasal dari program pinjaman baru maupun penambahan fasilitas dari sekitar 39 program pembiayaan yang sudah berjalan.
Meski belum menyebut negara secara spesifik, IMF menilai jumlah pemohon bantuan kemungkinan akan terus bertambah.&nbsp;
Kepala strategi IMF, Christian Mummsen, mengatakan estimasi tersebut masih awal dan bisa meningkat seiring pembahasan dengan negara anggota.
Georgieva menyoroti risiko gangguan fisik rantai pasok, khususnya bagi negara-negara Asia yang bergantung pada pasokan minyak, gas, dan bahan baku dari kawasan Teluk.
Ia menegaskan dampak gangguan tidak akan hilang cepat karena distribusi energi global bergantung pada kapal tanker yang bergerak lambat dan memerlukan waktu berminggu-minggu.
IMF sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2026 sebesar 3,1%, namun skenario terbaru menunjukkan risiko penurunan menjadi sekitar 2,5% jika harga minyak bertahan tinggi, bahkan bisa mendekati 2% dalam skenario terburuk yang mengarah ke resesi global.
Ekonom utama IMF, Pierre-Olivier Gourinchas, menyebut ekonomi dunia kini bergerak menuju skenario yang lebih buruk dari perkiraan awal.
Untuk meredam dampak krisis energi, IMF mendorong negara-negara menghemat penggunaan energi dan mengurangi ketergantungan pada minyak, misalnya dengan kebijakan seperti transportasi publik gratis sementara.&nbsp;
Namun IMF mengingatkan agar pemerintah tidak memberikan subsidi energi secara luas karena justru dapat memperpanjang tekanan harga dan memicu inflasi.
Direktur urusan fiskal IMF, Rodrigo Valdes, menegaskan subsidi bahan bakar yang menyeluruh berisiko memperburuk inflasi dan mengganggu distribusi pasokan global.&nbsp;
Ia menyarankan bantuan yang lebih tepat sasaran, seperti transfer tunai sementara bagi kelompok rentan. (DK)

IMF peringatkan lonjakan harga energi dan gangguan pasokan picu permintaan bantuan global.

IMF: 12 Negara ajukan pinjaman hadapi krisis energi 

MOSKOW - Rusia menyerukan pembentukan cadangan pangan bersama dengan negara-negara BRICS dan mitra regional untuk mengantisipasi risiko krisis pangan global akibat konflik di Timur Tengah.Seperti dikutip Reuters, sebagai eksportir gandum terbesar dunia, Rusia menilai gangguan rantai pasok, terutama pupuk, menjadi ancaman serius.Sebelumnya, sekitar sepertiga perdagangan pupuk global melewati Selat Hormuz yang kini terganggu akibat konflik.Pejabat Dewan Keamanan Rusia menekankan pentingnya kerja sama dengan negara-negara sahabat, termasuk anggota Uni Ekonomi Eurasia dan BRICS, guna memperkuat ketahanan pangan melalui pembentukan stok bersama.Isu ini juga diperkirakan menjadi agenda dalam pertemuan antara Vladimir Putin dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Moskow.Rusia memperingatkan, jika kekurangan pupuk berlanjut hingga musim panas, hasil panen global bisa turun hingga 50%, memicu lonjakan tajam harga pangan.Jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan bahkan berpotensi meningkat hingga rekor 673 juta orang.Lembaga global seperti World Bank, International Monetary Fund, dan World Food Programme juga telah memperingatkan bahwa kenaikan harga energi dan pupuk akibat konflik akan memperburuk inflasi pangan global.Di sisi lain, Rusia melihat peluang untuk meningkatkan ekspor pangan ke Timur Tengah, Asia, Afrika, dan Amerika Latin, meski kapasitas produksi pupuk domestik masih terbatas tahun ini. (DK)

Rusia usulkan cadangan pangan BRICS untuk hadapi risiko krisis pangan global.

Hadapi Krisis Hormuz, Rusia ajak BRICS bikin cadangan pangan bersama

WASHINGTON - Meski perang di Timur Tengah menjadi fokus utama pertemuan pejabat keuangan global pekan ini di Washington, Banga menyoroti tantangan yang lebih besar dalam jangka panjang, yakni kekurangan lapangan kerja bagi sekitar 1,2 miliar penduduk usia kerja di negara berkembang dalam 10&ndash;15 tahun ke depan.
Seperti dikutip Reuters, dengan tren saat ini, negara-negara tersebut diperkirakan hanya mampu menciptakan sekitar 400 juta pekerjaan, meninggalkan kekurangan hingga 800 juta lapangan kerja.
Banga mengakui bahwa mengarahkan perhatian pada isu jangka panjang bukan hal mudah, di tengah berbagai guncangan ekonomi global sejak pandemi COVID-19, termasuk konflik terbaru di Timur Tengah.
Namun, ia menegaskan pentingnya tetap fokus pada tantangan struktural seperti penciptaan lapangan kerja, akses listrik, dan ketersediaan air bersih.
&ldquo;Kita harus mampu menangani tantangan jangka pendek sekaligus jangka panjang,&rdquo; ujarnya.
Ribuan pejabat keuangan dunia berkumpul dalam pertemuan musim semi International Monetary Fund dan World Bank, di tengah bayang-bayang konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi global serta memicu inflasi.
Dampak ekonomi konflik ini turut bergantung pada keberlanjutan gencatan senjata dua pekan yang diumumkan oleh Donald Trump.
Meski meredakan sebagian serangan, ketegangan masih berlanjut, termasuk gangguan pasokan energi global akibat situasi di Selat Hormuz serta konflik paralel antara Israel dan kelompok Hezbollah di Lebanon.
Komite Pembangunan World Bank juga menyiapkan langkah bersama negara berkembang untuk memperbaiki kebijakan dan regulasi yang selama ini menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Fokus pembahasan mencakup transparansi perizinan, pemberantasan korupsi, reformasi hukum tenaga kerja dan lahan, hingga perbaikan sistem perdagangan dan logistik.
Banga optimistis solusi tetap bisa ditemukan untuk menciptakan pekerjaan yang layak bagi generasi muda sekaligus membuka peluang bagi sektor swasta.
Ia memperingatkan bahwa kegagalan mengatasi masalah ini dapat memicu migrasi ilegal dan ketidakstabilan global. Data United Nations menunjukkan lebih dari 117 juta orang telah mengungsi di seluruh dunia hingga 2025.
Selain ketenagakerjaan, isu akses air bersih juga menjadi prioritas.
World Bank bersama lembaga pembangunan lainnya menargetkan peningkatan akses air bersih bagi satu miliar orang, melengkapi inisiatif penyediaan listrik untuk 300 juta rumah tangga di Afrika serta peningkatan layanan kesehatan. (DK)

World Bank peringatkan krisis 800 juta lapangan kerja di negara berkembang ke depan.

World Bank: Dunia hadapi krisis pengangguran meski perang usai

JAKARTA &mdash; Bain &amp; Company dalam laporan terbaru mengungkapkan kinerja industri private equity global mengalami tekanan berkepanjangan dan dinilai lebih berat dibanding krisis keuangan 2008.
Selama empat tahun berturut-turut, private equity mengembalikan keuntungan yang semakin kecil kepada investor. Di saat yang sama, industri ini menumpuk aset belum terjual (unsold assets) senilai US$3,8 triliun.
Seperti dikutip Bloomberg, rasio distribusi terhadap nilai aset bersih (distribution to net asset value/NAV) bertahan di 14% pada tahun lalu, menjadi level terendah kedua sejak krisis finansial global 2008.
Meski nilai transaksi pada 2025 tercatat naik 44% menjadi US$904 miliar dibanding tahun sebelumnya, peningkatan tersebut belum cukup signifikan untuk mengurangi besarnya dry powder atau dana siap investasi yang masih melimpah.
Sebaliknya, jumlah transaksi justru turun 6% menjadi 3.018 kesepakatan. Salah satu transaksi terbesar tahun lalu adalah akuisisi senilai US$56,6 miliar terhadap Electronic Arts.
Rebecca Burack, Head of Global Private Equity Practice di Bain, mengatakan ketidakpastian akibat kebijakan tarif &ldquo;Liberation Day&rdquo; yang diumumkan Presiden Donald Trump sempat menahan laju aktivitas transaksi yang sebelumnya sangat agresif di awal tahun.
Lonjakan exit dan penggalangan dana sempat terjadi pada 2021, didorong stimulus besar-besaran selama pandemi. Namun sejak 2022, kenaikan suku bunga global memperlambat transaksi sekaligus menekan kemampuan manajer investasi untuk mendistribusikan keuntungan kepada investor.
Pada 2025, fundraising private equity turun 16% menjadi US$395 miliar, menandai penurunan selama empat tahun berturut-turut. Meski demikian, minat investor terhadap dana infrastruktur dan pasar secondary tercatat meningkat.
Laporan Bain juga menunjukkan bahwa aliran modal private equity global kini bergerak lebih selektif, dengan investor menargetkan tingkat pengembalian internal (internal rate of return/IRR) bersih di atas 20%. Dalam konteks tersebut, daya tarik pasar negara berkembang tidak lagi semata ditentukan oleh potensi pertumbuhan (growth story), melainkan oleh kualitas eksekusi operasional, tata kelola perusahaan, serta kejelasan jalur exit bagi investor.
Bain mencatat bahwa tekanan utama industri private equity secara global berasal dari tersendatnya exit, seiring sulitnya melepas aset portofolio di tengah kondisi pasar yang belum sepenuhnya kondusif.
Jika sebelumnya pertumbuhan EBITDA sekitar 5% per tahun sudah cukup, kini dibutuhkan pertumbuhan mendekati 12% per tahun selama lima tahun untuk menghasilkan imbal hasil yang setara.
Bain juga mencatat banyak manajer telah menjual aset-aset terbaiknya, sementara aset dengan prospek yang lebih tidak pasti semakin sulit dilepas. Saat ini, perusahaan private equity global memegang sekitar 32.000 perusahaan portofolio, dengan rata-rata masa kepemilikan mencapai tujuh tahun, naik dari kisaran lima hingga enam tahun pada 2021.
Meski menghadapi tekanan struktural, private equity dinilai tetap menjadi instrumen investasi yang relatif kuat karena menawarkan diversifikasi yang semakin terbatas di pasar publik. 
&gt;&gt; Siapa Bain &amp; Company?
Bain &amp; Company adalah firma konsultan manajemen global yang berbasis di Boston, Amerika Serikat. Didirikan pada 1973, Bain dikenal sebagai salah satu konsultan strategi terkemuka dunia, dengan klien yang mencakup perusahaan multinasional, lembaga keuangan, sovereign wealth fund, serta perusahaan private equity terbesar secara global.
Dalam industri private equity, Bain memiliki praktik khusus yang mendampingi manajer investasi mulai dari tahap due diligence, perumusan strategi akuisisi, peningkatan kinerja operasional perusahaan portofolio, hingga perencanaan exit. Pengalaman luas dan akses data industrinya membuat laporan Bain kerap dijadikan rujukan utama untuk membaca arah dan kesehatan industri private equity global. (DH)

Imbal hasil turun empat tahun berturut-turut, sementara aset belum terjual mencapai US$3,8 triliun