JAKARTA - Menteri Kehutanan Indonesia Raja Juli Antoni mengumumkan bahwa Kementerian Kehutanan telah membekukan izin operasi 26 perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).Antoni menjelaskan bahwa pembekuan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang sedang berlangsung, yang berfungsi sebagai sanksi administratif dan dapat disertai dengan kewajiban pemulihan lingkungan serta berpotensi mengarah pada penuntutan pidana jika ditemukan bukti pelanggaran."Secara resmi ini dinamakan sanksi administratif pembekuan kegiatan usaha. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk meningkatkan penegakan hukum," ujarnya usai rapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (16/9).Ia menegaskan bahwa kementeriannya saat ini sedang menangani 46 kasus yang melibatkan korporasi maupun perorangan, mengutip dari ANTARA."Singkatnya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan sedang memproses 46 kasus—15 melibatkan korporasi dan 31 melibatkan perorangan. Statusnya bervariasi: dua telah dinyatakan siap disidangkan, sementara yang lainnya masih dalam tahap penyidikan atau penyelidikan awal," ujar sang menteri.Ia menekankan bahwa penegakan hukum menyasar perorangan maupun korporasi, dan kasus yang mengandung unsur pidana akan dibawa ke pengadilan.Pada 25 Agustus 2026, kementerian menjatuhkan sanksi administratif kepada enam pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) setelah inspeksi mengungkapkan adanya karhutla seluas total 1.511,55 hektar di area konsesi mereka di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.Dari enam perusahaan tersebut, lima diperintahkan untuk melakukan pemulihan lingkungan, sementara satu perusahaan menghadapi sanksi pembekuan izin usaha sekaligus mandat pemulihan.Kementerian menyatakan bahwa sanksi tersebut dijatuhkan menyusul inspeksi terhadap kewajiban perusahaan dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran di wilayah operasional masing-masing.Pada awal September 2026, kementerian juga menjatuhkan sanksi administratif tambahan kepada lima pemegang izin di Kalimantan Barat menyusul dugaan kebakaran di area konsesi mereka.Langkah penegakan hukum ini dilakukan saat karhutla melanda berbagai wilayah di Indonesia seiring negara menghadapi musim kemarau yang lebih intens yang dipicu oleh fenomena El Niño.Pemerintah telah menetapkan enam provinsi prioritas untuk penanganan karhutla: Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi. (DK)

Sebanyak 46 kasus karhutla diproses, terdiri dari 15 kasus korporasi dan 31 perorangan.

Kemenhut Raja Juli bekukan izin operasi 26 perusahaan terkait karhutla

PONTIANAK – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) semakin pekat di Pontianak, Kalimantan Barat.Seperti dikutip Reuters, kondisi tersebut membuat kualitas udara memburuk dan memicu peningkatan gangguan pernapasan warga.Mimi Marlina, ibu rumah tangga berusia 45 tahun, mengatakan dirinya harus menggunakan masker saat berkendara sepeda motor untuk membeli kebutuhan rumah tangga.Dua anaknya juga mengalami gangguan pernapasan, mulai dari batuk, sakit tenggorokan hingga demam.“Kami masih bisa menahannya dengan obat-obatan, tetapi saya khawatir jika kondisi ini terus berlangsung akan menyebabkan penyakit yang lebih parah,” kata Mimi.Kalimantan Barat, yang menjadi lokasi Pontianak, merupakan salah satu wilayah yang paling terdampak kebakaran hutan terparah di Indonesia dalam 11 tahun terakhir.Kondisi cuaca super El Niño turut meningkatkan suhu dan menyebabkan kekeringan.Mimi mengatakan kabut asap dan polusi yang meluas membuat dirinya juga mengalami kesulitan bernapas meski telah menggunakan masker.Kualitas udara di sejumlah wilayah bahkan kerap berada pada level berbahaya.Di tengah kondisi tersebut, relawan mendatangi rumah-rumah warga di sejumlah wilayah Kalimantan Barat untuk membagikan tabung oksigen kepada warga dan petugas pemadam kebakaran yang mengalami kesulitan bernapas. Program tersebut diberi nama Rumah Oksigen.Kepala klinik kesehatan masyarakat di Pontianak, Popong Solihat, mengatakan jumlah kunjungan warga dengan keluhan gangguan pernapasan meningkat akibat kebakaran.“Kunjungan untuk kasus penyakit pernapasan meningkat akibat kebakaran,” kata Popong.Data Kementerian Kesehatan menunjukkan lebih dari 12,5 juta orang telah terpapar kabut asap akibat kebakaran di tujuh provinsi di Pulau Kalimantan dan Sumatra.Jumlah kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran di wilayah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 113.336 kasus per 9 September, dari 50.891 kasus pada 1 September.Dalam 11 hari pertama September, klinik yang dipimpin Popong menangani 187 kasus kesulitan bernapas, dibandingkan 422 kasus sepanjang Agustus.Ia mengatakan jumlah kunjungan harian kini dapat mencapai 80 hingga 120 pasien.Salah satu warga yang menerima tabung oksigen adalah Suriana di Kabupaten Kubu Raya.Ia mengatakan kondisi kesehatannya memburuk seiring memburuknya kualitas udara.“Saya sering merasa sesak napas ketika terpapar asap. Kondisinya tampaknya semakin buruk, terutama pada pagi dan sore hari ketika kabut asap paling tebal,” kata Suriana.Kabut asap juga menyebabkan kualitas udara memburuk di negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia, akibat asap lintas batas yang berasal dari kebakaran serta pembukaan lahan.Data Fire Emissions Watch dari layanan pemantauan iklim Copernicus Uni Eropa menunjukkan emisi Indonesia mencapai 19,7 juta metrik ton dalam sepekan hingga 7 September.Angka tersebut menyumbang lebih dari sepertiga emisi kebakaran global pada periode tersebut.Data pemerintah menunjukkan kebakaran telah melanda sekitar 202.000 hektare lahan sepanjang Januari hingga Juli 2026.Sementara itu, kelompok lingkungan YKAN memperkirakan kebakaran merusak tambahan sekitar 600.000 hektare lahan pada Agustus.Pemerintah Indonesia meningkatkan upaya pemadaman dengan mengerahkan lebih dari 50 pesawat untuk menjatuhkan air ke titik-titik kebakaran serta melakukan operasi modifikasi cuaca untuk memicu hujan.Jepang juga mengirimkan tiga helikopter CH-47 Chinook dan 180 personel pada pekan lalu untuk membantu penanganan kebakaran. (DK)

Lebih dari 12,5 juta orang terpapar kabut asap di tujuh provinsi Indonesia.