JAKARTA &ndash; Pemerintah China resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Penerbangan Sipil yang untuk pertama kalinya mengatur secara formal operasional pesawat tanpa awak (drone).
Langkah strategis yang disetujui Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional pada Sabtu (27/12) ini bertujuan menata ulang sektor ekonomi "ketinggian rendah" (low-altitude economy) yang berkembang pesat sekaligus menutup celah regulasi keselamatan penerbangan.
Seperti dilansir dari straitstimes.com (27/12), aturan baru yang akan efektif berlaku pada 1 Juli 2026 ini mewajibkan seluruh entitas yang terlibat dalam desain, produksi, impor, pemeliharaan, dan pengoperasian drone untuk mengantongi sertifikasi kelaikan udara.
Kebijakan ini diambil seiring proyeksi pertumbuhan ekonomi sektor&nbsp;low-altitude&nbsp;China yang diperkirakan melonjak dari 1,5 triliun yuan pada 2025 menjadi lebih dari 2 triliun yuan (sekitar Sin $365 miliar) pada 2030.
Pengetatan regulasi ini akan berdampak signifikan bagi pemain utama industri seperti DJI dan produsen drone penumpang EHang. Selain mewajibkan kode identifikasi produk unik, undang-undang ini merespons peningkatan insiden keselamatan penerbangan akibat operasi drone ilegal.
Di sisi lain, regulasi ini menjadi landasan hukum bagi ekspansi logistik drone yang didorong raksasa&nbsp;e-commerce&nbsp;seperti JD.com dan Meituan, di mana tercatat 2,7 juta paket telah dikirim via drone sepanjang 2024. (SF)

Undang Undang Penerbangan baru di China wajibkan sertifikasi kelaikan udara drone mulai Juli 2026.