JAKARTA – PT PP (Persero) Tbk (PTPP) dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dua perusahaan konstruksi negara, buka suara mengenai target penyelesaian konsolidasi BUMN Karya pada akhir 2026.Mengutip Investor.id, Dony Oskaria, Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan CEO Danantara Indonesia, memang telah mengonfirmasi bahwa aksi merger tersebut ditargetkan selesai pada tahun ini.Namun, manajemen PTPP dan ADHI menegaskan bahwa target rampungnya peleburan kedua perusahaan tersebut merupakan target indikatif yang ditetapkan pemegang saham utamanya – PT Danantara Asset Management (DAM) dan BP BUMN.“Target waktu tersebut dapat mengalami penyesuaian, dengan mempertimbangkan penyelesaian proses restrukturisasi, hasil kajian dan uji tuntas, pemenuhan persetujuan korporasi dan/atau regulator, serta kondisi lain yang relevan,” jelas manajemen PTPP dalam keterangan resmi, Jumat (4/9).Baik PTPP maupun ADHI mengaku bahwa rencana merger masih berada di tahap pengkajian.“Studi kelayakan (feasibility study), uji tuntas (due diligence), dan penyusunan skema penggabungan usaha secara formal belum dilakukan/ditetapkan,” jelas manajemen ADHI dalam keterangan terpisah, Jumat (4/9).Karena proses kajian masih berlangsung, sampai saat ini pun belum terdapat keputusan final mengenai entitas mana yang akan menjadi penerima penggabungan usaha (surviving entity).Selain itu, PTPP dan ADHI kini juga masih berfokus pada restrukturisasi keuangan—termasuk obligasi dan sukuk yang telah diterbitkan—sebagai proses penguatan fundamental keuangan dan operasional masing-masing emiten.Meski belum dapat mengungkapkan rencana dan prospek usaha pascamerger, manajemen ADHI memandang konsolidasi BUMN Karya sebagai upaya penguatan daya saing industri konstruksi dalam negeri.“Perseroan berharap konsolidasi tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pemegang saham dan stakeholders secara umum,” tutup manajemen.Sebagai catatan, DAM mengendalikan 50,5% saham PTPP, dan sisanya dimiliki publik. Sementara itu, sekitar 63,7% ADHI dimiliki oleh DAM, dan sisa 36,3% dipegang masyarakat.PTPP menutup perdagangan Jumat (4/9) di level Rp212 per lembar setelahh ambles 48,8% sejak awal tahun.Sementara itu, perdagangan saham ADHI masih dihentikan sementara (suspensi) oleh Bursa Efek Indonesia sejak 21 Agustus 2026 akibat penundaan pembayaran bunga obligasi. Posisi terakhir harga sahamnya tercatat di level Rp133. (ZH)

Ditargetkan rampung 2026, merger PTPP dan ADHI belum menemukan titik terang.

Danantara merger BUMN Karya, PTPP dan ADHI: Target 2026 itu indikatif

JAKARTA &ndash; PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL), anak usaha Telkom yang dikenal dengan nama Mitratel, terus mengintegrasi layanan infrastruktur digitalnya, kini melalui penyerapan dua anak usaha lewat skema merger.
Berdasarkan keterbukaan informasi, Jumat (8/5), MTEL akan menjadi entitas surviving dari peleburan dua anak usahanya, PT Persada Sokka Tama (PST) dan PT Ultra Mandiri Telekomunikasi (UMT).
Baik PST maupun UMT dimiliki 100% secara langsung oleh MTEL. Dengan demikian, struktur modal Perseroan sendiri tidak akan berubah.
&ldquo;Penambahan KBLI ini bukan merupakan ekspansi ke bidang usaha yang sepenuhnya baru, melainkan merupakan penyesuaian administratif, legal, dan operasional,&rdquo; ujar manajemen dalam keterangan resmi.
Namun, melalui merger ini, MTEL akan menerima penambahan kegiatan usaha dari PST dan UMT, yaitu:
<ol>
<li>Aktivitas Jasa Akses Internet (KBLI 61104)</li>
<li>Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) (KBLI 62204)</li>
<li>Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Sementara dan Sumber Daya Manusia Lainnya (KBLI 78200), dan</li>
<li>Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (KBLI 61909)</li>
</ol>
Merger ini juga dinilai dapat memperlancar agenda MTEL untuk mengintegrasikan infrastruktur tower, fiber, managed services, dan IoT secara end-to-end.
Hal ini sejalan dengan tujuan Perseroan untuk mendiversifikasi produknya untuk &ldquo;melampaui infrastruktur menara konvensional.&rdquo;
&ldquo;Mencakup layanan infrastruktur jaringan fiber optik, small cell, distributed antenna system (DAS), serta infrastruktur pendukung ekosistem 5G, guna mengakomodasi kebutuhan operator telekomunikasi yang terus berkembang,&rdquo; jelas manajemen.
Sebagai catatan, pada tengah April lalu, MTEL juga telah mengungkapkan rencana untuk menjajaki bisnis Power-as-a-Service (PaaS) melalui layanan end-to-end power management yang dipasarkan dengan skema langganan&nbsp;bulanan
Hingga akhir 2025, tiga pelanggan terbesar MTEL adalah PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), yang menyumbang 55% dari total pendapatan; PT Indosat Tbk (ISAT) yang menyumbang 20% dari total pendapatan; serta PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (EXCL), 14% dari total pendapatan.
&ldquo;Di luar tiga pelanggan besar tersebut, MTEL memiliki perjanjian payung dengan lebih dari 15 operator dan pihak ketiga serta badan-badan pemerintah,&rdquo; ungkap manajemen.
Selain itu, MTEL juga membukukan 7,04% pendapatan dari segmen jasa konstruksi teknis, termasuk Fiber Optic Solution, Technical Service Assistance, Managed Service, Mechanical Electrical Solution, dan pengurusan IMB.
Sebagai catatan, total aset MTEL per akhir 2025 tercatat Rp58,35 triliun, dengan ekuitas Rp33,35 triliun. Sementara itu total aset PST dan UMT masing-masing Rp1,70 triliun dan Rp425,84 miliar.
Berdasarkan keterangan resmi Perseroan, aksi peleburan anak usaha ini akan diresmikan seiring dengan Rapat Umum Pemegang Saham MTEL, PST, dan UMT, pada 30 Juni 2026 mendatang. (ZH)

Anak usaha TLKM ini serap dua anak usaha, siap integrasi tower dengan layanan fiber dan IoT.

MTEL serap dua anak usaha lewat merger, tambah 4 KBLI termasuk IoT

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa rencana penggabungan usaha (merger) antara PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU) dan PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) resmi dibatalkan.Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa kedua bank telah sepakat menghentikan proses merger tersebut sebagaimana laporan yang telah disampaikan kepada OJK.&ldquo;Harapannya, masing-masing bank dapat kembali fokus pada target pertumbuhan yang telah mereka tetapkan sehingga mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional,&rdquo; ujar Dian dalam konferensi pers asesmen sektor jasa keuangan dan kebijakan OJK yang digelar secara virtual, Jumat (7/11).Sebagai langkah pengganti dari batalnya merger, OJK meminta Pemegang Saham Pengendali (PSP) kedua bank untuk tetap memperkuat permodalan secara berkelanjutan.Penguatan ini dapat dilakukan melalui penambahan setoran modal oleh PSP maupun dengan menggandeng investor strategis baru.&ldquo;Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan skala usaha dan daya saing masing-masing bank, serta mendukung pengembangan bisnis secara sehat dan berkelanjutan,&rdquo; tambah Dian.Sebelumnya, pemegang saham NOBU dan BABP diketahui telah melepas sebagian kepemilikan yang sempat diperoleh melalui aksi tukar guling saham menjelang rumor merger tahun lalu.PT Prima Cakrawala Sentosa (PCS) tercatat menambah kepemilikan saham di NOBU sebanyak 747,7 juta lembar, atau bertambah 10% menjadi total 20,87%, dengan rata-rata harga pembelian Rp749,08 per saham.Menariknya, jumlah tersebut sama dengan jumlah saham NOBU yang dijual PCS kepada PT MNC Land Tbk (KPIG) pada Mei 2024, yang saat itu membuat KPIG masuk sebagai investor NOBU.
Seperti diberitakan IDNFinancials.com sebelumnya, OJK masih menunggu sikap resmi dari BABP&nbsp;dan NOBU&nbsp;terkait kelanjutan rencana penggabungan usaha (merger) yang telah disiapkan sejak 2023.
Merger antara dua bank milik Grup MNC dan Lippo ini awalnya dirancang untuk memenuhi ketentuan permodalan, namun kini menjadi tanda tanya karena persyaratan modal tersebut telah terpenuhi.
Akhir Januari lalu, perusahaan asuransi asal Korea Selatan, Hanwha Life Insurance, dilaporkan berniat&nbsp;mengakuisisi 40% saham NOBU&nbsp;atau setara 2,99 miliar lembar saham.
&ldquo;Kehadiran investor baru di NOBU menunjukkan bahwa proses merger masih dalam pertimbangan, meskipun keterlibatan pihak yang lama belum sepenuhnya ditutup,&rdquo; jelas Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae. (DK)

Merger NOBU–BABP resmi batal, OJK minta kedua bank fokus memperkuat permodalan berkelanjutan.