JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN, memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat melalui partisipasi dalam Danantara Housing Expo (DHX) 2026.Dalam pameran yang berlangsung pada 27–30 Agustus 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta, BTN menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sekitar Rp200 miliar.Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar mengatakan, keikutsertaan BTN dalam DHX 2026 tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pembiayaan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau."Ini bukan semata-mata mengejar target penyaluran kredit. Yang lebih penting adalah bagaimana memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau," ujar Hirwandi dalam keterbukaan informasi di laman resmi btn.co.id, Rabu (26/8).BTN saat ini menjadi pemimpin pasar KPR di Indonesia dengan pangsa pasar lebih dari 38% di seluruh segmen dan sekitar 70% pada segmen KPR subsidi.Hingga Juli 2026, KPR subsidi BTN Group telah disalurkan kepada 93.378 unit hunian dengan total plafon mencapai Rp15,46 triliun.Hirwandi mengatakan pembiayaan sektor perumahan juga memberikan dampak berganda terhadap perekonomian nasional.Berdasarkan data Housing Finance Center BTN, KPR berkontribusi mendorong tambahan output ekonomi nasional hingga Rp3.049 triliun.Sementara itu, setiap investasi Rp1 triliun di sektor perumahan diperkirakan mampu menyerap sekitar 8.000 tenaga kerja."Perumahan memiliki efek berganda. Ketika pembangunan rumah bergerak, industri konstruksi, bahan bangunan, hingga UMKM ikut bergerak. Pembiayaan perumahan menjadi bagian penting dalam mendorong perekonomian nasional," kata Hirwandi. (DK)

BTN menawarkan berbagai skema pembiayaan untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.

BBTN kejar KPR Rp200 miliar, tawarkan bunga mulai 2,75%

JAKARTA - Pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pekerja sektor informal seperti mitra ojek daring, melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, di Jakarta, Jumat (3/7), menyampaikan bahwa langkah ini bertujuan membuka peluang lebih luas bagi pekerja informal agar bisa memiliki rumah pertama.
"Ini merupakan langkah nyata untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi pekerja informal agar dapat memiliki rumah pertama," kata Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan BP Tapera Sid Herdi Kusuma di Jakarta, Jumat (3/7).
Seperti dikutip ANTARA, Ia menjelaskan bahwa BP Tapera bekerja sama dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dalam program perumahan bagi mitra pengemudi.
Melalui kerja sama tersebut, BP Tapera akan memperluas akses mitra driver terhadap program KPR Sejahtera FLPP dengan memperkuat sosialisasi serta edukasi mengenai pembiayaan rumah bersubsidi.
Berbagai langkah akan dilakukan, seperti penyampaian informasi melalui aplikasi mitra, kegiatan sosialisasi bersama, pertukaran data, publikasi, hingga kampanye edukasi, agar semakin banyak mitra pengemudi dapat memiliki rumah pertama yang layak, berkualitas, dan terjangkau.
Di sisi lain, Sid Herdi menegaskan bahwa setiap calon penerima tetap harus melalui proses verifikasi dan penilaian kelayakan agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
"BP Tapera akan melakukan verifikasi dan pengecekan data terhadap pengemudi yang mendaftar. Hasil verifikasi tersebut selanjutnya akan menjadi dasar dalam menentukan kelayakan calon penerima manfaat untuk mengikuti proses pembiayaan perumahan," katanya.
Persyaratan yang diverifikasi mencakup beberapa kriteria, seperti usia 21&ndash;45 tahun, tingkat kinerja dalam menyelesaikan perjalanan, serta waktu aktif atau jam online dalam satu bulan.
Selain itu, penerima manfaat harus memenuhi kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan belum pernah memiliki rumah sebelumnya.
Sid menambahkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga pada peningkatan literasi keuangan para penerima.
"Edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan, baik kepada pengemudi maupun anggota keluarganya. Mereka perlu memahami pentingnya mengelola keuangan secara bijak, mengurangi pengeluaran yang tidak produktif, serta menjaga kualitas kredit agar tetap memenuhi persyaratan pembiayaan perumahan,&rdquo; katanya. (DK)

Pemerintah perluas KPR FLPP bagi MBR termasuk ojol dengan verifikasi dan edukasi keuangan.