JAKARTA - Selama 19 tahun, Google meminta izin kepada Korea Selatan untuk membawa keluar data peta detail skala 1:5.000. Selama itu pula, Seoul menolak.
Alasan yang kerap dikemukakan adalah keamanan nasional: Korea secara teknis masih berada dalam status perang, sehingga peta presisi tinggi di tangan asing dianggap berisiko.
Namun, narasi ini goyah setelah pekan lalu Google mengajukan proposal revisi yang pada dasarnya memenuhi hampir seluruh syarat keamanan pemerintah.
Dilansir dari straitstimes.com, satu hal yang tetap ditolak Google: kewajiban membangun pusat data di Korea Selatan.
Menurut Prof. Yoo Ki-yoon, mantan Direktur National Geographic Information Institute, lembaga pemerintah pembuat peta dasar Korea, memahami isu ini sebagai sengketa regulasi atau lokasi server justru meleset dari inti persoalan.
&ldquo;Jika secara ekonomi masuk akal, Google akan datang, membayar pajak, dan bersaing. Itu yang terjadi di Jepang,&rdquo; ujar Yoo, Profesor Teknik Geospasial di Seoul National University, kepada The Korea Herald. (DK)
&ldquo;Alasan Google belum melakukannya di Korea bukan karena diblokir, tetapi karena imbal hasilnya belum sebanding dengan biayanya.&rdquo;
Biaya yang dipertimbangkan Google bukan sekadar operasional server peta. "Kehadiran fisik akan memicu pengawasan yang lebih luas."&nbsp;
Google Korea melaporkan pendapatan 386,9 miliar won pada 2024 dengan pajak korporasi 17,2 miliar won.&nbsp;
Namun, estimasi yang dipaparkan ke Majelis Nasional oleh Prof. Jeon Seong-min (Universitas Gachon) menaksir pendapatan aktual Google dari YouTube, Play Store, dan iklan di Korea Selatan mencapai 4,8&ndash;11,3 triliun won, berdasarkan pengajuan ke SEC AS dan laporan perusahaan domestik.
Selisih itu mencerminkan struktur korporasi yang menyalurkan pendapatan melalui yurisdiksi pajak rendah.&nbsp;
[[ Yurisdiksi pajak rendah&nbsp;menunjukkan bahwa Google menyusun perusahaannya sedemikian rupa agar sebagian besar uang yang dihasilkan di Korea tidak dicatat di Korea, melainkan dialihkan ke negara lain yang pajaknya lebih rendah. ]]
Pusat data lokal, kata Yoo, akan membuka struktur tersebut untuk ditelaah, bukan hanya untuk peta, tetapi berpotensi untuk semua layanan Google yang dikonsumsi pengguna Korea.
Di pasar domestik, Naver Maps menguasai sekitar 68% pangsa, terintegrasi dalam ekosistem pencarian dan niaga yang tak pernah benar-benar ditembus Google.&nbsp;
&ldquo;Layanan peta yang berdiri sendiri tidak menghasilkan pendapatan cukup untuk membenarkan kewajiban pajak yang dipicu pusat data lokal,&rdquo; ujar Yoo.
Seluruh peta komersial di Korea dibangun di atas peta dasar pemerintah, infrastruktur publik yang dikembangkan dengan dana negara selama puluhan tahun.&nbsp;
Prinsipnya sederhana, kata Yoo: &ldquo;Jika ingin memakai infrastruktur publik untuk mencari untung, Anda harus hadir secara lokal dan membayar bagian Anda.&rdquo;
Ada argumen tandingan yang menyebutkan bahwa kebijakan pajak dan ekspor peta seharusnya dipisahkan, pajak ditarik lewat reformasi, sementara ekspor peta dinilai terpisah. Yoo menilai argumen tersebut tidak realistis dalam praktiknya.
&ldquo;Jika Anda merancang sistem untuk membebankan biaya yang setara kepada Google, dampaknya pasti meluas ke semua perusahaan IT global lain di negara ini,&rdquo; ujarnya.
Pajak layanan digital atau pungutan serupa harus diterapkan menyeluruh, yang meningkatkan kompleksitas kelembagaan dan risiko friksi dagang.
&ldquo;Pendekatan kasus per kasus dengan perangkat hukum yang ada adalah alternatif paling realistis.&rdquo;
Yoo juga keras mengkritik riset ekonomi yang mewarnai perdebatan. Pratinjau riset Prof. Jung Jin-do (Korea National University of Education) memperkirakan ekspor data bisa merugikan Korea hingga 197 triliun won dalam satu dekade.
&nbsp;Sebaliknya, studi 2024 dari Korea Academic Society of Tourism and Leisure memproyeksikan tambahan 3,4 juta wisatawan per tahun berkat Google Maps yang lebih baik.&nbsp;
Makalah lain (Agustus 2025) mengutip blog Google dan mengklaim keuntungan industri kumulatif 18,46 triliun won dalam lima tahun jika ekspor diizinkan.
&ldquo;Tak satu pun riset itu kredibel,&rdquo; tegas Yoo. Makalah 2025 yang dikutip Google bahkan tidak diterbitkan di jurnal bereputasi. &ldquo;Lebih mirip laporan ketimbang karya akademik." (DK)

Pekan lalu Google ajukan proposal revisi yang memenuhi hampir seluruh syarat keamanan Korsel.

Korsel 19 tahun tolak Google Maps, karena enggan bangun server lokal?

BERLIN - Kebangkrutan toko kembali melonjak di Jerman. Dalam periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025, tercatat 2.490 kasus insolvensi, mendekati rekor tertinggi satu dekade lalu, menurut studi Allianz Trade.Perusahaan asuransi itu mencatat bahwa toko-toko kecil menjadi pihak yang paling terpukul, karena harus bersaing dengan marketplace besar sementara biaya investasi untuk digitalisasi dan otomatisasi terus meningkat.Di sisi lain, ada kabar lebih positif bagi pelaku usaha restoran setelah parlemen menyetujui penurunan tarif pajak penjualan untuk sektor tersebut. Bundestag pada Kamis menyetujui paket reformasi pajak yang mencakup pemangkasan permanen PPN makanan restoran dari 19% menjadi 7% mulai 1 Januari 2026.Kebijakan ini didorong oleh CSU untuk membantu menstabilkan sektor perhotelan dan restoran yang tengah tertekan. Restoran tidak diwajibkan menurunkan harga kepada pelanggan.Namun, aturan tersebut masih membutuhkan persetujuan Bundesrat pada 19 Desember, mengutip dari&nbsp;uk.news.yahoo.com.Hingga kini, kamar perwakilan 16 negara bagian itu belum memberi lampu hijau karena khawatir kehilangan pendapatan lebih dari dua miliar euro tahun depan.Pemotongan pajak ini memicu kritik tajam, terutama dari Partai Hijau dan Partai Kiri, yang menilai kebijakan tersebut tidak tepat secara ekonomi.RUU itu lolos dengan dukungan koalisi pemerintahan yang terdiri dari blok konservatif CDU/CSU dan Partai Sosial Demokrat, sementara Partai Hijau dan AfD menolak, dan Partai Kiri memilih abstain.Paket reformasi pajak ini juga mencakup kenaikan batas pengurangan pajak bagi para komuter dan relawan. (DK)

Kebangkrutan toko di Jerman melonjak,  karena harus bersaing dengan marketplace besar. 

Gelombang kebangkrutan toko di Jerman melonjak

JAKARTA - Permintaan emas mereda di sebagian besar pasar Asia sepanjang pekan ini, karena harga yang tinggi menekan minat beli ritel meskipun India telah memasuki musim pernikahan.
Di Tiongkok, pencabutan pembebasan pajak atas pembelian emas turut menurunkan selera konsumen.
Di India, para pedagang menawarkan diskon XAU-IN-PREM hingga US$18 per ounce dari harga domestik resmi yang sudah termasuk bea impor 6% dan pajak penjualan 3% lebih kecil dibandingkan diskon maksimal US$21 pada minggu sebelumnya.
Dilansir reuters.com, harga emas domestik MAUc1 berada di sekitar 126.100 rupee per 10 gram pada Jumat, naik 4,4% dari titik terendah minggu lalu di 120.762 rupee.
&ldquo;Pembeli masih gelisah dengan harga tinggi saat ini dan menunggu koreksi, sehingga permintaan tetap sangat lemah,&rdquo; ujar Ashok Jain, pemilik wholesaler emas Chenaji Narsinghji yang berbasis di Mumbai.
Para perhiasan juga menahan diri untuk menambah stok selama musim pernikahan karena jumlah pengunjung toko turun drastis setelah melonjak pada periode festival Diwali, menurut seorang pedagang emas di Mumbai yang bekerja di bank swasta.
Di India, pernikahan merupakan pendorong utama pembelian emas, dengan perhiasan menjadi bagian penting dari busana pengantin serta hadiah yang umum diberikan keluarga dan tamu.
Harga emas spot naik pada Jumat dan berada di jalur kenaikan bulanan keempat berturut-turut, didukung ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve AS pada Desember. Sementara itu, gangguan pada operator bursa CME Group sempat menghentikan perdagangan berjangka.
Di Tiongkok, konsumen &ndash; salah satu pasar terbesar &ndash; memperdagangkan emas pada kisaran premium US$1,40 hingga diskon US$16 per ounce terhadap harga acuan global. XAU-CN-PREM
&ldquo;Orang-orang masih khawatir soal perubahan aturan pajak di Tiongkok, jadi aktivitas perdagangan tetap rendah,&rdquo; kata Peter Fung, kepala dealing di Wing Fung Precious Metals.
Pada 1 November, Beijing menghapus pembebasan PPN untuk jenis emas tertentu yang diperdagangkan melalui Shanghai Gold Exchange dan Shanghai Futures Exchange, yang diperkirakan akan meningkatkan biaya untuk emas yang digunakan di industri dan perhiasan.
Di Singapura XAU-SG-PREM, emas diperdagangkan pada harga setara hingga premium US$2,50. Sementara di Hong Kong XAU-HK-PREM, emas berada pada harga setara hingga premium US$1,80.
Di Jepang, emas batangan XAU-TK-PREM diperdagangkan sejajar dengan harga spot. (DK)

Permintaan emas di sebagian besar pasar Asia turun karena berbagai sebab. 