JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pemerintah tidak menaikkan tarif pajak bagi pelaku UMKM.
Penegasan tersebut disampaikan untuk merespons kekhawatiran masyarakat terkait perubahan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.
Menurut Maman, pemerintah tetap mempertahankan berbagai insentif perpajakan bagi UMKM guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan usaha kecil di seluruh Indonesia.
&ldquo;Tidak ada perubahan maupun kenaikan pajak UMKM. Insentif perpajakan bagi UMKM tetap sama seperti sebelumnya,&rdquo; ujar Maman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/6).
Ia menjelaskan bahwa skema perpajakan yang berlaku saat ini tidak mengalami perubahan. Pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap dibebaskan dari pajak.
Sementara itu, UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun masih dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% dari total omzet.
Perubahan utama dalam PP Nomor 20 Tahun 2026 justru memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi pelaku usaha.
Jika sebelumnya fasilitas tarif PPh Final 0,5% harus diperpanjang secara berkala, kini kebijakan tersebut ditetapkan berlaku secara permanen.
&ldquo;Dulu fasilitas ini diperpanjang setiap tahun. Sekarang tidak lagi dibatasi, sehingga pelaku UMKM dapat lebih fokus mengembangkan usaha tanpa khawatir terhadap perubahan regulasi tahunan,&rdquo; kata Maman.
Meski demikian, pemerintah tetap memperketat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas perpajakan.
Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan praktik pemecahan badan usaha menjadi beberapa entitas kecil untuk memperoleh tarif PPh Final 0,5%.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah menetapkan aturan yang lebih tegas. Usaha perseorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar tetap dapat menikmati tarif PPh Final 0,5%.
Sementara itu, badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV) akan dikenakan pajak berdasarkan laba bersih.
Khusus bagi PT dan CV dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun, pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pajak normal badan usaha yang saat ini sebesar 22%.
&ldquo;Insentif ini ditujukan bagi pelaku usaha yang benar-benar masuk kategori UMKM. Sedangkan usaha dengan omzet di atas Rp4,8 miliar harus mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku secara proporsional,&rdquo; tegasnya.
Pemerintah berharap kebijakan permanen tarif PPh Final 0,5% dapat memperkuat iklim usaha dan investasi UMKM nasional.
Selain itu, kepastian regulasi ini diharapkan membantu pelaku usaha dalam menyusun strategi dan rencana bisnis jangka panjang secara lebih optimal. (DK)

Pemerintah menegaskan pajak UMKM tidak naik, PPh final 0,5% tetap dan kini berlaku permanen hari ini

Pemerintah tegaskan pajak UMKM tidak naik, PPh 0,5% permanen

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah menunda pemberian insentif pajak untuk kendaraan listrik (EV) selama satu bulan karena detail perhitungan skema masih belum rampung.
&ldquo;Insentif EV masih ditunda satu bulan lagi,&rdquo; ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Ekonomi, Selasa (26/5).
Ia menjelaskan, insentif tersebut sebelumnya direncanakan diberikan dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dengan besaran yang masih dalam pembahasan, yakni berkisar antara 40% hingga 100%.
&ldquo;PPN DTP itu ada yang 100%, ada yang 40%, nanti masih didiskusikan skemanya. Itu utamanya EV ya, bukan hybrid,&rdquo; katanya.
Purbaya menambahkan, detail teknis kebijakan akan dirumuskan lebih lanjut oleh Kementerian Perindustrian, termasuk pengelompokan insentif berdasarkan jenis baterai kendaraan listrik, mengutip dari CNBC.
Ia menjelaskan, besaran subsidi akan berbeda antara baterai berbasis nikel dan non-nikel, dengan insentif lebih besar diberikan pada baterai berbasis nikel.
&ldquo;Yang baterainya berdasarkan nikel sama yang non nikel beda skemanya nanti Menperin yang hitung. Kenapa yang nikel lebih besar subsidinya karena supaya nikel kita kepakai,&rdquo; ujarnya.
Menurutnya, kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah mendorong hilirisasi mineral strategis, khususnya nikel, agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam rantai industri baterai.
Purbaya menyebut penggunaan nikel dinilai memiliki keunggulan dibandingkan teknologi baterai lain, sehingga Indonesia ingin memperkuat posisi dalam industri tersebut melalui kebijakan insentif.
Pemerintah sebelumnya menargetkan insentif PPN DTP untuk kendaraan listrik berada dalam skema berbeda tergantung tingkat kandungan lokal dan jenis teknologi baterai yang digunakan. (DK)

Pemerintah tunda insentif EV 1 bulan, skema PPN DTP masih dalam pembahasan teknis.

Purbaya: Pemerintah tunda insentif pajak kendaraan listrik satu bulan

JAKARTA - Selama 19 tahun, Google meminta izin kepada Korea Selatan untuk membawa keluar data peta detail skala 1:5.000. Selama itu pula, Seoul menolak.
Alasan yang kerap dikemukakan adalah keamanan nasional: Korea secara teknis masih berada dalam status perang, sehingga peta presisi tinggi di tangan asing dianggap berisiko.
Namun, narasi ini goyah setelah pekan lalu Google mengajukan proposal revisi yang pada dasarnya memenuhi hampir seluruh syarat keamanan pemerintah.
Dilansir dari straitstimes.com, satu hal yang tetap ditolak Google: kewajiban membangun pusat data di Korea Selatan.
Menurut Prof. Yoo Ki-yoon, mantan Direktur National Geographic Information Institute, lembaga pemerintah pembuat peta dasar Korea, memahami isu ini sebagai sengketa regulasi atau lokasi server justru meleset dari inti persoalan.
&ldquo;Jika secara ekonomi masuk akal, Google akan datang, membayar pajak, dan bersaing. Itu yang terjadi di Jepang,&rdquo; ujar Yoo, Profesor Teknik Geospasial di Seoul National University, kepada The Korea Herald. (DK)
&ldquo;Alasan Google belum melakukannya di Korea bukan karena diblokir, tetapi karena imbal hasilnya belum sebanding dengan biayanya.&rdquo;
Biaya yang dipertimbangkan Google bukan sekadar operasional server peta. "Kehadiran fisik akan memicu pengawasan yang lebih luas."&nbsp;
Google Korea melaporkan pendapatan 386,9 miliar won pada 2024 dengan pajak korporasi 17,2 miliar won.&nbsp;
Namun, estimasi yang dipaparkan ke Majelis Nasional oleh Prof. Jeon Seong-min (Universitas Gachon) menaksir pendapatan aktual Google dari YouTube, Play Store, dan iklan di Korea Selatan mencapai 4,8&ndash;11,3 triliun won, berdasarkan pengajuan ke SEC AS dan laporan perusahaan domestik.
Selisih itu mencerminkan struktur korporasi yang menyalurkan pendapatan melalui yurisdiksi pajak rendah.&nbsp;
[[ Yurisdiksi pajak rendah&nbsp;menunjukkan bahwa Google menyusun perusahaannya sedemikian rupa agar sebagian besar uang yang dihasilkan di Korea tidak dicatat di Korea, melainkan dialihkan ke negara lain yang pajaknya lebih rendah. ]]
Pusat data lokal, kata Yoo, akan membuka struktur tersebut untuk ditelaah, bukan hanya untuk peta, tetapi berpotensi untuk semua layanan Google yang dikonsumsi pengguna Korea.
Di pasar domestik, Naver Maps menguasai sekitar 68% pangsa, terintegrasi dalam ekosistem pencarian dan niaga yang tak pernah benar-benar ditembus Google.&nbsp;
&ldquo;Layanan peta yang berdiri sendiri tidak menghasilkan pendapatan cukup untuk membenarkan kewajiban pajak yang dipicu pusat data lokal,&rdquo; ujar Yoo.
Seluruh peta komersial di Korea dibangun di atas peta dasar pemerintah, infrastruktur publik yang dikembangkan dengan dana negara selama puluhan tahun.&nbsp;
Prinsipnya sederhana, kata Yoo: &ldquo;Jika ingin memakai infrastruktur publik untuk mencari untung, Anda harus hadir secara lokal dan membayar bagian Anda.&rdquo;
Ada argumen tandingan yang menyebutkan bahwa kebijakan pajak dan ekspor peta seharusnya dipisahkan, pajak ditarik lewat reformasi, sementara ekspor peta dinilai terpisah. Yoo menilai argumen tersebut tidak realistis dalam praktiknya.
&ldquo;Jika Anda merancang sistem untuk membebankan biaya yang setara kepada Google, dampaknya pasti meluas ke semua perusahaan IT global lain di negara ini,&rdquo; ujarnya.
Pajak layanan digital atau pungutan serupa harus diterapkan menyeluruh, yang meningkatkan kompleksitas kelembagaan dan risiko friksi dagang.
&ldquo;Pendekatan kasus per kasus dengan perangkat hukum yang ada adalah alternatif paling realistis.&rdquo;
Yoo juga keras mengkritik riset ekonomi yang mewarnai perdebatan. Pratinjau riset Prof. Jung Jin-do (Korea National University of Education) memperkirakan ekspor data bisa merugikan Korea hingga 197 triliun won dalam satu dekade.
&nbsp;Sebaliknya, studi 2024 dari Korea Academic Society of Tourism and Leisure memproyeksikan tambahan 3,4 juta wisatawan per tahun berkat Google Maps yang lebih baik.&nbsp;
Makalah lain (Agustus 2025) mengutip blog Google dan mengklaim keuntungan industri kumulatif 18,46 triliun won dalam lima tahun jika ekspor diizinkan.
&ldquo;Tak satu pun riset itu kredibel,&rdquo; tegas Yoo. Makalah 2025 yang dikutip Google bahkan tidak diterbitkan di jurnal bereputasi. &ldquo;Lebih mirip laporan ketimbang karya akademik." (DK)

Pekan lalu Google ajukan proposal revisi yang memenuhi hampir seluruh syarat keamanan Korsel.

Korsel 19 tahun tolak Google Maps, karena enggan bangun server lokal?

BERLIN - Kebangkrutan toko kembali melonjak di Jerman. Dalam periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025, tercatat 2.490 kasus insolvensi, mendekati rekor tertinggi satu dekade lalu, menurut studi Allianz Trade.Perusahaan asuransi itu mencatat bahwa toko-toko kecil menjadi pihak yang paling terpukul, karena harus bersaing dengan marketplace besar sementara biaya investasi untuk digitalisasi dan otomatisasi terus meningkat.Di sisi lain, ada kabar lebih positif bagi pelaku usaha restoran setelah parlemen menyetujui penurunan tarif pajak penjualan untuk sektor tersebut. Bundestag pada Kamis menyetujui paket reformasi pajak yang mencakup pemangkasan permanen PPN makanan restoran dari 19% menjadi 7% mulai 1 Januari 2026.Kebijakan ini didorong oleh CSU untuk membantu menstabilkan sektor perhotelan dan restoran yang tengah tertekan. Restoran tidak diwajibkan menurunkan harga kepada pelanggan.Namun, aturan tersebut masih membutuhkan persetujuan Bundesrat pada 19 Desember, mengutip dari&nbsp;uk.news.yahoo.com.Hingga kini, kamar perwakilan 16 negara bagian itu belum memberi lampu hijau karena khawatir kehilangan pendapatan lebih dari dua miliar euro tahun depan.Pemotongan pajak ini memicu kritik tajam, terutama dari Partai Hijau dan Partai Kiri, yang menilai kebijakan tersebut tidak tepat secara ekonomi.RUU itu lolos dengan dukungan koalisi pemerintahan yang terdiri dari blok konservatif CDU/CSU dan Partai Sosial Demokrat, sementara Partai Hijau dan AfD menolak, dan Partai Kiri memilih abstain.Paket reformasi pajak ini juga mencakup kenaikan batas pengurangan pajak bagi para komuter dan relawan. (DK)

Kebangkrutan toko di Jerman melonjak,  karena harus bersaing dengan marketplace besar. 

Gelombang kebangkrutan toko di Jerman melonjak

JAKARTA - Permintaan emas mereda di sebagian besar pasar Asia sepanjang pekan ini, karena harga yang tinggi menekan minat beli ritel meskipun India telah memasuki musim pernikahan.
Di Tiongkok, pencabutan pembebasan pajak atas pembelian emas turut menurunkan selera konsumen.
Di India, para pedagang menawarkan diskon XAU-IN-PREM hingga US$18 per ounce dari harga domestik resmi yang sudah termasuk bea impor 6% dan pajak penjualan 3% lebih kecil dibandingkan diskon maksimal US$21 pada minggu sebelumnya.
Dilansir reuters.com, harga emas domestik MAUc1 berada di sekitar 126.100 rupee per 10 gram pada Jumat, naik 4,4% dari titik terendah minggu lalu di 120.762 rupee.
&ldquo;Pembeli masih gelisah dengan harga tinggi saat ini dan menunggu koreksi, sehingga permintaan tetap sangat lemah,&rdquo; ujar Ashok Jain, pemilik wholesaler emas Chenaji Narsinghji yang berbasis di Mumbai.
Para perhiasan juga menahan diri untuk menambah stok selama musim pernikahan karena jumlah pengunjung toko turun drastis setelah melonjak pada periode festival Diwali, menurut seorang pedagang emas di Mumbai yang bekerja di bank swasta.
Di India, pernikahan merupakan pendorong utama pembelian emas, dengan perhiasan menjadi bagian penting dari busana pengantin serta hadiah yang umum diberikan keluarga dan tamu.
Harga emas spot naik pada Jumat dan berada di jalur kenaikan bulanan keempat berturut-turut, didukung ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve AS pada Desember. Sementara itu, gangguan pada operator bursa CME Group sempat menghentikan perdagangan berjangka.
Di Tiongkok, konsumen &ndash; salah satu pasar terbesar &ndash; memperdagangkan emas pada kisaran premium US$1,40 hingga diskon US$16 per ounce terhadap harga acuan global. XAU-CN-PREM
&ldquo;Orang-orang masih khawatir soal perubahan aturan pajak di Tiongkok, jadi aktivitas perdagangan tetap rendah,&rdquo; kata Peter Fung, kepala dealing di Wing Fung Precious Metals.
Pada 1 November, Beijing menghapus pembebasan PPN untuk jenis emas tertentu yang diperdagangkan melalui Shanghai Gold Exchange dan Shanghai Futures Exchange, yang diperkirakan akan meningkatkan biaya untuk emas yang digunakan di industri dan perhiasan.
Di Singapura XAU-SG-PREM, emas diperdagangkan pada harga setara hingga premium US$2,50. Sementara di Hong Kong XAU-HK-PREM, emas berada pada harga setara hingga premium US$1,80.
Di Jepang, emas batangan XAU-TK-PREM diperdagangkan sejajar dengan harga spot. (DK)

Permintaan emas di sebagian besar pasar Asia turun karena berbagai sebab. 