JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) memastikan layanan perbankan tetap berjalan selama libur Hari Kenaikan Yesus Kristus 2026 melalui operasional terbatas di sejumlah kantor cabang serta optimalisasi layanan digital yang dapat diakses selama 24 jam.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran transaksi masyarakat selama periode libur panjang pada pertengahan Mei 2026.
"Kami memastikan kebutuhan transaksi nasabah tetap terpenuhi selama periode libur panjang melalui layanan operasional terbatas di outlet tertentu dan dukungan kanal digital yang beroperasi selama 24 jam. Hal ini merupakan bagian dari semangat BNI untuk terus hadir dan melayani nasabah dengan sepenuh hati di setiap momentum," ujar Okki dalam keterangan tertulis.
BNI akan mengoperasikan 16 outlet secara terbatas pada Jumat, 15 Mei 2026, dengan jam layanan mulai pukul 10.00 hingga 12.00 waktu setempat. Melalui layanan tersebut, nasabah tetap dapat melakukan sejumlah transaksi penting, seperti setoran BBM Pertamina, setoran Bulog, layanan setoran tunai, penarikan tunai, hingga pemindahbukuan antar rekening BNI dengan batas maksimal Rp25 juta per rekening per hari.
Di luar layanan kantor cabang, BNI memastikan seluruh kanal digital tetap beroperasi normal selama periode libur. Nasabah dapat mengakses berbagai layanan transaksi melalui aplikasi wondr by BNI, BNIdirect, ATM, serta layanan perbankan elektronik lainnya.
Menurut Okki, penguatan layanan digital menjadi bagian penting dari strategi perseroan dalam menjaga kenyamanan dan fleksibilitas transaksi nasabah, terutama pada periode libur nasional ketika mobilitas masyarakat meningkat.
"Transformasi digital yang terus kami lakukan diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi kapan saja dan di mana saja, termasuk saat periode libur panjang. BNI ingin memastikan semangat melayani sepenuh hati tetap dirasakan nasabah melalui berbagai kanal layanan yang kami hadirkan," kata Okki.
BNI juga mengimbau nasabah untuk memanfaatkan layanan digital guna mendukung transaksi yang lebih praktis dan efisien selama masa libur. Informasi terkait lokasi outlet operasional terbatas dan layanan lainnya dapat diakses melalui layanan BNI Call 1500046 maupun situs resmi BNI di bni.co.id.
Dengan kesiapan layanan tersebut, BNI menegaskan komitmennya untuk menjaga kelancaran aktivitas transaksi masyarakat sekaligus menghadirkan layanan perbankan yang andal dan berkelanjutan di setiap momentum libur nasional. (YS)

Bank Negara Indonesia pastikan layanan libur tetap optimal lewat kanal digital 24 jam.


BNI siapkan layanan terbatas dan kanal digital selama libur panjang

JAKARTA &ndash; PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN) tercatat membukukan laba bersih menyusut drastis hingga 82% secara tahunan pada akhir Desember 2025 menjadi Rp505,6 miliar dari Rp2,8 triliun pada akhir 2024 lalu.
Padahal, kredit SMBC Indonesia masih tumbuh 3,3% menjadi Rp185,4 triliun, didorong kinerja beberapa segmen.
&ldquo;Seperti segmen korporasi dan komersial yang meningkat 6,5% dan realisasi kredit Jenius di luar Digital Micro yang tumbuh 11,3%,&rdquo; ujar manajemen dalam siaran resminya, Selasa (3/3).
Sebagai catatan, anak usaha Perseroan di bidang perbankan syariah, PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS), mencatatkan penyaluran pembiayaan Rp10,35 triliun &ndash; atau setara 5,6% dari total kredit konsolidasian.
Hal ini turut membantu kinerja pendapatan bunga bersih SMBC Indonesia naik 4,6% menjadi Rp15,9 triliun, dengan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) di level 7,0%.
Namun, beban operasional membengkak signifikan akibat pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).
Berdasarkan informasi dalam siaran resmi Perseroan, SMBC Indonesia memang tengah memperkuat pencadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), terutama di anak perusahaan, yaitu Grup OTO.
&ldquo;Kenaikan CKPN secara konsolidasi merupakan upaya kita sebagai PIKK (Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan) untuk senantiasa meningkatkan standar penerapan tata kelola perusahaan yang baik,&rdquo; jelas Henoch Munandar, Direktur Utama SMBC Indonesia.
Di sisi lain, penyaluran kredit juga diimbangi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 8% menjadi Rp131 triliun, dengan Current Account Saving Account (CASA) atau dana murah melesat 16,7% menjadi Rp53,2 triliun.
Dengan demikian, rasio CASA berada di level 40,6%.
Sebagai catatan, loan-to-deposit ratio (LDR) SMBC Indonesia berada di level 124,1%. Namun, Perseroan menegaskan bahwa rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) konsolidasi masih aman di angka 29,3% &ndash; meski hanya sedikit di atas rata-rata industri sebesar 25,9%.
Di sisi lain, gross non-performing loan ratio secara konsolidasi berada di level 2,6% pada akhir Desember 2025.
Per akhir Desember 2025, total aset SMBC Indonesia secara konsolidasi tumbuh 2% menjadi Rp245,9 triliun. (ZH)

CKPN diperkuat, SMBC Indonesia korbankan kinerja laba bersih menyusut drastis di 2025.

Perkuat CKPN Grup OTO, laba SMBC Indonesia terpangkas 82% di 2025

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjaga disiplin fiskal dan memperkuat lembaga investasi, setelah Moody&rsquo;s mengubah outlook peringkat kredit dari stabil menjadi negatif&mdash;meskipun tetap pada peringkat yang sama yaitu Baa2.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan saat ini pemerintah tengah menempuh sejumlah upaya untuk menjawab pandangan lembaga pemeringkat seperti Moody&rsquo;s.
&ldquo;Terkait perubahan outlook, kami yakin perkembangan kebijakan dan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang diimplementasikan akan menjawab kekhawatiran yang disampaikan,&rdquo; kata Haryo, dalam keterangan yang disampaikan Minggu (8/2) kemarin.
Salah satu upaya tersebut, kata Haryo, adalah meningkatkan geliat investasi melalui kerangka hukum dan kelembagaan Danantara.
Selanjutnya, imbuh Haryo, pemerintah Indonesia juga telah membagi pembiayaan proyek prioritas nasional, dengan porsi pembiayaan dari APBN dan Danantara.
&ldquo;Pemisahan peran pembiayaan ini menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit APBN di bawah 3%,&rdquo; jelas Haryo.
Sementara di bidang pasar modal, pemerintah telah meningkatkan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), lewat kerangka reformasi yang telah disiapkan. Beberapa di antaranya termasuk peningkatan batas minimum free float menjadi 15%, transparansi ultimate beneficial ownership, hingga demutualisasi bursa.
Haryo menambahkan, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Danantara maupun perbankan di Indonesia, untuk meningkatkan kepercayaan lembaga pemeringkat dan investor.
&ldquo;Seperti apa yang disampaikan Menko Airlangga, komunikasi menjadi penting, pihak Danantara dan perbankan Indonesia agar bisa memberikan penjelasan kepastian arah fiskal dan moneter Indonesia, ke lembaga-lembaga pemeringkat yang ada,&rdquo; tandas Haryo. (KR)

Disiplin fiskal hingga reformasi pasar modal jadi fokus pemerintah merespons outlook Moody’s.

Respons outlook Moody’s, RI perkuat fiskal dan Danantara

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menghapus atau mengonsolidasikan kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 sebagai upaya memperkuat struktur industri perbankan nasional.
Kebijakan ini didasari pandangan bahwa perekonomian Indonesia membutuhkan bank-bank berukuran besar yang memiliki daya saing dan kapasitas kuat untuk menopang pertumbuhan ekonomi.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah pertimbangan di balik rencana tersebut. Salah satu yang utama adalah kebutuhan perekonomian nasional terhadap bank berskala besar.
Menurutnya, struktur ekonomi Indonesia yang besar dan terus berkembang memerlukan dukungan lembaga perbankan dengan modal dan aset yang kuat, mengutip kontan.co.id, Senin (15/12).
Dian menilai ukuran bank menjadi faktor penting karena bank dengan skala besar umumnya lebih stabil, lebih efisien, serta memiliki kapasitas lebih besar dalam mendukung aktivitas ekonomi.
Bank besar juga dinilai lebih mampu menekan biaya operasional, mengoptimalkan sumber daya, serta memanfaatkan teknologi secara luas.
&ldquo;Ekonomi kita membutuhkan bank-bank yang besar. Ukuran bank itu menentukan banyak hal, mulai dari efisiensi hingga kemampuan mendorong kredit,&rdquo; ujar Dian usai Peluncuran Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP di Jakarta Selatan, Senin (15/12).
Saat ini, OJK mengklasifikasikan bank ke dalam empat kelompok berdasarkan modal inti. KBMI 1 mencakup bank dengan modal inti maksimal Rp6 triliun. KBMI 2 memiliki modal inti di atas Rp6 triliun hingga Rp14 triliun.
KBMI 3 berada pada rentang modal inti di atas Rp14 triliun hingga Rp70 triliun, sementara KBMI 4 memiliki modal inti di atas Rp70 triliun.
Melalui kebijakan baru ini, OJK berencana menghapus kategori KBMI 1 sehingga ke depan klasifikasi perbankan hanya terdiri dari tiga kelompok.
Bank-bank yang saat ini berada di KBMI 1 akan didorong untuk melakukan konsolidasi agar naik ke kelompok di atasnya.
Adapun Bank Pembangunan Daerah (BPD) dikecualikan dari kebijakan ini karena OJK memiliki skema tersendiri untuk mendorong peningkatan permodalan BPD.
Dian menjelaskan bahwa bank dengan skala besar memiliki efisiensi yang lebih baik dan kapasitas lebih besar dalam menjalankan fungsi intermediasi, terutama dalam menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif.
Hal ini dinilai krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk pembiayaan sektor yang membutuhkan investasi besar, seperti pengembangan teknologi informasi.
Dorongan konsolidasi terhadap bank-bank KBMI 1 tidak didasarkan pada satu faktor semata. OJK menilai penggabungan usaha diperlukan untuk memperbesar skala, memperkuat permodalan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat daya saing perbankan nasional di tengah kompleksitas industri yang terus meningkat.
OJK juga menegaskan bahwa analisis terhadap bank KBMI 1 dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan satu indikator.
Kinerja keuangan turut menjadi perhatian. Bahkan, bank dengan kinerja yang dinilai stabil namun stagnan tetap dipandang memiliki keterbatasan ruang tumbuh, sehingga konsolidasi dianggap sebagai langkah strategis yang bersifat preventif dan proaktif.
Langkah konsolidasi ini dinilai sejalan dengan skala besar perekonomian Indonesia dan target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%.
Target tersebut dinilai sulit tercapai tanpa dukungan penyaluran kredit dalam jumlah besar dari sektor perbankan, mengingat perekonomian nasional masih sangat bergantung pada peran bank sebagai penggerak utama.
Saat ini, OJK mencatat bank-bank KBMI 1 telah mulai melakukan kajian internal terkait arah pengembangan ke depan.
Langkah yang dikaji antara lain pencarian mitra strategis, penambahan modal, serta opsi konsolidasi dengan bank lain yang dinilai memiliki potensi sinergi guna memperkuat fondasi perbankan nasional. (DK)

OJK akan hapus kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti 1 untuk topang pertumbuhan ekonomi

OJK akan hapus KBMI 1, bank diminta naikkan modal di atas Rp6 triliun

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) memutuskan pembagian&nbsp;dividen interim&nbsp;tunai senilai Rp6,77 triliun, setara 15,6% dari laba bersih hingga kuartal tiga yang mencapai Rp43,40 triliun. Adapun dividen per saham ditetapkan Rp55 per lembar. Per 30 September 2025, BBCA menggenggam saldo laba ditahan tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp252,05 triliun dan total ekuitas Rp276,64 triliun. Berdasarkan data keterbukaan informasi pembagian dividen interim tersebut sesuai dengan keputusan Direksi BBCA, serta telah disetujui dewan komisaris pada 24 November 2025. Berikut jadwal dividen interim BBCA tahun buku 2025:
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi: 2 Desember 2025
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi: 3 Desember 2025
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cum Dividen Interim di Pasar Tunai: 4 Desember 2025
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ex Dividen Interim di Pasar Tunai: 5 Desember 2025
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Interim: 4 Desember 2025
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pembayaran Dividen Interim: 22 Desember 2025
(DK/KR)

BBCA bagikan dividen interim Rp6,77 triliun atau Rp55 per saham dan akan dibayar pada bulan depan.