TOKYO - Jepang pada Selasa (21/4) mengumumkan reformasi besar dalam aturan ekspor pertahanan yang sudah berlangsung selama beberapa dekade.
Seperti dikutip Reuters, negara itu mencabut berbagai pembatasan penjualan senjata ke luar negeri, sehingga membuka peluang ekspor kapal perang, rudal, dan berbagai peralatan militer lainnya.
Langkah ini bertujuan memperkuat industri pertahanan Jepang, sekaligus menandai pergeseran dari kebijakan pasifis yang telah membentuk strategi keamanan negara tersebut sejak Perang Dunia II.
Perang di Ukraina dan Timur Tengah juga meningkatkan tekanan pada kapasitas produksi senjata Amerika Serikat, sehingga membuka peluang bagi Jepang.
Di sisi lain, sekutu AS di Eropa dan Asia kini berupaya mencari pemasok alternatif karena komitmen keamanan Washington di bawah Presiden Donald Trump dinilai semakin tidak pasti.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan bahwa tidak ada satu negara pun yang mampu menjaga keamanan sendiri, sehingga kerja sama pertahanan antarnegara menjadi sangat penting.
Perubahan aturan ini menghapus lima kategori pembatasan ekspor yang sebelumnya hanya memperbolehkan penjualan terbatas pada peralatan seperti penyelamatan, transportasi, pengawasan, peringatan, dan penjinakan ranjau.
Ke depan, setiap proposal ekspor akan dievaluasi secara individual oleh pemerintah.
Meski demikian, Jepang tetap mempertahankan prinsip ketat dalam ekspor senjata, termasuk pemeriksaan ketat, pembatasan transfer ke negara ketiga, serta larangan penjualan ke negara yang sedang berkonflik. Namun, pengecualian dapat diberikan jika dianggap penting bagi keamanan nasional.
Filipina menjadi salah satu negara yang menyambut perubahan ini, bahkan disebut berpotensi menjadi pembeli awal kapal perang bekas dari Jepang.
Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro mengatakan bahwa kerja sama ini akan meningkatkan ketahanan dalam negeri sekaligus mendukung stabilitas kawasan.
Jepang dan Filipina, bersama wilayah pulau di barat daya Jepang, merupakan bagian dari konsep &ldquo;First Island Chain&rdquo; yang membatasi akses militer China ke Samudra Pasifik.
Seiring meningkatnya pengaruh China di kawasan, kedua negara semakin memperkuat kerja sama keamanan. Pada Januari, mereka menyederhanakan aturan pertukaran peralatan militer, dan pada September menandatangani perjanjian untuk mempermudah operasi militer bersama.
Duta Besar AS untuk Jepang, George Glass, menyebut kebijakan ini sebagai langkah bersejarah yang akan memperkuat pertahanan sekutu sekaligus menjaga stabilitas kawasan.
Di sisi lain, Jepang juga ingin memperkuat industri pertahanannya sendiri.
Perusahaan besar seperti Mitsubishi Heavy Industries mampu memproduksi sistem canggih seperti kapal selam, pesawat tempur, dan rudal, tetapi selama ini bergantung pada pesanan domestik dalam jumlah terbatas.
Dengan memperluas pasar ekspor, Jepang berharap dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi industri pertahanannya.
Selain itu, Jepang tengah mengembangkan jet tempur generasi baru bersama Inggris dan Italia, serta terus meningkatkan anggaran pertahanan hingga mencapai 2% dari PDB, dengan rencana kenaikan lebih lanjut dalam strategi keamanan terbaru. (DK)

Jepang cabut pembatasan ekspor senjata untuk tingkatkan industri dan kerja sama.

Jepang longgarkan ekspor senjata, perkuat industri pertahanan

CANBERRA - Australia berencana menggelontorkan dana besar untuk membangun sistem pertahanan anti-drone, seiring konflik di Iran dan Ukraina yang menunjukkan betapa efektifnya kendaraan tanpa awak dalam lanskap keamanan global yang terus berubah.
Menteri Industri Pertahanan, Pat Conroy, pada hari Selasa mengumumkan dua kontrak awal sebagai bagian dari langkah tersebut.
Seperti dikutip Bloomberg, kontrak pertama diberikan kepada perusahaan berbasis di Melbourne, Sypaq, untuk pengembangan drone pencegat kecil.
Sementara itu, kontrak kedua diberikan kepada AIM untuk teknologi senjata laser yang dirancang menembak jatuh drone serangan udara.
Total nilai kedua kontrak ini mencapai A$30 juta, dengan rencana pemerintah mengalokasikan hingga A$7 miliar untuk pengembangan sistem serupa.
Investasi ini mencerminkan perubahan pola peperangan yang pertama kali terlihat di Ukraina dan kemudian di Iran, di mana drone menjadi senjata serangan yang sangat efektif sekaligus relatif murah.
Amerika Serikat dan negara lain bahkan harus menggunakan rudal bernilai jutaan dolar untuk menghancurkan drone yang biaya produksinya hanya ribuan dolar.
Karena itu, alternatif seperti drone pencegat dan senjata laser dinilai lebih efisien, karena mampu menekan biaya sekaligus mempertahankan penggunaan sistem pertahanan rudal mahal untuk ancaman yang lebih kompleks.
Menurut Conroy, langkah ini bertujuan menyeimbangkan kembali rasio biaya dan manfaat demi kepentingan Angkatan Pertahanan Australia.
Pengembangan sistem anti-drone ini merupakan bagian dari peningkatan anggaran pertahanan terbesar Australia di masa damai, dengan tambahan dana sebesar A$53 miliar dalam sepuluh tahun ke depan.
Dana tersebut juga akan digunakan untuk membangun fregat baru bagi angkatan laut, sistem pertahanan udara modern, senjata jarak jauh, serta memperluas penggunaan teknologi tanpa awak di udara dan laut.
Australia juga berupaya memperkuat daya tangkalnya melalui pengembangan drone dan rudal, yang akan melengkapi rencana armada kapal selam bertenaga nuklir dalam kerangka kerja sama Aukus bersama Amerika Serikat dan Inggris, yang ditargetkan beroperasi pada 2030-an.
Selain itu, pemerintah sebelumnya mengumumkan investasi besar untuk mengembangkan kapal selam tanpa awak &ldquo;Ghost Shark,&rdquo; dengan unit pertama diperkirakan mulai digunakan tahun ini.
Australia juga tengah mengembangkan pesawat tempur tanpa awak &ldquo;Ghost Bat,&rdquo; yang diproduksi Boeing dan kini juga ditawarkan ke Jerman.
Langkah modernisasi militer ini dilakukan untuk menghadapi meningkatnya kehadiran militer China di kawasan Asia-Pasifik.
Sebuah laporan pemerintah pada 2023 bahkan menyebutkan bahwa kekuatan militer Australia saat itu belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan strategis yang ada. (DK)

Australia akan investasi besar pada sistem anti-drone untuk meningkatkan kekuatan militernya.

Gelontorkan dana besar, Australia fokus bangun pertahanan anti drone

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa izin akses lintas udara bagi pesawat Amerika Serikat tidak termasuk dalam kerja sama pertahanan Indonesia-AS.Kementerian Pertahanan melalui juru bicara Rico Ricardo Sirait menyatakan bahwa rencana Letter of Intent (LOI) terkait overflight clearance tidak menjadi bagian dari Indonesia&ndash;US Major Defense Cooperation Partnership (MDCP).Seperti dikutip Antara, kesepakatan MDCP sendiri ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth di Washington pada Senin.Kerja sama ini mencakup pengembangan teknologi pertahanan, kesiapan operasional, pendidikan militer profesional, serta pertukaran personel.Meski demikian, pemerintah Indonesia masih mengkaji usulan terkait izin lintas udara tersebut.Dalam prosesnya, Kementerian Pertahanan menegaskan akan mengutamakan kedaulatan negara, kepentingan nasional, serta kepatuhan terhadap hukum nasional dan internasional.Rico menekankan bahwa setiap bentuk kerja sama internasional harus memberikan manfaat nyata bagi Indonesia tanpa mengorbankan prinsip dasar kedaulatan, kemandirian kebijakan nasional, serta komitmen terhadap politik luar negeri bebas aktif.Sebelumnya, sempat beredar laporan mengenai rancangan kesepakatan yang memungkinkan pesawat AS mendapat akses penuh ke wilayah udara Indonesia, termasuk untuk operasi darurat, penanganan krisis, dan latihan bersama.Namun, hal tersebut dipastikan belum menjadi bagian dari kesepakatan resmi. (DK)

RI kaji izin lintas udara AS, utamakan kedaulatan dan kepentingan nasional.