JAKARTA &mdash; Pemerintah berupaya mengatasi hambatan ekspor mineral yang dipicu oleh belum adanya aturan mengenai kandungan logam tanah jarang (rare earth elements/REE) dalam komoditas mineral lain.
Kekosongan regulasi tersebut disebut telah menghambat pengiriman sejumlah produk mineral Indonesia ke pasar ekspor.
Dikutip dari Reuters, Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong koordinasi antara kementerian dan lembaga, aparat penegak hukum, serta pelaku industri untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Indonesia merupakan salah satu eksportir mineral terbesar di dunia, tetapi masih memproduksi logam tanah jarang dalam jumlah terbatas sebagai produk sampingan kegiatan pertambangan.
Hingga kini, pemerintah belum menetapkan batas kandungan logam tanah jarang yang diperbolehkan dalam ekspor mineral lain. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian dalam proses pengiriman.
Pejabat pemerintah mengatakan pada Senin (27/7) bahwa sejumlah eksportir mengalami keterlambatan pengiriman akibat belum adanya aturan yang mengatur persoalan tersebut.
"Saya menerima laporan dari beberapa perusahaan mengenai terganggunya ekspor mineral," kata Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman. Pernyataan itu disampaikan usai memimpin rapat koordinasi yang dihadiri kementerian, aparat penegak hukum, dan perwakilan industri.
Dua sumber di industri aluminium mengatakan ekspor alumina, bahan baku utama peleburan aluminium, ikut terdampak.
"Pemerintah menyatakan alumina kami mengandung logam tanah jarang," kata salah satu sumber. Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut langsung memengaruhi proses pengiriman ekspor.
Dua sumber di industri nikel juga mengatakan sebagian pengiriman nickel pig iron (NPI), bahan baku utama baja nirkarat, serta mixed hydroxide precipitate (MHP) yang digunakan untuk memproduksi bahan baku baterai kendaraan listrik, turut mengalami penundaan.
Kedua sumber tersebut tidak menjelaskan volume pengiriman yang terdampak. Seluruh narasumber juga menolak disebutkan identitasnya karena tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pernyataan kepada media.
Dudung mengatakan bahwa ekspor mineral yang mengandung logam tanah jarang sebagai produk sampingan terhambat akibat belum adanya aturan mengenai batas kandungan unsur tersebut. Namun, ia tidak menjelaskan jenis komoditas yang terdampak.
Menurut Dudung, aparat, termasuk unsur TNI, tidak seharusnya menghambat ekspor selama belum ada aturan yang mengatur kandungan logam tanah jarang sebagai produk sampingan.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan kementerian ekonomi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), perusahaan tambang milik negara, dan asosiasi industri.
Sesuai ketentuan yang berlaku, logam tanah jarang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto juga telah membentuk badan khusus untuk mengawasi pengembangan dan pemanfaatan logam tanah jarang di Indonesia.
Berdasarkan data Trade Data Monitor, Malaysia, India, Qatar, Singapura, dan China menjadi tujuan utama ekspor alumina Indonesia selama Januari hingga Mei tahun ini.
Sementara itu, hampir 98% ekspor feronikel Indonesia, yang mencakup nickel pig iron, dikirim ke China pada periode yang sama berdasarkan data kepabeanan. (ARF)

Industri meminta kepastian aturan kandungan logam tanah jarang.

Ekspor mineral Indonesia tersendat karena aturan logam tanah jarang

WASHINGTON &mdash; Target Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri ketergantungan Washington terhadap mineral kritis asal China mulai Januari 2027 menghadapi tantangan besar. Industri pertambangan dan pemurnian mineral di AS dinilai belum siap untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Dikutip dari Reuters, sejak kembali menjabat, Trump menjadikan pengembangan industri pertambangan dan pemurnian mineral kritis sebagai prioritas keamanan nasional.
Pemerintah AS telah menggelontorkan dana puluhan miliar dolar AS kepada hampir 150 perusahaan mineral untuk mengurangi dominasi China dalam rantai pasok bahan baku bagi industri pertahanan dan berbagai produk strategis.
Sesuai regulasi federal, industri pertahanan dan manufaktur AS memiliki waktu sedikit lebih dari lima bulan untuk menghentikan pembelian logam tanah jarang, magnet, tungsten, molibdenum, dan tantalum dari China, Rusia, Iran, maupun Korea Utara. Aturan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Pemerintah AS sebenarnya telah lama berupaya membatasi impor mineral tersebut. Namun, berbagai perusahaan selama ini masih memperoleh pengecualian karena pasokan domestik belum mampu memenuhi permintaan.
Trump bahkan mengecam pemberian pengecualian tersebut melalui unggahan di platform Truth Social pada 10 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa seluruh lembaga federal wajib membeli produk buatan AS tanpa pengecualian.
Pekan lalu, Trump juga menandatangani perintah eksekutif yang memperketat syarat bagi kontraktor pertahanan untuk memperoleh dispensasi.
Namun, hasil wawancara Reuters dengan 16 eksekutif industri, investor, analis, dan pembuat kebijakan menunjukkan bahwa kapasitas industri mineral AS masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Sebagai gambaran, kebutuhan AS terhadap magnet logam tanah jarang jenis yang paling umum diperkirakan mencapai sekitar 48.000 metrik ton pada 2025.
Sementara itu, pasokan dari produsen dalam negeri hanya sekitar 300 metrik ton, berdasarkan data konsultan Arthur D. Little.
Perusahaan-perusahaan AS diperkirakan baru mampu meningkatkan kapasitas produksi menjadi sekitar 5.000 metrik ton hingga akhir tahun ini.
Logam tanah jarang merupakan bagian dari sekitar 60 mineral yang dikategorikan sebagai mineral kritis oleh pemerintah AS.
Mineral tersebut harus melalui proses pemurnian sebelum diolah menjadi magnet yang digunakan dalam produksi senjata, kendaraan, komputer, serta berbagai produk industri lainnya.
AS bahkan belum memproduksi tungsten sejak 2015 dan tantalum sejak 1959. Guardian Metal Resources tengah mengembangkan tambang tungsten yang ditargetkan beroperasi pada 2028, sedangkan Lion Rock Resources mengembangkan tambang tantalum di South Dakota tanpa menetapkan jadwal operasional.
Analis sekaligus konsultan industri mineral Chris Berry menilai bahwa peluang AS untuk menghentikan pemberian dispensasi pada Januari tahun depan sangat kecil.
"Masih dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun infrastruktur yang diperlukan agar mampu bersaing," kata Berry.
AS sebenarnya memiliki cadangan sebagian besar mineral kritis. Kendala tersebut terletak pada keterbatasan kapasitas penambangan dan pemurnian. China mulai mendominasi industri pemurnian mineral sejak akhir abad ke-20 dan kini menguasai lebih dari 80% kapasitas sektor tersebut.
Badan Energi Internasional (IEA) bulan ini memperingatkan bahwa sekitar US$6,5 triliun nilai manufaktur global berisiko terganggu jika Beijing kembali membatasi ekspor logam tanah jarang. China telah beberapa kali menerapkan pembatasan ekspor tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
Menanggapi hal tersebut, Gedung Putih merujuk pada perintah eksekutif Trump terkait pemberian dispensasi.
Aturan tersebut menyatakan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan jika kontraktor membuktikan telah melakukan "upaya maksimal" untuk menghindari penggunaan material asal China serta memiliki rencana untuk menghentikan ketergantungan tersebut.
Departemen Pertahanan AS belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar Reuters.
Investasi sektor logam tanah jarang di AS juga masih terhambat oleh rendahnya harga berbagai mineral dalam beberapa tahun terakhir.
Washington menilai kondisi tersebut dipicu oleh subsidi pemerintah China kepada produsennya yang membanjiri pasar dengan produk berharga murah, sehingga proyek-proyek di AS menjadi kurang menguntungkan secara finansial.
Pemerintah China berulang kali menyatakan telah mematuhi aturan perdagangan global Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan berupaya menjaga stabilitas pasar. Kedutaan Besar China di Washington juga tidak memberikan komentar tambahan.
Di sisi lain, Ucore Rare Metals, perusahaan rintisan pemurnian mineral yang didukung Departemen Pertahanan AS, mengembangkan teknologi pemurnian RapidSX.
Perusahaan mengklaim teknologi tersebut memiliki proses yang lebih cepat, lebih bersih, dan lebih murah dibandingkan dengan metode ekstraksi pelarut yang menjadi standar industri saat ini.
Ucore semula menargetkan untuk mulai melakukan pemurnian pada 2025. Namun, perusahaan mengubah rencana tersebut untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Departemen Pertahanan AS.
CEO Ucore Pat Ryan mengatakan kepada Reuters bahwa sebagian produksi kini paling cepat baru akan dimulai pada 2027.
"Apakah seluruh rantai pasok bisa siap pada 2027? Itu akan menjadi perjuangan yang sangat berat," ujar Ryan.
Trump Bangun Cadangan Mineral
Pemerintahan Trump pada Februari lalu meluncurkan Project Vault, program senilai US$12 miliar untuk membangun cadangan mineral kritis bagi industri manufaktur AS.
Namun, pemerintah mengakui pada April 2026 bahwa cadangan tersebut masih harus diisi menggunakan mineral dari berbagai negara, termasuk China.
CEO Lockheed Martin, Jim Taiclet, mengatakan bahwa perusahaannya telah menyerahkan daftar mineral yang ingin dimasukkan ke dalam cadangan strategis kepada Departemen Pertahanan AS. Pernyataan itu disampaikannya dalam sebuah konferensi pada awal bulan ini.
Kebijakan tersebut menuai kritik dari pelaku industri mineral di AS. Mereka menilai pemerintah seharusnya mendorong kontraktor pertahanan membeli mineral dari produsen dalam negeri, bukan terus mengandalkan pasokan impor untuk mengisi cadangan strategis.
"Kontraktor pertahanan selama ini menganggap mereka akan selalu bisa membeli produk dari China," jelas CEO Phoenix Tailings, Nick Myers.
Phoenix Tailings, perusahaan rintisan pemrosesan mineral yang berbasis di Massachusetts, bulan lalu memperoleh pinjaman US$500 juta dari Departemen Pertahanan AS untuk membangun fasilitas pemurnian mineral.
"Industri pertahanan tidak akan pernah lepas dari ketergantungan itu jika pemerintah terus memberikan dispensasi," ujar Myers.
Reuters telah meminta tanggapan kepada Boeing, General Dynamics, Huntington Ingalls Industries, Northrop Grumman, dan RTX. Hingga berita ini ditulis, kelima perusahaan tersebut belum memberikan respons, sementara L3Harris Technologies menolak berkomentar.
Kompleksitas proses pemurnian mineral masih menjadi kendala utama bagi pengembangan industri mineral kritis di AS.
Samantha Carl-Yoder dari firma hukum dan lobi Brownstein Hyatt Farber Schreck mengatakan bahwa kemitraan dengan Korea Selatan, Jepang, dan negara sekutu lainnya dapat menjadi solusi sementara.
Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan produsen hingga kapasitas pemasok di AS meningkat.
Salah satu pemain terbesar di sektor ini, MP Materials, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyempurnakan peralatan pemurnian berbasis ekstraksi pelarut. CEO MP Materials, Jim Litinsky, menggambarkan bahwa proses tersebut sebagai pekerjaan yang "sangat rumit dan memerlukan ketelitian tinggi."
MP Materials telah membangun fasilitas produksi magnet di Texas. Perusahaan memperkirakan bahwa magnet pertamanya akan mendapat persetujuan untuk digunakan oleh pelanggan perdananya, General Motors, sebelum akhir tahun ini.
Perusahaan juga tengah membangun fasilitas produksi magnet lain untuk Departemen Pertahanan AS. Fasilitas tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada 2028.
Di Marion, Indiana, ReElement Technologies berencana memproses mineral menggunakan teknologi kromatografi yang lazim digunakan di industri farmasi. Namun, teknologi tersebut belum pernah diterapkan untuk memproses mineral dalam skala besar.
ReElement menargetkan memiliki kapasitas untuk memproses hingga 10.000 metrik ton germanium atau mineral lainnya pada tahun ini. CEO ReElement Mark Jensen menyatakan produksi germanium perusahaannya tetap menguntungkan berapa pun volumenya.
Awal bulan ini, ReElement juga memperoleh investasi senilai US$25 juta dari Departemen Pertahanan AS.
Sementara itu, USA Rare Earth telah menghabiskan lebih dari lima tahun untuk mempelajari teknologi kromatografi sebelum akhirnya beralih ke metode ekstraksi pelarut, menurut seorang sumber yang mengetahui strategi perusahaan tersebut.
USA Rare Earth saat ini membangun fasilitas produksi magnet di South Carolina. Namun, perusahaan menolak memberikan komentar mengenai riset teknologi pemurniannya.
Di sisi lain, Energy Fuels yang bulan lalu memperoleh pinjaman US$725 juta dari Departemen Pertahanan AS menargetkan untuk mulai memproses logam tanah jarang dalam jumlah terbatas pada akhir tahun ini. Kapasitas produksinya ditargetkan meningkat menjadi 6.000 metrik ton per tahun pada 2029.
Perusahaan tersebut juga sedang mengakuisisi produsen magnet yang telah beroperasi di AS.
Ucore, Energy Fuels, dan ReElement masing-masing telah menandatangani kesepakatan untuk memasok logam tanah jarang kepada Vulcan Elements. Perusahaan itu tengah membangun pabrik magnet di North Carolina yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2030. (ARF)

Target Trump untuk menghentikan impor mineral kritis dari China pada 2027 dinilai terlalu ambisius.

Industri mineral AS belum siap hentikan impor dari China

JAKARTA - Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait ekspor ilegal sekitar 390 metrik ton mineral tanah jarang (rare earth) yang dilarang diekspor dari Indonesia.
Ketiga tersangka diduga merekayasa hasil uji laboratorium sehingga komoditas tersebut dapat dikirim ke luar negeri dengan kedok ekspor mineral legal.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial IS selaku perwakilan PT Putraprima Mineral Mandiri, GP selaku Kepala Unit PT Sucofindo Pangkalpinang, serta JK yang menjabat Kepala Kantor Bea dan Cukai Pangkalpinang.
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan perkara tersebut berawal dari ekspor mineral ilmenit yang diduga mengandung unsur rare earth.
Menurut penyidik, IS diduga meminta GP agar tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap sampel ilmenit yang akan diuji di laboratorium.
"IS diduga meminta GP untuk tidak melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sampel ilmenit tersebut," kata Nahdi, seperti dikutip Antaranews.
Akibatnya, kandungan unsur rare earth tidak dicantumkan dalam laporan hasil pengujian laboratorium yang menjadi dasar penerbitan dokumen ekspor.
Dokumen tersebut kemudian digunakan untuk meloloskan pengiriman mineral ke luar negeri.
Sementara itu, JK diduga tetap memberikan persetujuan ekspor meski mengetahui muatan yang dikirim mengandung mineral tanah jarang yang dilarang untuk diekspor berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia.
Penyidikan kasus ini merupakan tindak lanjut dari temuan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang mengungkap dugaan praktik ekspor ilegal mineral strategis tersebut.
Ketiga tersangka ditahan pada Selasa malam untuk masa penahanan awal selama 20 hari di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.
Mereka dijerat dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru terkait tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Saat ini, penyidik masih berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung nilai kerugian negara maupun kerugian perekonomian akibat praktik ekspor ilegal tersebut.(DH)

Kejagung mengusut ekspor ilegal rare earth 390 ton dengan menetapkan tiga tersangka.

Kejagung tetapkan tiga tersangka ekspor ilegal rare earth

TIONGKOK - Perusahaan rare earth terbesar di China berdasarkan kapitalisasi pasar, China Northern Rare Earth Group High-Tech Co, memperkirakan laba bersih kuartal I 2026 akan melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.Dalam pernyataannya, perusahaan yang tercatat di pasar saham A-share China ini memproyeksikan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham induk berada di kisaran 900 juta yuan hingga 940 juta yuan (sekitar US$131,8 juta), atau naik 109,14% hingga 118,43% secara tahunan.Seperti dikutip Globaltimes, Manajemen Perusahaan menjelaskan, kinerja positif pada tiga bulan pertama didorong oleh tren penguatan pasar rare earth secara keseluruhan, dengan harga produk utama yang bergerak naik.Selain itu, optimalisasi produksi dan pengelolaan operasional, penguatan manajemen anggaran, peningkatan kontrol risiko, serta percepatan proyek-proyek strategis turut menopang performa.Didukung oleh kekuatan rantai industri dan daya saing inti, berbagai langkah tersebut memberikan fondasi yang solid bagi kinerja operasional yang kuat.Dari sisi ekspansi, fase pertama proyek peningkatan smelting ramah lingkungan telah mulai beroperasi penuh.Sementara itu, pembangunan struktur utama fase kedua telah rampung dan kini memasuki tahap konstruksi internal serta pengadaan peralatan.Proyek merger dan akuisisi, joint venture, ekspansi kapasitas, hingga peningkatan produksi di seluruh lini bisnis juga terus berjalan sesuai rencana.Pada hari yang sama, perusahaan juga merilis laporan kinerja 2025. Pendapatan tercatat sekitar 42,563 miliar yuan, naik 29,11% secara tahunan, sementara laba bersih mencapai sekitar 2,251 miliar yuan, melonjak 124,17% dibandingkan tahun sebelumnya.Berdasarkan data East Money Information Co., Ltd., perusahaan ini merupakan emiten rare earth terbesar di pasar A-share China dari sisi kapitalisasi.Hingga penutupan perdagangan Senin, nilai pasarnya telah melampaui 180 miliar yuan. (DK)

Laba Q1 diperkirakan naik 109–118% secara tahunan, didorong harga rare earth dan efisiensi operasi.

Perusahaan rare earth China terbesar targetkan laba Q1 naik 118%

LONDON - Ketergantungan Barat pada teknologi dan material asal China kembali menjadi sorotan di tengah meningkatnya tensi geopolitik global. Mulai dari drone hingga mineral tanah jarang (rare earth), dominasi China menciptakan kerentanan serius bagi industri pertahanan AS dan sekutunya.
Seperti diberitakan reuters.com (28/11), Hugo Crawford, mantan Kapten Angkatan Darat Inggris yang kini menjadi Head of Growth for Europe perusahaan drone Amerika, Neros, menggambarkan bagaimana Barat kini meneliti secara detail asal usul komponen setiap drone.
&ldquo;Mereka membongkar setiap drone dan kemudian memperbesar chip dan melihat dari mana semuanya berasal,&rdquo; ujarnya, merujuk pada proses verifikasi &ldquo;blue list&rdquo; milik Defense Innovation Unit AS untuk memastikan perangkat bebas dari komponen signifikan asal China, Rusia, atau Korea Utara.
Hingga 2024, China diperkirakan menguasai 80% pasar drone global, baik dalam produksi unit jadi maupun komponen. Meski sejumlah negara seperti Inggris, Ukraina, Polandia, dan Taiwan mencoba membangun alternatif, hasilnya masih terbatas. Upaya mempercepat rearmament (membangun ulang sistem pertahanan) semakin rumit karena ketergantungan yang melebar hingga ke bahan baku kritis.
Awal tahun 2025, boikot ekspor mineral tanah jarang oleh China menyusul tarif dagang pemerintahan Trump membuat industri pertahanan dan penerbangan Barat kelimpungan mencari pasokan.
Uni Eropa memperingatkan bahwa benua itu harus meningkatkan kemampuan sendiri.&nbsp;Wakil Presiden Eksekutif Komisaris Eropa untuk Kemakmuran dan Strategi Industri,&nbsp;Stephane Sejourne, bahkan menyebut pendekatan China sebagai pemerasan yang sengaja menjadikan Eropa sebagai sasaran, meski Beijing sempat berjanji menangguhkan pembatasan ekspor.
Pengusaha teknologi Ukraina, Eveline Buchatskiy, menggambarkan kesulitan industri pertahanan menemukan komponen non-China, bahkan untuk elemen dasar seperti lensa.
Situasi ini mencerminkan bagaimana Beijing selama bertahun-tahun menyubsidi industri strategis untuk menekan munculnya pesaing global.
Di tengah perang Ukraina, China menjaga aliran komponen ke kedua pihak, memakai momentum perang untuk menguji dan mengembangkan material dan komponen senjata.
Para analis memperingatkan bahwa jika terjadi perang besar, China bisa dengan cepat memutus pasokan tersebut dan melemahkan musuhnya.
Ketegangan geopolitik makin meningkat. AS khawatir soal kesiapan menghadapi kemungkinan rencana China menginvasi Taiwan sebelum 2027, sementara pemilu Taiwan dan AS tahun 2028 menambah lapisan ketidakpastian baru. Jepang juga mulai menyatakan kesiapan bertindak lebih awal jika terjadi perang Taiwan, bahkan tanpa keikutsertaan AS.
Di Eropa, kekhawatiran memuncak bahwa kesepakatan damai di Ukraina yang menguntungkan Rusia bisa membuka jalan bagi serangan Kremlin ke negara-negara Baltik dalam waktu singkat.
Negara-negara Eropa sadar kemampuan militernya terbatas tanpa dukungan AS, dan persaingan pasokan dengan ancaman China bisa memperburuk situasi.
Jika China memutus pasokan material kritis atau jika Taiwan yang memproduksi hingga 90% chip mikro tercanggih dunia diguncang konflik, dampaknya terhadap rantai pasok Barat akan sangat besar. Meski diversifikasi sudah mulai berjalan, banyak pengamat menilai Barat tidak akan sepenuhnya siap bila konflik besar pecah dalam dekade mendatang.(DH)

Kekuatan China di drone dan rare earth bisa membuat Barat kelimpungan jika terjadi perang besar.