JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap telah menerima empat paket calon direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2026-2030 pada Senin (4/5) kemarin.
&ldquo;Karena ada 4 paket yang kami terima, dengan komposisi jumlah direksi bursa adalah 7, maka ada 28 nama calon direksi Bursa Efek Indonesia yang masuk mendaftar di OJK,&rdquo; ungkap Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK, Selasa (5/5).
Pada tahap ini, Hasan menjelaskan bahwa OJK akan memeriksa kelengkapan administrasi, serta latar belakang dan catatan dari masing-masing calon yang diajukan.
Hasan menegaskan bahwa tiap nama wajib memenuhi persyaratan integritas kompetensi dan reputasi yang baik, serta lolos proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan akan dinilai oleh komite yang dibentuk di OJK.
Melalui mekanisme pemilihan tersebut, Hasan mengharapkan pasar modal Indonesia dapat dipimpin jajaran direksi serta dewan komisaris dengan kapasitas mumpuni yang profesional, independen, dan berintegritas.
Direksi dan Dewan Komisaris BEI juga diharapkan dapat mengawal dan mempercepat agenda-agenda reformasi integritas di pasar modal Indonesia, serta memperkuat posisi BEI di mata para investor regional dan global.
&ldquo;Termasuk dalam hal ini melalui pemenuhan berbagai standar&nbsp;dan memenuhi ekspektasi dari global index provider, serta dapat mendorong peningkatan partisipasi investor domestik&nbsp;khususnya investor domestik institusional,&rdquo; jelasnya.
Sebagai catatan, setelah mundurnya Iman Rachman dari pada akhir Januari 2026 lalu, posisinya diisi oleh Jeffrey Hendrik sebagai Penjabat Sementara (Pjs.) Direktur Utama BEI.
Berikut adalah jajaran Direksi BEI per Maret 2026:
<ul>
<li>Pjs. Direktur Utama: Jeffrey Hendrik</li>
<li>Direktur Penilaian Perusahaan: I Gede Nyoman Yetna</li>
<li>Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa: Irvan Susandy</li>
<li>Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan: Kristian S. Manullang</li>
<li>Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko: Sunandar</li>
<li>Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum: Risa E. Rustam</li>
</ul>
(ZH)

OJK tengah memeriksa administrasi dan latar belakang para calon direksi, total 28 nama.

OJK terima 4 paket calon direksi BEI 2026-2030, tinjau 28 nama

JAKARTA &ndash; Masih dalam rangka reformasi pasar modal Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa upaya peningkatan batas free float, dari 7,5% menjadi 15%, akan diberlakukan secara bertahap, dalam rentang waktu 3 tahun ke depan.
Hasan Fawzi, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, membeberkan bahwa regulator akan berupaya agar 75% emiten pasar modal Indonesia telah memenuhi peraturan free float 15% pada tahun pertama peraturan berlaku.
&ldquo;Dari sisi market cap, kita targetkan mungkin total jumlah emitennya&nbsp;akan mencapai angka sekitar 75%,&nbsp;yang [porsi free floatnya] bisa kita dorong ke 15% di tahun pertama, dari total yang hampir 1.000 &ndash; 960-an emiten,&rdquo; ujarnya kepada awak media, Selasa (3/3).
Berdasarkan laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah emiten telah mencapai 956 emiten per Januari 2026.
Dengan kata lain, pihak regulator memproyeksikan sekitar 717 emiten yang akan memenuhi batas free float 15% pada tahun pertama peraturan baru tersebut berlaku efektif.
Hasan menyatakan bahwa kini terdapat 60% emiten yang telah memenuhi batas free float 15% -- atau sekitar 573 emiten.
&ldquo;Jadi, ada peningkatan, kita harapkan sekitar 10-15% bertambah&mdash;dari sisi jumlah, ya,&rdquo; tambahnya.
Hasan kembali menegaskan bahwa dalam rencana peningkatan free float ini, juga akan terdapat mekanisme exit policy, bagi emiten yang tidak memungkinkan memenuhi batas free float 15% dalam rentang waktu 3 tahun.
&ldquo;Demikian juga, jika seandainya ada upaya terbaik yang masih memerlukan waktu,&nbsp;nanti kita akan evaluasi case by case atau setiap kasus di emiten,&rdquo; tambahnya.
Namun, Hasan sendiri mengakui teknis lebih detail mengenai mekanisme peningkatan free float tersebut masih dibahas di pihak internal BEI, dan belum diajukan untuk finalisasi oleh OJK.
&ldquo;Nanti bisa kita lihat di perubahan Peraturan 1A, yang saat ini sudah menyelesaikan tahapan meaningful participation dari publik,&nbsp;melalui pemberian masukan dan saran-saran publik kepada Bursa Efek Indonesia,&rdquo; jelasnya, masih dalam kesempatan yang sama.
Menurutnya, OJK berpotensi menggandeng Asosiasi Emiten Indonesia, serta komunitas investor dan perusahaan efek, untuk menyepakati kapasitas atau daya serap pasar atas peningkatan saham publik.
Hal inilah yang akan dijadikan dasar untuk menentukan rentang waktu implementasi peraturan baru tersebut.
Sebelumnya, IDNFinancials.com pernah melaporkan bahwa terdapat potensi aksi jual saham Rp187 triliun dari insiatif peningkatan free float. (ZH)

Dari 956 emiten terdaftar di papan bursa, baru 60% yang memenuhi ketentuan free float 15%.