JAKARTA – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) kini tengah melakukan studi mengenai potensi penyediaan listrik berbasis tenaga panas bumi untuk green data centre di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Kamojang, Jawa Barat, yang ditargetkan rampung pada 2026.Ahmad Yani, Direktur Utama PGEO, menilai bahwa karakter tenaga panas bumi sesuai untuk mengakomodasi kebutuhan listrik baseload untuk data centre—yang mensyaratkan pasokan listrik yang stabil dan tersedia 24 jam, sekaligus rendah emisi.“Karakter tersebut sulit dipenuhi sumber energi terbarukan yang bersifat intermiten,” imbuh manajemen PGEO dalam siaran resmi yang diterima IDNFinancials.com, Jumat (4/9).Menurut Ahmad Yani, elektrifikasi green data centre di Area Kamojang dirancang sebagai pilot project dan proof of concept untuk memvalidasi model bisnis, menjajaki kebutuhan calon pengguna, dan menyiapkan pasar.Corporate Secretary PGEO Muhammad Taufik menjelaskan bahwa hasil studi ini akan digunakan untuk menentukan apakah pemenuhan kebutuhan elektrifikasi green data centre akan menggunakan aset panas bumi eksisting, optimalisasi, atau pengembangan baru.Di sisi lain, baik Muhammad Taufik maupun Ahmad Yani meyakini bahwa PGEO memiliki kapasitas yang cukup, disertai dengan pipeline pengembangan yang terukur.Saat ini, kapasitas terpasang PGEO mencapai sekitar 727 megawatt (MW), dengan potensi sumber daya sekitar 3 gigawatt (GW). Perseroan juga memiliki roadmap pertumbuhan menuju sekitar 1 GW pada 2028 dan sekitar 1,8 GW pada 2034.“Artinya, PGE memiliki basis kapasitas yang cukup besar dan pipeline terukur untuk mendukung berbagai kebutuhan, termasuk peluang untuk elektrifikasi green data centre,” tegas Muhammad Taufik dalam wawancara terpisah dengan IDNFinancials.com.Meski demikian, kesiapan pasokan panas bumi menjadi tantangan tersendiri. Pengembangan pembangkit geothermal membutuhkan waktu jauh lebih panjang dibanding pembangunan data centre.Pasalnya, dari tahap eksplorasi hingga pembangkit beroperasi, Perseroan membutuhkan rata-rata waktu sekitar 7 tahun—meskipun pengembangan di wilayah kerja eksisting dapat berjalan lebih cepat karena reservoir dan infrastruktur sudah teruji.“Untuk data centre yang umumnya dibangun dalam 1-2 tahun, kesenjangan waktu ini menjadi salah satu hal yang dikaji dalam studi elektrifikasi green data centre PGE,” kata Taufik.Tak hanya soal pasokanPersoalan PGEO bukan hanya soal kesiapan pasokan. Kepastian penyerapan listrik juga menjadi faktor penting dalam menjaga keekonomian proyek panas bumi.Selain itu, menurut Taufik, keekonomian panas bumi ini juga dipengaruhi risiko eksplorasi, besarnya investasi awal, tarif, akses pembiayaan, perizinan, dan kesiapan infrastruktur.“Pemerintah saat ini sedang menyempurnakan kebijakan melalui revisi Perpres No. 112/2022, dan PGE bersama Asosiasi Panasbumi Indonesia mendukung proses tersebut agar iklim investasi dan kepastian usaha semakin baik,” ujar Taufik.Sebelumnya, IDNFinancials.com melaporkan PGEO tengah mengusulkan penerapan skema feed-in tariff bagi listrik berbasis geothermal sebagai bagian dari revisi Perpres No 112/2022 untuk mempercepat pengembangan proyek geothermal.Taufik juga meyakini bahwa pengembangan panas bumi, termasuk untuk elektrifikasi green data centre, membutuhkan kolaborasi antara stakeholders terkait.Senada dengan hal ini, Ahmad Yani juga menegaskan bahwa diperlukan empat langkah kunci untuk mendukung optimalisasi pengembangan data centre berbasis energi hijau, termasuk panas bumi.Salah satunya adalah penyempurnaan regulasi tarif agar lebih kompetitif, transparan, dan predictable. Selain itu, ia memandang perlunya perluasan pemanfaatan insentif fiskal dan green financing.“Ketiga, memperkuat sinkronisasi WKP, RUPTL, jaringan, PPA, dan target COD. Keempat, diperlukan penyesuaian strategi dengan kebijakan pemerintah dalam blueprint pengembangan data center sekaligus panas bumi nasional,” pungkas Ahmad Yani. (ZH)

Kaji elektrifikasi green data centre, PGEO hadapi isu timeline, tarif, kepastian penyerapan listrik.

PGEO incar green data centre, tapi pasokan geothermal tak bisa instan

JAKARTA - Indonesia berpeluang mengejar ketertinggalan industri data centre dari negara tetangga. Namun, lonjakan kebutuhan energi bersih menghadirkan tantangan penyaluran listrik dari sumber energi terbarukan ke data centre.Hingga semester I 2026, kapasitas terpasang data centre Indonesia mencapai 600–650 MW. Angka ini diproyeksikan meroket menjadi 1,7 GW pada akhir tahun, melampaui kapasitas Singapura sekitar 1,4 GW dan menekati Johor Bahru yang berada di kisaran 1,7–3,8 GW.Menurut Hendra Suryakusuma, Chairman IDPRO, Indonesia bahkan berpotensi menjadi pusat data centre dengan kapasitas hingga 11,7 GW pada akhir 2030.Perkiraan ini mencerminkan potensi masuknya CoreWeave, Oracle AI, DAMAC Digital, hingga rencana pemerintah Uni Emirat Arab untuk membangun disaster recovery data centre di Indonesia.IDPRO juga mulai memproyeksikan derasnya aliran investasi yang masuk dari sektor data centre ini, dengan estimasi tiap 100 MW data centre yang dibangun, akan membutuhkan investasi sekitar US$1 miliar dolar.“Artinya kalau kita bisa capai 1,7 GW akhir tahun ini, hanya dari 1 GW saja, PLN itu bisa mendapatkan pendapatan Rp1,7 triliun per bulan,” ujar Hendra.Namun, jika tidak berhati-hati dan direncanakan dengan matang, kebutuhan listrik yang melonjak ini juga dapat melahirkan risiko kelangkaan energi.“Pada dasarnya, industri data centre ini sangat power-hungry dan water-thirsty,” aku Hendra dalam sesi diskusi panel Peluncuran Sustainability Shift Report oleh Bank DBS Indonesia dan Tenggara Strategics, Kamis (20/8).Dari segi pasokan, PLN memang tercatat masih memiliki surplus hingga 6,8 GW. Namun, persoalan industri data centre bukan hanya seberapa besar listrik yang tersedia, tetapi juga dari mana listrik tersebut berasal.Pasalnya, 60% operator data centre anggota IDPRO harus memenuhi target net-zero emission pada tahun 2030 mendatang.Hendra juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa operator data centre yang datang ke Indonesia yang mulai mensyaratkan energi terbarukan sebagai sumber listriknya – terutama dari negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara.Salah satu “jalan pintas” adalah membeli REC atau Renewable Energy Certifcate dari PLN. “Masalahnya dengan REC, lebih tinggi demand daripada supply,” jelas Hendra.Dengan demikian, energi terbarukan kini menjadi jawaban agar industri data centre ini dapat dikembangkan (scalable) dengan metode yang ramah lingkungan (sustainable).Potensi dan hambatan adopsi energi bersih di IndonesiaPermintaan terhadap sumber energi terbarukan ini bukanlah sebuah hal yang mustahil untuk dipenuhi.Hendra mengakui bahwa potensi energi terbarukan di Indonesia sangat besar, mulai dari panas bumi (geothermal), tenaga surya (solar PV), hingga energi pasang surut (tidal wave).Namun, terdapat hambatan adopsi energi terbarukan akibat sentralisasi kelistrikan di Indonesia.“Salah satu yang mungkin menahan [adopsi energi terbarukan] ini, karena berdasarkan regulasi, PLN memonopoli bisnis produksi, transmisi, dan distribusi listrik,” tegas Hendra.Kebijakan ini menyulitkan perizinan operator data centre untuk membangun on-site power generation yang dikelola secara mandiri.Fenomena ini dibuktikan dengan lambatnya pembangunan gardu induk untuk data centre BDx di Jatiluhur – yang harus memakan waktu 2-3 tahun, hingga penyediaan infrastruktur listrik tersebut harus dibantu BUMD Jawa Barat.Selain itu, terpusatnya izin kelistrikan ini juga menekan kontribusi penyedia listrik independen (IPP) berbasis energi terbarukan, karena terhambat izin untuk mendirikan jaringan transmisi listrik.Tenaga panas bumi atau geothermal, misalnya, yang memiliki potensi hingga lebih dari 24 GW, biasanya berlokasi di area yang jauh dari kawasan industri.“Salah satu solusinya adalah bagaimana kita unlock transmission, yang saat ini semuanya ada di ranah PLN,” tegas William Simadiputra, Indonesia Head of Research Bank DBS Indonesia.Power wheeling jadi taruhanDi sisi lain, Hendra menegaskan bahwa IDPRO juga tengah menanti pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET), terutama menyangkut klausul power wheeling.Melalui skema power wheeling, IPP dapat menjual tenaga listrik langsung pada konsumen dengan “menumpang” pada infrastruktur jaringan milik PLN – mempermudah industri membeli listrik berbasis energi terbarukan terlepas dari lokasi pembangkitnya.Hendra menyebutkan bahwa RUU ini masih tertahan di Prolegnas sejak tahun 2019.Namun, melansir laman resmi DPR RI, Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita telah menyampaikan komitmennya untuk mengesahkan RUU ini pada tahun 2026.Ratna menambahkan, setelah RUU EBET berhasil disahkan, Komisi XII akan langsung beralih memfokuskan energi legislasi pada revisi UU Ketenagalistrikan untuk menyelaraskan keandalan pasokan listrik nasional dengan target dekarbonisasi industri.Selagi menanti pengesahan RUU tersebut, IDPRO juga berharap pemerintah dapat memberikan insentif bagi data centre yang menggunakan energi terbarukan.Menurut Hendra, perusahaan data centre tentu akan mempertimbangkan biaya yang lebih tinggi dalam proses adopsi energi bersih untuk fasilitasnya.Lambatnya adopsi energi terbarukan juga dapat mendorong risiko meluasnya pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan industri data centre. “Apalagi kita banyak batu bara, kan,” imbuhnya.“Kalau kita bangun data centre, tapi masih pake fossil fuel, ya, pastinya anak cucu kita jadi batuk-batuk. Environmental impact-nya tinggi,” jelasnya. (ZH)

Kebutuhan data centre meningkat, namun akses listrik terbarukan masih terbentur regulasi.

Data centre Indonesia kejar Johor, tapi kendali listrik jadi kendala

JAKARTA - PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) dan PT Pertamina New &amp; Renewable Energy (Pertamina NRE) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai kerja sama pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di area operasional PTBA.Berdasarkan siaran pers di laman resmi Perseroan, Kamis (2/7), kerja sama ini menjadi bagian dari sinergi kedua perusahaan untuk mempercepat transisi energi nasional sekaligus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.Direktur Utama PTBA, Bambang Ismawan, mengatakan sinergi tersebut menjadi langkah strategis bagi perseroan dalam mendukung pengembangan proyek PLTS yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025&ndash;2034."Sinergi ini menjadi milestone strategis bagi PTBA dalam percepatan transformasi bisnis energi, penguatan portofolio EBT, dan peningkatan kontribusi pendapatan energi masa depan," ujar Bambang.PTBA menyatakan keberlanjutan tidak hanya berfokus pada upaya menurunkan emisi karbon, tetapi juga pada optimalisasi seluruh sumber daya melalui inovasi dan penguasaan teknologi.Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PTBA, Turino Yulianto, mengatakan konsep Sustainability Through Technology menjadi salah satu kunci menuju masa depan energi yang berkelanjutan."Menurut saya yang lebih penting adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan energi yang semakin bersih, lebih efisien, dan mampu menurunkan emisi karbon secara signifikan. Di sisi lain, kita juga terus mengembangkan energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari portofolio energi masa depan Indonesia. Semangat tersebut sejalan dengan transformasi yang sedang dijalankan PTBA," kata Turino.Selain mengembangkan proyek hilirisasi batu bara seperti Coal to DME, SNG, dan Kalium Humat, PTBA juga terus memperluas bisnis energi baru dan terbarukan.Manajemen Perseroan menyebut total portofolio PLTS yang dimiliki saat ini telah mencapai 1,2 megawatt peak (MWp).Melalui kerja sama dengan Pertamina NRE, PTBA berupaya mengoptimalkan aset nasional yang dimiliki, termasuk pemanfaatan lahan pascatambang sebagai kawasan pengembangan PLTS maupun proyek energi terbarukan lainnya."Melalui kerja sama dengan PT Pertamina New &amp; Renewable Energy, kami melihat peluang besar untuk mengoptimalkan asset nasional yang dimiliki PTBA, termasuk pemanfaatan lahan pascatambang sebagai kawasan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) maupun berbagai potensi renewable energy lainnya yang dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan," ujar Turino.Menurut Turino, lahan pascatambang yang telah direklamasi dan direhabilitasi memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat energi hijau sehingga dapat mendukung target Net Zero Emission Indonesia."Salah satu problem PLTS adalah penyediaan lahan, nah di sisi lain kami banyak lahan pascatambang yang direklamasi. Maka alangkah baiknya setelah reklamasi bisa menjadi sumber energi baru. Kami ada ribuan hektar, mungkin yang awal saya dengar dari teman-teman kami punya lebih dari 250 Ha lahan pascatambang yang siap untuk digunakan," paparnya.Turino menambahkan, kolaborasi PTBA dan Pertamina NRE diharapkan menjadi contoh sinergi BUMN dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan teknologi, inovasi, dan optimalisasi aset nasional.Pada perdagangan saham hari ini, Kamis (2/7) turun tipis 0,87% ke level Rp2.270 per lembar.Dalam sebulan terakhir saja, saham PTBA merosot hingga 17,75% dan sejak awal 2026 turun 2,16%. (DK)

PTBA dan Pertamina NRE menjajaki pengembangan PLTS di lahan operasional serta pascatambang.