JAKARTA - PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) menyiapkan aksi penambahan modal melalui penerbitan sebanyak-banyaknya 215,10 miliar saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).Dengan harga pelaksanaan Rp126 per saham, rights issue tersebut berpotensi menghimpun dana hingga Rp27,10 triliun. Berdasarkan prospektus terbaru perseroan, setiap pemegang 100 saham lama berhak memperoleh 46.235 HMETD. Pemegang saham pengendali perseroan, IMR Asia Holding Pte Ltd (IMR AH), akan mengambil 165,22 miliar HMETD dengan skema penyetoran modal selain uang atau inbreng. Setoran tersebut berupa 49% saham PT Borneo Prima (BP) senilai Rp20,82 triliun, membuat Perseroan menjadi pemegang 49% saham BP.Rencana inbreng dijadwalkan berlangsung pada awal periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD, yakni 25 September 2026. Transaksi tersebut tidak mengubah pengendalian BP karena IMR AH tetap menjadi pengendali melalui Perseroan.Manajemen FORU menyebut aksi tersebut sebagai langkah awal Perseroan untuk mulai mengarahkan ekspansi bisnisnya ke sektor pertambangan batu bara metalurgi melalui kepemilikan 49% di BP.Sementara itu, dana tunai yang diperoleh dari pelaksanaan HMETD oleh pemegang saham publik akan disalurkan sebagai pinjaman kepada BP. Dana tersebut akan digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan modal kerja yang berkaitan dengan operasional dan peningkatan produksi pertambangan.Di sisi lain, rencana pinjaman tersebut bergantung pada partisipasi pemegang saham publik. Jika pemegang saham publik tidak menjalankan seluruh HMETD, sehingga dana tunai tidak tersedia, FORU tidak akan menjalankan rencana pinjaman tersebut. Perseroan dan BP juga belum menandatangani dokumen terkait pinjaman pada saat prospektus diterbitkan.Dari sisi struktur kepemilikan, IMR AH saat ini menguasai 76,81% saham FORU. Setelah pelaksanaan PMHMETD I dengan asumsi seluruh HMETD publik tidak dilaksanakan, kepemilikan IMR AH dapat meningkat menjadi 99,94%, sedangkan porsi masyarakat turun menjadi 0,06%.Perseroan memperingatkan pemegang saham yang tidak menggunakan HMETD akan menghadapi dilusi kepemilikan secara signifikan setelah aksi korporasi tersebut, sekitar 99,78%.Perdagangan dan pelaksanaan HMETD akan berlangsung pada 25 September hingga 6 Oktober 2026. (DH/ZH)

Ubah arah bisnis, FORU rights issue 99,78% saham untuk membiayai investasi dan modal kerja tambang.

FORU siapkan rights issue Rp27,1 triliun untuk garap tambang batu bara

JAKARTA - PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk (MGLV) resmi mengubah fokus bisnis menjadi penyedia layanan pusat data kecerdasan buatan (AI data center).Perubahan tersebut mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen yang digelar di Jakarta, Senin (7/9).NexAI, yang sebelumnya bernama PT Panca Anugrah Wisesa Tbk memperoleh persetujuan untuk memperkuat permodalan melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue.Dalam aksi korporasi tersebut, perseroan berencana menerbitkan maksimal 285.732.512 saham biasa baru. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk mendukung pengembangan arah bisnis baru perseroan.Presiden Direktur MGLV, Ahmad Zulfikar, mengatakan persetujuan pemegang saham menjadi dasar bagi perseroan untuk mempercepat ekspansi di sektor infrastruktur digital."Kami berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan pemegang saham. Persetujuan ini menjadi landasan bagi kami untuk mengakselerasi penetrasi ke sektor infrastruktur digital, sekaligus membangun fondasi pertumbuhan yang solid di industri AI data center yang berkembang sangat cepat,” tulis Zulfikar dalam keterangan resmi.Selain rights issue, pemegang saham menyetujui penataan kembali portofolio usaha. NexAI akan melepas kepemilikan pada sejumlah anak usaha yang masih terkait dengan lini bisnis sebelumnya kepada pihak ketiga, termasuk pengalihan aset dan liabilitas terkait.Dalam RUPS Independen, pemegang saham independen juga menyetujui rencana akuisisi saham PT Nextier Askara Center (NAC) dan PT Nextier GenAi Center (NGC) oleh NexAI. Akuisisi tersebut mencakup piutang terkait dari PT Nextier Datamate Center (NDC), salah satu pemegang saham perseroan."Divestasi sejumlah anak usaha dan akuisisi NAC dan NGC merupakan langkah konkret menata kembali portofolio Perseroan sesuai fokus usaha yang baru. Kedua perusahaan ini akan memperkuat pondasi operasional dan strategi pengembangan bisnis AI data center kami," ujar Zulfikar.Perubahan fokus bisnis NexAI berlangsung di tengah prospek pertumbuhan infrastruktur AI di Indonesia. Riset CGS Internasional Sekuritas Indonesia menyebut Indonesia berpotensi menjadi salah satu pusat pertumbuhan infrastruktur AI di Asia Tenggara seiring meningkatnya kebutuhan pusat data.Dalam keterbukaan informasi perseroan, World Bank juga memperkirakan kebutuhan kapasitas pusat data di Indonesia akan meningkat signifikan hingga mencapai 3,06 gigawatt pada 2034. (DH)

MGLV menyiapkan rights issue maksimal 285,7 juta saham dan mendukung ekspansi bisnis AI data center.

Direstui pemegang saham, MGLV resmi buka babak baru AI data centre

JAKARTA – PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk (MGLV) kerahkan empat aksi korporasi sebagai persiapan masuk ke industri data centre usai diakuisisi PT Nextier Datamate Center (NDC) pada Februari 2026, yaitu divestasi, akuisisi, serta pinjaman jumbo dan rights issue.Keempat aksi korporasi tersebut merupakan upaya restrukturisasi portofolio usaha MGLV—menyesuaikan kegiatan usaha dan aset yang dimiliki dengan berfokus pada pengembangan usaha yang baru.Divestasi 13 anak usahaLangkah pertama transformasi MGLV adalah menyusun ulang struktur grup dengan aksi divestasi.Dalam keterbukaan informasi, Jumat (4/9), manajemen MGLV mengumumkan rencana Perseroan untuk menjual 13 entitas anak usaha beserta aset dan liabilitasnya kepada PT Trijaya Wisesa Makmur (TWM) senilai Rp123,4 miliar.Sebagai catatan, 13 anak usaha tersebut merupakan entitas yang sebelumnya dinaungi MGLV sebelum diakuisisi NDC, saat Perseroan masih dikenal dengan nama PT Panca Anugrah Wisesa Tbk.Rencana divestasi ini, menurut manajemen MGLV, merupakan bagian dari strategi transformasi usaha Perseroan, seiring perubahan arah bisnis menjadi penyedia layanan data center.“Langkah ini diharapkan dapat menyederhanakan struktur grup usaha, meningkatkan efektivitas pengelolaan bisnis, serta memungkinkan Perseroan mengalokasikan sumber daya dan investasi secara lebih optimal untuk mendukung pengembangan usaha di bidang data center,” jelas manajemen lebih lanjut.Manajemen mengakui bahwa divestasi besar-besaran ini akan berdampak pada sumber pendapatan MGLV.Namun, Perseroan meyakini bahwa keberlanjutan bisnis masih mampu ditopang aksi akuisisi PT Nextier Askara Center (NAC), operator data centre yang telah beroperasi secara komersial.Akuisisi dua operator data centreUsai menjadi bagian dari Grup NexAI Data Center, MGLV akan mengakuisisi saham dua operator data centre—NAC dan PT Nextier GenAi Center (NGC)—dari pengendali barunya, NDC.Pengembangan lebih lanjut kedua data centre tersebut akan baru mulai dijalankan MGLV pada Januari 2027 mendatang.Menurut keterangan resmi, NAC akan mengembangkan MettaDC dengan kapasitas 36 MW di Jababeka Industrial Estate. Sementara itu, NGC dipersiapkan untuk membangun data centre 60 MW di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah.Sebagai catatan, NAC kini telah mengoperasikan data centre dengan kapasitas 6 megawatt (MW), bahkan telah membukukan pendapatan sejak Mei 2026. Kontribusi pendapatan per Juni 2026 tercatat mencapai Rp36,3 miliar, dengan laba bersih Rp9,49 miliar.Rencana ini juga mencakup pengalihan piutang kedua entitas tersebut dari NDC, yang disertai opsi konversi penyertaan modal. Hal ini akan membawa total nilai akuisisi mencapai Rp670,6 miliar.“Sumber pendanaan untuk melaksanakan rencana jual beli piutang akan menggunakan dana dari PMHMETD I, adapun untuk rencana jual beli saham NAC dan NGC, Perseroan akan menggunakan pinjaman pemegang saham,” imbuh manajemen.Dua aksi penguatan modal: Pinjaman dan rights issueManajemen MGLV berencana memenuhi modal untuk kebutuhan investasi bisnis baru ini melalui kombinasi 70% pinjaman bank, serta 30% modal mandiri.IDNFinancials telah melaporkan rencana MGLV untuk menggelar rights issue 285,73 juta saham baru dengan asumsi awal harga pelaksanaan sebesar Rp8.400 per lembar – atau setara dengan Rp2,4 triliun.Selain untuk pengambilalihan piutang NAC dan NGC, Perseroan juga akan menggunakan dana segar hasil rights issue ini untuk modal kerja, capex, serta kebutuhan lain untuk pengembangan data centre ke depannya.Berdasarkan pantauan IDNFinancials, proyeksi harga rights issue tersebut lebih rendah 31,59% dari harga penutupan MGLV pada Jumat (4/9) di level Rp12.275 per lembar.Harga saham MGLV ini memang telah meroket 407,23% sejak awal tahun, di tengah tren IHSG yang lesu.Sementara itu, untuk keperluan akuisisi saham NAC dan NGC, Perseroan akan mengajukan pinjaman pemegang saham kepada NDC sebesar Rp4 triliun.“Dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan 31 Desember 2028 … di mana setiap jumlah pinjaman yang dicairkan akan dikenakan bunga sebesar 7% per tahun,” jelas manajemen dalam dokumen resminya.Di sisi lain, dalam laporan studi kelayakan, Perseroan memproyeksikan akan baru dapat mengembalikan modal investasi dan mencetak arus kas dari pengembangan bisnis data centre ini—atau payback period—setelah 8 tahun 9 bulan.Namun, untuk melangsungkan keempat aksi korporasi ini—termasuk perubahan kegiatan usaha—MGLV harus terlebih dahulu mendapat restu pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Luar Biasa (RUPSLB) pada Senin, 7 September 2026. (ZH)

MGLV bidik dana segar Rp2,4 triliun dari rights issue dan pinjaman pemegang saham Rp4 triliun.

MGLV sasar rights issue dan pinjaman jumbo untuk garap data centre

JAKARTA – Usai menyambut pengendali baru, PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) siap bertransformasi menjadi pemain ekosistem AI dengan membidik pasar data centre dan infrastruktur penunjangnya, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai sumber energi bersih.“Kami melihat ada potensi pasar yang sangat besar di Indonesia, sehingga akan amat disayangkan jika kami tidak merespon potensi pasar tersebut,” jelas manajemen DOOH dalam gelaran Public Expose Insidentil, Jumat (4/9).Menurut manajemen Perseroan, DOOH akan mengembangkan ekosistem AI melalui entitas anak yang berfokus pada lima pilar: Data Center, High Speed Internet, Fiber Optic, Submarines Cable, dan PLTS.“Kami sudah melakukan asesmen, di mana kebutuhan data centre di Indonesia diproyeksikan akan naik signifikan dalam beberapa tahun ke depan,” imbuh manajemen.DOOH juga akan mencari potensi bisnis di sektor konektivitas internet, yang menjadi tulang punggung dari ekosistem AI tersebut.Tak hanya itu, manajemen juga menyadari bahwa kebutuhan energi dari ekosistem AI yang berkembang di Indonesia akan memicu kebutuhan energi hijau, yang dapat diakomodasi oleh PLTS.Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan untuk menambah 100 GW kapasitas PLTS hingga 2029. Presiden Prabowo Subianto juga baru meresmikan 14 proyek PLTS dengan taksiran nilai investasi mencapai US$7,62 miliar, atau sekitar Rp135 triliun, pada akhir Agustus lalu.Selain pengembangan bisnis secara organik, manajemen juga mempertimbangkan untuk berekspansi secara non-organik, melalui penyertaan modal atau akuisisi perusahaan yang mendukung visi baru DOOH.“Perseroan memiliki strategi, yaitu berencana untuk mengakuisisi perusahaan yang memiliki bisnis ataupun yang sudah menjalankan kelima-limanya, sehingga nanti kita bisa melakukan proses percepatan,” jelas manajemen.Peluang rights issue?Dengan rencana pengembangan bisnis ini, manajemen DOOH pun mengaku membuka peluang aksi korporasi untuk memperkuat struktur modal.“Aksi korporasi ini sedang didiskusikan dan dipertimbangkan atas beberapa opsi pendanaan, termasuk salah satunya pendanaan bersifat ekuitas, seperti right issue,” kata manajemen dalam Public Expose, Jumat (4/9).Namun, untuk saat ini, aksi korporasi tersebut masih dalam tahap diskusi.Di sisi lain, seiring perubahan arah bisnis ini, manajemen DOOH menegaskan bahwa Perseroan tidak lantas “mengesampingkan kegiatan usaha yang sebelumnya.”Menurut data IDNFinancials.com, DOOH dahulu lebih dikenal sebagai perusahaan periklanan Out-of-Home (OOH) dengan jenama SSPACE.Pada Maret 2026 lalu, PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) bahkan menggandeng Perseroan untuk mengoptimalkan pemasaran berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung target 40 juta pelanggan program Internet Rakyat (IRA) murah miliknya.Sebagai catatan, usai akuisisi oleh PT Sinergi Internasional Investama, DOOH belum mengungkapkan rencana tender offer wajib. Data IDNFinancials mencatat bahwa kini, pemilik manfaat akhir kepemilikan saham DOOH dan WIFI merupakan sosok yang sama, yaitu Tinawati. (ZH)

Usai diakuisisi pengendali baru, DOOH siap ekspansi organik dan inorganik ke ekosistem AI.

Transformasi DOOH: Bidik data centre hingga PLTS, siap rights issue?

JAKARTA - PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE) menyiapkan aksi penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue untuk menghimpun dana maksimal Rp1,27 triliun.Dalam prospektus yang diterbitkan perseroan, CBRE akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 11,80 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp25 per saham.Perseroan menetapkan harga pelaksanaan Rp108 per saham. Jumlah saham baru tersebut setara 72,22% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah aksi korporasi.Dengan skema tersebut, setiap pemegang 100 saham lama akan memperoleh 260 HMETD. Setiap satu HMETD memberikan hak untuk membeli satu saham baru seharga Rp108.Perseroan akan menggunakan sebagian besar dana hasil rights issue untuk mengonversi utang menjadi modal disetor. Nilai utang yang dikonversi mencapai Rp858,60 miliar atau setara US$48,5 juta dengan kurs Rp17.703 per dolar AS.Utang tersebut berasal dari PT Garuda Nusantara Mineral, PT Saga Investama Sedaya, Yafin Tandiono Tan, dan Hilong Shipping Holding Limited.Setelah konversi utang dan dikurangi biaya pelaksanaan PMHMETD I, CBRE akan menggunakan dana bersih yang tersisa sebagai modal kerja untuk mendukung kelangsungan dan pengembangan usaha.Aksi korporasi ini juga berpotensi mengubah struktur pemegang saham CBRE. Berdasarkan skenario dalam prospektus, PT Omudas Investment Holdco yang saat ini menguasai 61,13% saham akan terdilusi menjadi 16,98% setelah rights issue.PT Republik Capital Indonesia juga turun dari 9,30% menjadi 2,58%. Sebaliknya, PT Garuda Nusantara Mineral berpotensi memegang 20,07%, PT Saga Investama Sedaya 12,54%, Yafin Tandiono Tan 11,04%, dan Hilong Shipping Holding Limited 5,02%.Dalam skenario tersebut, pemegang saham publik yang melaksanakan seluruh HMETD dan memesan saham tambahan akan memiliki 26,20% saham CBRE setelah aksi korporasi.CBRE dijadwalkan memperoleh pernyataan efektif pada 23 Oktober 2026. Perdagangan HMETD berlangsung pada 6-12 November 2026, sedangkan periode pelaksanaan HMETD berlangsung pada tanggal yang sama.Pemegang saham yang tercatat pada 4 November 2026 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD dalam aksi tersebut.(DH)

CBRE menyiapkan rights issue Rp1,27 triliun untuk mengonversi utang Rp858,6 miliar jadi modal.

Emiten terafiliasi Andry Hakim gelar rights issue Rp1,27 triliun

JAKARTA - PT Bank Kasikorn Indonesia Tbk (BMAS), yang sebelumnya bernama PT Bank Maspion Indonesia Tbk, telah menerbitkan rencana penambahan modal melalui skema Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV (PMHMETD IV) atau rights issue.Informasi terbaru dari Perseroan menyebutkan bahwa pemegang saham yang tidak menggunakan haknya dalam aksi korporasi Perseroan tersebut berpotensi mengalami dilusi kepemilikan maksimal 13,71%.Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan pada Rabu (19/8), BMAS mengonfirmasi rencana penerbitan sebanyak-banyaknya 2,87 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham dalam rights issue mendatang.Jumlah tersebut setara dengan 15,88% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan saat ini.Manajemen BMAS menyatakan PMHMETD IV bertujuan memperkuat struktur permodalan perseroan sekaligus memberikan kesempatan kepada investor untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.Seluruh dana bersih yang diperoleh dari rights issue, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan sepenuhnya sebagai modal kerja untuk meningkatkan penyaluran kredit perseroan.Pelaksanaan aksi korporasi tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada Kamis, 27 Agustus 2026.Sementara itu, saham BMAS bergerak menguat pada perdagangan Rabu (19/8). Hingga sesi II pukul 14.48 WIB, saham BMAS naik 1,21% ke level Rp500 per saham.Dalam sebulan terakhir, saham BMAS tercatat menguat 2,46%. Namun, sejak awal 2026, saham mengalami penurunan sebesar 22,48%. (DK/ZH)

Porsi pemegang saham yang tak berpartisipasi dalam rights issue 2,87 miliar saham akan terdilusi.

Rights issue BMAS berpotensi gerus porsi pemegang saham hingga 13,71%

JAKARTA - PT Harta Djaya Karya Tbk (MEJA) terus mematangkan rencana akuisisi PT Trimata Coal Perkasa (TCP) melalui aksi korporasi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.
Berdasarkan keterbukaan informasi BEI, Selasa (22/7), Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Agustus 2026.
Dalam rapat tersebut, pemegang saham akan dimintai persetujuan untuk memberikan kuasa kepada direksi melaksanakan penambahan modal dasar Perseroan sebagai bagian dari persiapan rights issue guna mendanai rencana akuisisi TCP.
Seiring proses tersebut, Perseroan tengah menyelesaikan audit laporan keuangan periode Juni 2026. "Sebagai salah satu persyaratan aksi korporasi,&rdquo; tulis manajemen.
Perseroan turut menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik untuk mendukung rencana perubahan kegiatan usaha menjadi perusahaan induk (holding company).
Seperti diberitakan IDNFinancials.com sebelumnya, PT Triple Berkah Bersama (Triple B) selaku pengendali MEJA mengungkapkan tengah menyiapkan pendanaan untuk mengakuisisi saham TCP.
Direktur Utama Triple B, Noprian Fadli, mengatakan perseroan bersama pemegang saham pengendali TCP sedang menyiapkan seluruh kebutuhan agar MEJA dapat menggelar RUPSLB terkait penambahan modal dalam rangka akuisisi tersebut.
"Saat ini kami dengan PSP (Pemegang Saham Pengendali) TCP sedang mempersiapkan hal-hal yang diperlukan agar MEJA dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, untuk penambahan modal, untuk rencana akuisisi tersebut," kata Noprian.
Pada 22 Desember 2025, Triple B dan TCP menandatangani perjanjian akuisisi bertahap sebesar 45% saham TCP. Setelah penandatanganan tersebut, TCP menunjuk PT Mitra Abadi Mahakam (MAM) untuk mengelola kegiatan eksploitasi tambang batu bara miliknya di Tungkal Lir, Banyuasin, Sumatera Selatan.
Noprian mengatakan MAM menargetkan produksi batu bara mencapai 1,5 juta ton pada 2026 sesuai rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang telah disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Produksi tersebut telah memiliki calon pembeli, yakni Agro Energy Trading Pte Ltd. (DH)

MEJA menggelar RUPSLB pada Agustus untuk memuluskan rights issue dan akuisisi TCP.

MEJA matangkan rights issue untuk akuisisi Trimata Coal

JAKARTA &ndash; PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), emiten migas di bawah naungan Grup Bakrie, ungkap rencana menambah modal dengan memberikan hak efek memesan terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue jumbo Rp4,12 triliun.
Dalam prospektusnya, manajemen mengungkapkan bahwa ENRG akan menawarkan 13,28 miliar lembar saham baru Seri B &ndash; atau setara dengan 33,33% modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
Perseroan telah menetapkan rasio rights issue 2:1, yang berarti bahwa tiap pemegang saham yang memiliki 2 lembar saham ENRG akan diberikan 1 HMETD, yang dapat digunakan untuk membeli 1 saham baru dengan harga pelaksanaan Rp310 per lembar.
Dengan demikian, Perseroan diperkirakan meraup dana hasil rights issue hingga Rp4,12 triliun.
Menurut manajemen ENRG, 96,59% dari hasil rights issue tersebut akan digunakan untuk meningkatkan penyertaan modal pada entitas anak, sedangkan sisa 3,41% akan dialokasikan untuk modal kerja dan operasional ENRG sendiri.
ENRG kini mengelola 13 wilayah kerja minyak dan gas bumi seluas lebih dari 38.000 km2 yang tersebar di Sumatra, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, hingga Mozambik (Afrika) melalui perusahaan anaknya.
Mengutip prospektus rights issue ENRG, PT Shima Global Kapital, pengendali ENRG dengan kepemilikan 17,55%, menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD, dan mengalihkan 2,33 miliar HMETD miliknya kepada PT Bakrie Kalila Invesment (BKI).
BKI, bersama dengan &ldquo;pihak terafiliasi lainnya yang akan ditentukan kemudian&rdquo; telah menyatakan siap menjadi pembeli siaga dalam aksi korporasi ini, dengan jumlah maksimal 10,48 miliar HMETD, atau setara dengan total nilai pelaksanaan hingga Rp3,25 triliun.
Dengan asumsi bahwa tidak ada pemegang saham yang berpartisipasi dalam aksi ini, jumlah kepemilikan BKI serta pihak afiliasinya dalam ENRG berpotensi naik signifikan dari 3,56% menjadi 35,71%.
Sebaliknya, pemegang saham lain berpotensi mengalami dilusi kepemilikan saham secara proporsional hingga 33,33%, termasuk porsi masyarakat yang turun, dari 52,49% menjadi 34,99%.
Berikut adalah jadwal pelaksanaan rights issue ENRG:
<ul>
<li>Cum dan ex HMETD di pasar reguler dan negosiasi: 13 &amp; 14 Agustus 2026</li>
<li>Recording date untuk mendapat HMETD: 18 Agustus 2026</li>
<li>Tanggal distribusi HMETD: 19 Agustus 2026</li>
<li>Periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD: 20 &ndash; 28 Agustus 2026</li>
<li>Periode distribusi saham HMETD : 24 Agustus &ndash; 1 September 2026</li>
</ul>
Sebagai catatan, aksi korporasi triliunan ini telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ENRG pada 5 Juni 2026 lalu.
Aksi korporasi ini juga digelar menyusul private placement 218,31 juta lembar saham baru yang juga diambil alih oleh BKI pada tengah Juni 2026. (ZH)

Jika pemegang saham tak berpartisipasi, kepemilikan berpotensi terpangkas 33,33%. Simak jadwalnya.

ENRG rights issue jumbo Rp4,12 triliun, Grup Bakrie jadi pembeli siaga

JAKARTA &ndash; PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA), emiten ritel pengelola Hypermart, akan menggelar penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue pada Juni 2026 mendatang untuk ekspansi jaringan.
Dalam aksi korporasi ini, MPPA akan menerbitkan sekitar 24 miliar lembar saham baru &ndash; atau setara dengan 64,9% modal ditempatkan dan disetor setelah rights issue.
Perseroan telah menetapkan rasio 114:211, yang berarti tiap 114 lembar, pemegang saham berhak mendapatkan 211 HMETD yang dapat digunakan untuk membeli satu lembar saham baru.
Dengan harga pelaksanaan yang ditetapkan sebesar Rp50 per lembar, makan nilai transaksi rights issue ini akan mencapai Rp1,2 triliun.
Dalam prospektusnya, MPPA menyebutkan bahwa 65,35% dana rights issue &ndash; atau total Rp 780 miliar &ndash; akan digunakan untuk mengakuisisi 6 bidang lahan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten, dari pihak afiliasi.
Sementara itu, sisanya akan dialokasikan untuk belanja operasional atau opex.
Sebagai catatan, tiga bidang lahan di Surabaya, Gresik, dan Bogor yang sudah dibeli MPPA akan digunakan untuk lokasi ekspansi jaringan ritel Perseroan.
&ldquo;Termasuk namun tidak terbatas pada format bisnis Perseroan seperti Hypermart, Hyfresh, Foodmart Fresh dan Foodmart Primo, Boston, dan FMX,&rdquo; imbuh manajemen.
Ekspansi ini juga mencakup brand milik dan/atau yang dikelola oleh Perusahaan dan Anak Perseroan, beserta tenant pelengkap serta integrasi layanan Omni-channel.
Sementara itu, dua bidang lahan lain di Yogyakarta dan Bogor akan dikembangkan menjadi heritage retail.
&ldquo;Serta dimanfaatkan sebagai showcase konsep Bread &amp; Butter dan Mother Store untuk pengembangan serta pengujian inovasi format ritel Perseroan,&rdquo; tambah manajemen MPPA.
Sementara itu, satu bidang lahan di Banten akan digunakan MPPA untuk mengembangkan solusi rantai pasok jangka panjang (long-term supply chain solutions) bagi Perseroan demi efisiensi jaringan distribusinya.
Sebagai bagian dari Grup Lippo, pengendali MPPA, PT Multipolar Tbk (MLPL), menyatakan siap melaksanakan semua HMETD yang menjadi haknya, sekaligus bertindak sebagai pembeli siaga (standby buyer).
Sebagai catatan, MPPA mencatatkan defisiensi modal per Desember 2025, dengan total ekuitas di level minus Rp2,2 miliar.
Berdasarkan pantauan IDNFinancials.com, karena ekuitas berada di posisi negatif, pihak BEI memasukkan MPPA ke dalam Papan Pemantauan Khusus dengan skema jual beli Full Call Auction (FCA) sejak 19 Februari 2026.
Namun, seiring rilisnya prospektus rights issue ini, harga saham MPPA tampak naik 6,38% ke level Rp50 per lembar, meski sejak awal tahun, harga saham emiten ini telah anjlok 18,03%. (ZH)

Rights issue setara dengan 64,9% modal MPPA. Emiten tertahan di papan FCA akibat defisiensi modal.

Ekuitas minus, pemilik Hypermart MPPA gelar rights issue Rp1,2 triliun

JAKARTA &ndash; PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge merevisi rencana penggunaan dana yang didapat dari Penerbitan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue Juli lalu.
Berdasarkan keterbukaan informasi, Selasa (3/3), WIFI akan mengalihkan Rp5,89 triliun dana rights issue kepada PT Jaringan Infra Andalan (JIA), yang kemudian akan digunakan untuk setoran modal pada PT Telemedia Komunikasi Pratama (TKP).
Sebagai catatan, TKP diketahui sebagai penyelenggara proyek 5G FWA 1,4 GHz atau yang lebih dikenal dengan Internet Rakyat (IRA).
Berikut alokasi lebih detail:
<ol>
<li>Rp5,1 triliun akan digunakan TKP untuk pengadaan perangkat CPE (Customer Premises Equipment) dan perangkat RAN (Radio Access Network);</li>
<li>Rp403,8 miliar untuk pembayaran biaya IPFR Tahunan spektrum 1,4 GHz; dan</li>
<li>Rp421 miliar untuk modal kerja proyek dalam rangka mendukung pengembangan layanan, termasuk membiayai keperluan operasional proyek FWA.</li>
</ol>
Dana untuk pengadaan perangkat pada poin I diproyeksi akan digelontorkan bertahap hingga kuartal 4 2027, sedangkan biaya IPFR dan modal kerja operasional TKP akan disiapkan hingga kuartal 4 2026.
Sebelumnya, IDNFinancials.com merinci bahwa dana rights issue akan dialihkan JIA kepada PT Integrasi Jaringan Ekosistem (IJE) untuk pembangunan jaringan fiber to the home (FTTH).
Namun, dalam rangka optimalisasi strategi ekspansi, WIFI akan memprioritaskan dana tersebut untuk program IRA yang baru saja diluncurkan bulan ini, dibandingkan pembangunan jaringan fiber yang dinilai lebih masif.
&ldquo;Dalam jangka menengah dan panjang, proyek FWA berpotensi memberikan kontribusi pendapatan yang lebih cepat sehingga dapat memperkuat arus kas operasional dan struktur keuangan Perseroan secara konsolidasian,&rdquo; jelas manajemen dalam keterangan resminya.
Manajemen menegaskan bahwa rencana perubahan penggunaan dana rights issue ini tidak akan berdampak pada kinerja keuangan, aset, maupun liabilitas Perseroan.
Namun, Perseroan masih harus mengantongi persetujuan dari para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 8 April 2026 mendatang.
Terbaru, WIFI dikabarkan telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Strategis dengan FiberHome, serta menjajaki kolaborasi strategis dengan Baicells untuk pengembangan proyek FWA-nya dalam gelaran Mobile World Congress 2026 di Barcelona, Spanyol, pada Selasa (3/3). (ZH)

Pengembangan jaringan FTTH dinilai masif, WIFI pilih utamakan proyek FWA untuk genjot arus kas.

Prioritaskan Internet Rakyat, WIFI siap alihkan dana rights issue

INET akhirnya umumkan jadwal rights issue, tetapkan harga Rp250
Harga INET melambung 228,6% persen dalam 3 bulan terakhir, namun harga rights issue tetap Rp250 per lembar.
JAKARTA &ndash; PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) akhirnya mengumumkan jadwal terbaru pelaksanaan rights issue-nya, dengan target dana Rp3,2 triliun.
INET pertama kali mengumumkan rencana aksi korporasi ini pada 26 September 2025 lalu, dengan target pelaksanaan rights issue di awal Desember 2025.
Nyatanya, pelaksanaannya tak kunjung terealisasi hingga akhir Desember, karena masih menunggu keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, INET akhirnya kembali menerbitkan prospektus rights issue-nya pada hari ini, Selasa (23/12), dengan skema rights issue yang tidak berubah dari rencana awal.
INET akan menerbitkan 12,8 miliar lembar saham biasa dalam aksi korporasi ini dengan rasio 3:4, yang berarti bahwa setiap pemegang 3 saham lama akan berhak mendapatkan 4 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
Tiap HMETD dapat digunakan untuk membeli satu lembar saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp250 per lembar, sehingga total dana yang akan diraup INET mencapai Rp3,2 triliun.
Menariknya, sejak pertama kali rencana rights issue diterbitkan pada 26 September hingga hari ini, harga saham INET sudah melonjak 228,95%&mdash;melesat dari Rp228 menjadi Rp750 pada pukul 14.55 WIB, Selasa (23/12).
Berdasarkan prospektus INET, sekitar Rp2,94 triliun dari dana hasil rights issue akan disalurkan sebagai setoran modal untuk anak usaha barunya, PT Garuda Prima Internetindo (GPI).
GPI akan menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan jaringan Fiber to the Home (FTTH) dengan teknologi WiFi 7 untuk 2 juta pelanggan di Bali dan Lombok, serta memperkuat modal kerjanya.
Selain itu, Rp215,38 miliar akan dialihkan kepada anak usaha INET yang lain, PT Pusat Fiber Indonesia (PFI), untuk melunasi biaya Indefeasible Right of Use (IRU) jaringan kabel bawah laut (submarine cable) kepada PT Jejaring Mitra Persada (JMP).
&ldquo;Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan,&rdquo; tambah manajemen INET dalam prospektusnya, Selasa (23/12).
Pemegang saham pengendali INET, PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara akan bertindak sebagai pembeli siaga dalam rights issue kali ini.
Di sisi lain, porsi kepemilikan pemegang saham yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan HMETD akan terdilusi hingga 57,14%.
Sebagai catatan, INET juga akan menerbitkan 2,3 miliar waran seri II bersamaan dengan penerbitan saham baru ini.
&ldquo;Waran Seri II diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang melaksanakan haknya dalam PMHMETD I,&rdquo; ujar manajemen dalam prospektusnya.
Tiap pemegang HMETD yang membeli 50 saham baru akan memperoleh 9 waran seri II, yang masing-masing dapat digunakan untuk menebus 1 saham baru dengan harga Rp300 per lembar.
Berikut adalah jadwal lengkap pelaksanaan rights issue serta waran INET:
<ul>
<li>Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi: 2 Januari 2026</li>
<li>Recording date DPS yang berhak atas HMETD: 6 Januari 2026</li>
<li>Tanggal Distribusi SBHMETD: 7 Januari 2026</li>
<li>Tanggal Pencatatan SBHMETD di BEI: 8 Januari 2026</li>
<li>Periode Pelaksanaan HMETD: 8 &ndash; 22 Januari 2026</li>
<li>Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD: 12 &ndash; 26 Januari 2026</li>
<li>Periode Pelaksanaan Waran Seri II: 13 Juli 2026 &ndash; 13 Juli 2028</li>
</ul>
(ZH)

Harga INET melambung 228,6% persen dalam 3 bulan terakhir, namun harga pelaksanaan tetap Rp250.

INET akhirnya umumkan jadwal rights issue, tetapkan harga Rp250

JAKARTA &ndash; Bursa Efek Indonesia (BEI) mengakhiri suspensi perdagangan saham dan waran PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) di seluruh pasar mulai sesi I perdagangan saham besok, Rabu (10/12).
Berdasarkan data IDNFinancials.com, perdagangan saham dan INET dihentikan sementara (suspensi) sejak Kamis (4/12) pekan lalu, karena peningkatan harga kumulatif yang signifikan.
Harga saham INET memang melonjak tajam dalam sebulan terakhir, atau dari harga penutupan perdagangan 10 November 2025 lalu, yaitu mencapai 93,75%.
Jika ditarik lebih jauh lagi, sejak awal November 2025, kenaikan harganya bahkan sudah menyentuh 174,82% hingga penutupan perdagangan Rabu (3/12) pekan lalu di level Rp775 per lembar.
INET memang tengah merencanakan dua aksi korporasi besar, termasuk rights issue Rp3,2 triliun dan penerbitan obligasi Rp1 triliun &ndash; yang ditargetkan rilis pada 2026 mendatang.
Namun, sebagai catatan, rights issue INET belum dieksekusi hingga kini, meskipun jadwal pelaksanaan Hak Memilih Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sudah lewat &ndash; yang seharusnya dilaksanakan pada 1-5 Desember 2025.
&ldquo;Untuk Right Issue sendiri, Perseroan masih menunggu jawaban dari OJK, saat ini kita sudah REG 2,&rdquo; ujar manajemen dalam Paparan Publik Insidentil 1 Desember 2025 lalu.
Dengan pendanaan dari dua aksi korporasi tersebut, pada tahun 2026-2027, INET akan menyasar perluasan jaringan Fiber-to-the-Home (FTTH) di Bali, Lombok, dan Kalimantan Barat, serta proyek FTTH di Pulau Jawa.
Kemudian, INET juga akan meresmikan kontrak IRU dan memasarkan penyewaan Submarine Cable Jakarta-Batam dan Batam-Singapura.
Tak hanya itu, INET juga diketahui tengah dalam proses akuisisi PT Personil Alih Daya Tbk (PADA) dan PT Trans Hybrid Communication (THC) untuk memperkuat inisiatif ekspansi Perseroan.
&ldquo;Status progres negosiasi terkini berjalan dengan baik, dan saat ini Perseroan sedang dalam tahap akhir proses due diligence dan juga penyusunan Laporan Penilai Independen (KJPP),&rdquo; ujar manajemen mengenai akuisisi PADA dan THC dalam suratnya kepada BEI, Jumat (5/12).
Berdasarkan data IDNFinancials.com, PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara masih mengendalikan 58,6% saham INET, sementara masyarakat memegang 41,4% sisanya. (ZH)

Saham dan waran INET dapat diperdagangkan kembali di seluruh pasar mulai besok, 10 Desember 2025.