JAKARTA &ndash; PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), emiten migas di bawah naungan Grup Bakrie, ungkap rencana menambah modal dengan memberikan hak efek memesan terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue jumbo Rp4,12 triliun.
Dalam prospektusnya, manajemen mengungkapkan bahwa ENRG akan menawarkan 13,28 miliar lembar saham baru Seri B &ndash; atau setara dengan 33,33% modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
Perseroan telah menetapkan rasio rights issue 2:1, yang berarti bahwa tiap pemegang saham yang memiliki 2 lembar saham ENRG akan diberikan 1 HMETD, yang dapat digunakan untuk membeli 1 saham baru dengan harga pelaksanaan Rp310 per lembar.
Dengan demikian, Perseroan diperkirakan meraup dana hasil rights issue hingga Rp4,12 triliun.
Menurut manajemen ENRG, 96,59% dari hasil rights issue tersebut akan digunakan untuk meningkatkan penyertaan modal pada entitas anak, sedangkan sisa 3,41% akan dialokasikan untuk modal kerja dan operasional ENRG sendiri.
ENRG kini mengelola 13 wilayah kerja minyak dan gas bumi seluas lebih dari 38.000 km2 yang tersebar di Sumatra, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, hingga Mozambik (Afrika) melalui perusahaan anaknya.
Mengutip prospektus rights issue ENRG, PT Shima Global Kapital, pengendali ENRG dengan kepemilikan 17,55%, menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD, dan mengalihkan 2,33 miliar HMETD miliknya kepada PT Bakrie Kalila Invesment (BKI).
BKI, bersama dengan &ldquo;pihak terafiliasi lainnya yang akan ditentukan kemudian&rdquo; telah menyatakan siap menjadi pembeli siaga dalam aksi korporasi ini, dengan jumlah maksimal 10,48 miliar HMETD, atau setara dengan total nilai pelaksanaan hingga Rp3,25 triliun.
Dengan asumsi bahwa tidak ada pemegang saham yang berpartisipasi dalam aksi ini, jumlah kepemilikan BKI serta pihak afiliasinya dalam ENRG berpotensi naik signifikan dari 3,56% menjadi 35,71%.
Sebaliknya, pemegang saham lain berpotensi mengalami dilusi kepemilikan saham secara proporsional hingga 33,33%, termasuk porsi masyarakat yang turun, dari 52,49% menjadi 34,99%.
Berikut adalah jadwal pelaksanaan rights issue ENRG:
<ul>
<li>Cum dan ex HMETD di pasar reguler dan negosiasi: 13 &amp; 14 Agustus 2026</li>
<li>Recording date untuk mendapat HMETD: 18 Agustus 2026</li>
<li>Tanggal distribusi HMETD: 19 Agustus 2026</li>
<li>Periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD: 20 &ndash; 28 Agustus 2026</li>
<li>Periode distribusi saham HMETD : 24 Agustus &ndash; 1 September 2026</li>
</ul>
Sebagai catatan, aksi korporasi triliunan ini telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ENRG pada 5 Juni 2026 lalu.
Aksi korporasi ini juga digelar menyusul private placement 218,31 juta lembar saham baru yang juga diambil alih oleh BKI pada tengah Juni 2026. (ZH)

Jika pemegang saham tak berpartisipasi, kepemilikan berpotensi terpangkas 33,33%. Simak jadwalnya.

ENRG rights issue jumbo Rp4,12 triliun, Grup Bakrie jadi pembeli siaga

JAKARTA &ndash; PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA), emiten ritel pengelola Hypermart, akan menggelar penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue pada Juni 2026 mendatang untuk ekspansi jaringan.
Dalam aksi korporasi ini, MPPA akan menerbitkan sekitar 24 miliar lembar saham baru &ndash; atau setara dengan 64,9% modal ditempatkan dan disetor setelah rights issue.
Perseroan telah menetapkan rasio 114:211, yang berarti tiap 114 lembar, pemegang saham berhak mendapatkan 211 HMETD yang dapat digunakan untuk membeli satu lembar saham baru.
Dengan harga pelaksanaan yang ditetapkan sebesar Rp50 per lembar, makan nilai transaksi rights issue ini akan mencapai Rp1,2 triliun.
Dalam prospektusnya, MPPA menyebutkan bahwa 65,35% dana rights issue &ndash; atau total Rp 780 miliar &ndash; akan digunakan untuk mengakuisisi 6 bidang lahan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten, dari pihak afiliasi.
Sementara itu, sisanya akan dialokasikan untuk belanja operasional atau opex.
Sebagai catatan, tiga bidang lahan di Surabaya, Gresik, dan Bogor yang sudah dibeli MPPA akan digunakan untuk lokasi ekspansi jaringan ritel Perseroan.
&ldquo;Termasuk namun tidak terbatas pada format bisnis Perseroan seperti Hypermart, Hyfresh, Foodmart Fresh dan Foodmart Primo, Boston, dan FMX,&rdquo; imbuh manajemen.
Ekspansi ini juga mencakup brand milik dan/atau yang dikelola oleh Perusahaan dan Anak Perseroan, beserta tenant pelengkap serta integrasi layanan Omni-channel.
Sementara itu, dua bidang lahan lain di Yogyakarta dan Bogor akan dikembangkan menjadi heritage retail.
&ldquo;Serta dimanfaatkan sebagai showcase konsep Bread &amp; Butter dan Mother Store untuk pengembangan serta pengujian inovasi format ritel Perseroan,&rdquo; tambah manajemen MPPA.
Sementara itu, satu bidang lahan di Banten akan digunakan MPPA untuk mengembangkan solusi rantai pasok jangka panjang (long-term supply chain solutions) bagi Perseroan demi efisiensi jaringan distribusinya.
Sebagai bagian dari Grup Lippo, pengendali MPPA, PT Multipolar Tbk (MLPL), menyatakan siap melaksanakan semua HMETD yang menjadi haknya, sekaligus bertindak sebagai pembeli siaga (standby buyer).
Sebagai catatan, MPPA mencatatkan defisiensi modal per Desember 2025, dengan total ekuitas di level minus Rp2,2 miliar.
Berdasarkan pantauan IDNFinancials.com, karena ekuitas berada di posisi negatif, pihak BEI memasukkan MPPA ke dalam Papan Pemantauan Khusus dengan skema jual beli Full Call Auction (FCA) sejak 19 Februari 2026.
Namun, seiring rilisnya prospektus rights issue ini, harga saham MPPA tampak naik 6,38% ke level Rp50 per lembar, meski sejak awal tahun, harga saham emiten ini telah anjlok 18,03%. (ZH)

Rights issue setara dengan 64,9% modal MPPA. Emiten tertahan di papan FCA akibat defisiensi modal.

Ekuitas minus, pemilik Hypermart MPPA gelar rights issue Rp1,2 triliun

JAKARTA &ndash; PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge merevisi rencana penggunaan dana yang didapat dari Penerbitan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue Juli lalu.
Berdasarkan keterbukaan informasi, Selasa (3/3), WIFI akan mengalihkan Rp5,89 triliun dana rights issue kepada PT Jaringan Infra Andalan (JIA), yang kemudian akan digunakan untuk setoran modal pada PT Telemedia Komunikasi Pratama (TKP).
Sebagai catatan, TKP diketahui sebagai penyelenggara proyek 5G FWA 1,4 GHz atau yang lebih dikenal dengan Internet Rakyat (IRA).
Berikut alokasi lebih detail:
<ol>
<li>Rp5,1 triliun akan digunakan TKP untuk pengadaan perangkat CPE (Customer Premises Equipment) dan perangkat RAN (Radio Access Network);</li>
<li>Rp403,8 miliar untuk pembayaran biaya IPFR Tahunan spektrum 1,4 GHz; dan</li>
<li>Rp421 miliar untuk modal kerja proyek dalam rangka mendukung pengembangan layanan, termasuk membiayai keperluan operasional proyek FWA.</li>
</ol>
Dana untuk pengadaan perangkat pada poin I diproyeksi akan digelontorkan bertahap hingga kuartal 4 2027, sedangkan biaya IPFR dan modal kerja operasional TKP akan disiapkan hingga kuartal 4 2026.
Sebelumnya, IDNFinancials.com merinci bahwa dana rights issue akan dialihkan JIA kepada PT Integrasi Jaringan Ekosistem (IJE) untuk pembangunan jaringan fiber to the home (FTTH).
Namun, dalam rangka optimalisasi strategi ekspansi, WIFI akan memprioritaskan dana tersebut untuk program IRA yang baru saja diluncurkan bulan ini, dibandingkan pembangunan jaringan fiber yang dinilai lebih masif.
&ldquo;Dalam jangka menengah dan panjang, proyek FWA berpotensi memberikan kontribusi pendapatan yang lebih cepat sehingga dapat memperkuat arus kas operasional dan struktur keuangan Perseroan secara konsolidasian,&rdquo; jelas manajemen dalam keterangan resminya.
Manajemen menegaskan bahwa rencana perubahan penggunaan dana rights issue ini tidak akan berdampak pada kinerja keuangan, aset, maupun liabilitas Perseroan.
Namun, Perseroan masih harus mengantongi persetujuan dari para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 8 April 2026 mendatang.
Terbaru, WIFI dikabarkan telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Strategis dengan FiberHome, serta menjajaki kolaborasi strategis dengan Baicells untuk pengembangan proyek FWA-nya dalam gelaran Mobile World Congress 2026 di Barcelona, Spanyol, pada Selasa (3/3). (ZH)

Pengembangan jaringan FTTH dinilai masif, WIFI pilih utamakan proyek FWA untuk genjot arus kas.

Prioritaskan Internet Rakyat, WIFI siap alihkan dana rights issue

INET akhirnya umumkan jadwal rights issue, tetapkan harga Rp250
Harga INET melambung 228,6% persen dalam 3 bulan terakhir, namun harga rights issue tetap Rp250 per lembar.
JAKARTA &ndash; PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) akhirnya mengumumkan jadwal terbaru pelaksanaan rights issue-nya, dengan target dana Rp3,2 triliun.
INET pertama kali mengumumkan rencana aksi korporasi ini pada 26 September 2025 lalu, dengan target pelaksanaan rights issue di awal Desember 2025.
Nyatanya, pelaksanaannya tak kunjung terealisasi hingga akhir Desember, karena masih menunggu keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, INET akhirnya kembali menerbitkan prospektus rights issue-nya pada hari ini, Selasa (23/12), dengan skema rights issue yang tidak berubah dari rencana awal.
INET akan menerbitkan 12,8 miliar lembar saham biasa dalam aksi korporasi ini dengan rasio 3:4, yang berarti bahwa setiap pemegang 3 saham lama akan berhak mendapatkan 4 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
Tiap HMETD dapat digunakan untuk membeli satu lembar saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp250 per lembar, sehingga total dana yang akan diraup INET mencapai Rp3,2 triliun.
Menariknya, sejak pertama kali rencana rights issue diterbitkan pada 26 September hingga hari ini, harga saham INET sudah melonjak 228,95%&mdash;melesat dari Rp228 menjadi Rp750 pada pukul 14.55 WIB, Selasa (23/12).
Berdasarkan prospektus INET, sekitar Rp2,94 triliun dari dana hasil rights issue akan disalurkan sebagai setoran modal untuk anak usaha barunya, PT Garuda Prima Internetindo (GPI).
GPI akan menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan jaringan Fiber to the Home (FTTH) dengan teknologi WiFi 7 untuk 2 juta pelanggan di Bali dan Lombok, serta memperkuat modal kerjanya.
Selain itu, Rp215,38 miliar akan dialihkan kepada anak usaha INET yang lain, PT Pusat Fiber Indonesia (PFI), untuk melunasi biaya Indefeasible Right of Use (IRU) jaringan kabel bawah laut (submarine cable) kepada PT Jejaring Mitra Persada (JMP).
&ldquo;Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan,&rdquo; tambah manajemen INET dalam prospektusnya, Selasa (23/12).
Pemegang saham pengendali INET, PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara akan bertindak sebagai pembeli siaga dalam rights issue kali ini.
Di sisi lain, porsi kepemilikan pemegang saham yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan HMETD akan terdilusi hingga 57,14%.
Sebagai catatan, INET juga akan menerbitkan 2,3 miliar waran seri II bersamaan dengan penerbitan saham baru ini.
&ldquo;Waran Seri II diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang melaksanakan haknya dalam PMHMETD I,&rdquo; ujar manajemen dalam prospektusnya.
Tiap pemegang HMETD yang membeli 50 saham baru akan memperoleh 9 waran seri II, yang masing-masing dapat digunakan untuk menebus 1 saham baru dengan harga Rp300 per lembar.
Berikut adalah jadwal lengkap pelaksanaan rights issue serta waran INET:
<ul>
<li>Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi: 2 Januari 2026</li>
<li>Recording date DPS yang berhak atas HMETD: 6 Januari 2026</li>
<li>Tanggal Distribusi SBHMETD: 7 Januari 2026</li>
<li>Tanggal Pencatatan SBHMETD di BEI: 8 Januari 2026</li>
<li>Periode Pelaksanaan HMETD: 8 &ndash; 22 Januari 2026</li>
<li>Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD: 12 &ndash; 26 Januari 2026</li>
<li>Periode Pelaksanaan Waran Seri II: 13 Juli 2026 &ndash; 13 Juli 2028</li>
</ul>
(ZH)

Harga INET melambung 228,6% persen dalam 3 bulan terakhir, namun harga pelaksanaan tetap Rp250.

INET akhirnya umumkan jadwal rights issue, tetapkan harga Rp250

JAKARTA &ndash; Bursa Efek Indonesia (BEI) mengakhiri suspensi perdagangan saham dan waran PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) di seluruh pasar mulai sesi I perdagangan saham besok, Rabu (10/12).
Berdasarkan data IDNFinancials.com, perdagangan saham dan INET dihentikan sementara (suspensi) sejak Kamis (4/12) pekan lalu, karena peningkatan harga kumulatif yang signifikan.
Harga saham INET memang melonjak tajam dalam sebulan terakhir, atau dari harga penutupan perdagangan 10 November 2025 lalu, yaitu mencapai 93,75%.
Jika ditarik lebih jauh lagi, sejak awal November 2025, kenaikan harganya bahkan sudah menyentuh 174,82% hingga penutupan perdagangan Rabu (3/12) pekan lalu di level Rp775 per lembar.
INET memang tengah merencanakan dua aksi korporasi besar, termasuk rights issue Rp3,2 triliun dan penerbitan obligasi Rp1 triliun &ndash; yang ditargetkan rilis pada 2026 mendatang.
Namun, sebagai catatan, rights issue INET belum dieksekusi hingga kini, meskipun jadwal pelaksanaan Hak Memilih Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sudah lewat &ndash; yang seharusnya dilaksanakan pada 1-5 Desember 2025.
&ldquo;Untuk Right Issue sendiri, Perseroan masih menunggu jawaban dari OJK, saat ini kita sudah REG 2,&rdquo; ujar manajemen dalam Paparan Publik Insidentil 1 Desember 2025 lalu.
Dengan pendanaan dari dua aksi korporasi tersebut, pada tahun 2026-2027, INET akan menyasar perluasan jaringan Fiber-to-the-Home (FTTH) di Bali, Lombok, dan Kalimantan Barat, serta proyek FTTH di Pulau Jawa.
Kemudian, INET juga akan meresmikan kontrak IRU dan memasarkan penyewaan Submarine Cable Jakarta-Batam dan Batam-Singapura.
Tak hanya itu, INET juga diketahui tengah dalam proses akuisisi PT Personil Alih Daya Tbk (PADA) dan PT Trans Hybrid Communication (THC) untuk memperkuat inisiatif ekspansi Perseroan.
&ldquo;Status progres negosiasi terkini berjalan dengan baik, dan saat ini Perseroan sedang dalam tahap akhir proses due diligence dan juga penyusunan Laporan Penilai Independen (KJPP),&rdquo; ujar manajemen mengenai akuisisi PADA dan THC dalam suratnya kepada BEI, Jumat (5/12).
Berdasarkan data IDNFinancials.com, PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara masih mengendalikan 58,6% saham INET, sementara masyarakat memegang 41,4% sisanya. (ZH)

Saham dan waran INET dapat diperdagangkan kembali di seluruh pasar mulai besok, 10 Desember 2025.