JAKARTA - Bahlil Lahadalia menunda rencana penerapan tarif royalti tambang untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas, dan perak guna menyusun formulasi yang lebih optimal dan adil bagi semua pihak.
Saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM di Jakarta, Senin (11/5), Bahlil mengatakan keputusan tersebut diambil setelah menerima berbagai masukan dari publik maupun kalangan pelaku usaha.
Menurutnya, pemerintah ingin merancang skema royalti yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan dunia usaha mengutip dari Antara.
Ia juga menegaskan bahwa sidang dengar pendapat yang digelar pada 8 Mei 2026 terkait usulan perubahan tarif royalti masih bersifat sosialisasi dan belum menjadi keputusan final.
Pemerintah pun masih mengkaji kemungkinan penerapan kebijakan tersebut, termasuk target implementasi pada Juni 2026.
Bahlil menyebut formulasi baru nantinya diharapkan tidak memberatkan pengusaha, namun tetap mampu mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pertambangan.
Pernyataan itu muncul di tengah pelemahan IHSG pada perdagangan Senin pagi. Indeks tercatat turun 9,46 poin atau sekitar 0,14% ke level 6.959,94.
Equity Analyst Indo Premier Sekuritas, Hari Rachmansyah, menilai pergerakan IHSG dalam beberapa hari ke depan akan dipengaruhi situasi geopolitik global dan perkembangan kebijakan royalti komoditas.
Ia menilai kebijakan tersebut semakin serius karena sebelumnya ditargetkan mulai berlaku pada Juni 2026.
Menurut Hari, komoditas emas mengalami kenaikan tarif royalti paling besar secara persentase, terutama pada batas bawah yang meningkat hingga 100%.
Kondisi itu dinilai dapat menambah tekanan di tengah tingginya harga emas dunia.
Sementara itu, komoditas timah disebut sebagai sektor yang paling terdampak karena kenaikan tarif terjadi pada kedua sisi rentang royalti secara bersamaan. (DK)

Pemerintah kaji ulang royalti nikel, emas, dan timah demi jaga iklim usaha.

Bahlil Lahadalia tunda rencana naikkan royalti nikel, emas, dan timah

JAKARTA &ndash; Pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa perusahaan energi yang beroperasi di sektor minyak Venezuela tetap wajib membayar pajak dan biaya lokal kepada pemerintah Venezuela sebagai negara tempat operasi.
Namun, royalti minyak serta komponen pajak federal dari produksi tersebut tidak disalurkan ke pemerintah Venezuela, melainkan dialihkan ke sebuah dana khusus yang dikelola oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat.
Seperti dikutip oilprice.com, ketentuan ini dijelaskan dalam dokumen Frequently Asked Questions (FAQ) yang dipublikasikan Departemen Keuangan AS, menyusul penerbitan dua general license baru pada 10 Februari lalu.
Lisensi pertama memberikan pelonggaran sanksi terkait ekspor, penjualan, transportasi, dan penyimpanan minyak mentah Venezuela. Sementara lisensi kedua mengizinkan penyediaan barang, teknologi, serta layanan yang diperlukan untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas di negara tersebut.
Dalam skema ini, pendapatan berupa royalti energi, pungutan tetap per barel, dan pajak federal dikumpulkan dalam sebuah instrumen bernama Foreign Government Deposit Funds. Dana tersebut dikelola dan diawasi oleh pemerintah AS, sehingga tidak langsung masuk ke kas pemerintah Venezuela.
Dengan demikian, alur penerimaan dibedakan secara tegas:
<ul>
<li>
Pajak dan biaya lokal masuk ke pemerintah Venezuela
</li>
<li>
Royalti dan pajak federal disimpan dalam dana yang dikelola Departemen Keuangan AS
</li>
</ul>
Seiring dengan memburuknya krisis politik Venezuela pada awal Januari lalu, pemerintahan AS juga memperluas perannya dalam pengendalian penjualan minyak Venezuela. Penjualan tersebut kini ditangani oleh perusahaan-perusahaan perdagangan besar seperti Vitol dan Trafigura, seiring dengan pelonggaran sebagian pembatasan terhadap industri energi negara itu.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempromosikan sumber daya minyak Venezuela sebagai peluang besar bagi industri energi AS serta berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Amerika. Trump juga secara aktif mengundang perusahaan energi AS untuk masuk dan menanamkan investasi besar guna menghidupkan kembali industri minyak Venezuela, meski banyak perusahaan masih bersikap hati-hati karena tingginya kebutuhan modal.
Meski demikian, Amerika Serikat saat ini menangani ekspor minyak Venezuela yang diperkirakan dapat menghasilkan hingga US$5 miliar dalam beberapa bulan ke depan, menurut pernyataan Menteri Energi AS Chris Wright.
Skema ini berbeda dengan praktik yang lazim berlaku di sebagian besar negara produsen minyak. Dalam praktiknya di Venezuela, Amerika Serikat menguasai arus pendapatan strategis dari sektor minyak, sementara pemerintah Venezuela hanya menerima penerimaan operasional dasar dari pajak dan biaya lokal.
Sejumlah media internasional menyoroti bahwa mekanisme pengalihan royalti dan pajak federal minyak Venezuela ke dana yang dikelola Amerika Serikat belum tentu mencerminkan persetujuan penuh dari Venezuela, melainkan lebih merupakan kebijakan sepihak AS yang berangkat dari rezim sanksi.
Reuters mencatat bahwa aturan tersebut ditetapkan melalui lisensi dan panduan Departemen Keuangan AS, bukan melalui perjanjian bilateral yang diumumkan secara terbuka. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar legal serta implikasinya terhadap kedaulatan fiskal Venezuela. Sejumlah analis menilai penerimaan Venezuela atas skema tersebut lebih bersifat pragmatis akibat tekanan ekonomi dan sanksi, bukan persetujuan bebas dalam kerangka hubungan dagang normal. (DK)
&nbsp;

Lewat lisensi sanksi, Washington atur arus pendapatan  minyak Venezuela tanpa perjanjian bilateral.