JAKARTA - PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) mencatatkan laba bersih sebesar Rp318,1 miliar pada kuartal satu 2026, turun 6,85% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp341,5 miliar.
Berdasarkan laporan keuangan Perseroan, pendapatan juga ikut terkoreksi menjadi Rp3,51 triliun hingga akhir Maret 2026, atau turun 2,23% dari Rp3,59 triliun pada tahun sebelumnya.
Meski begitu, minyak kelapa sawit tetap menjadi penyumbang terbesar dengan Rp1,82 triliun, disusul palm olein sebesar Rp1,04 triliun.
Kontribusi lain datang dari minyak inti sawit Rp369,1 miliar, produk kemasan Rp130 miliar, serta palm stearin Rp89 miliar.
Dari sisi biaya, beban terbesar masih berasal dari pembelian bahan baku yang mencapai Rp1,46 triliun. Pos lainnya meliputi pemupukan dan perawatan Rp267 miliar, biaya tenaga kerja Rp224 miliar, serta biaya panen Rp44 miliar.
Hingga akhir Maret 2026, total aset SSMS tercatat Rp13,7 triliun, terdiri dari aset lancar Rp6,1 triliun dan aset tidak lancar Rp7,6 triliun.
Sementara itu, total liabilitas mencapai Rp10,4 triliun, dengan rincian liabilitas jangka pendek Rp4,4 triliun dan jangka panjang Rp5,9 triliun.
Di pasar saham, SSMS sempat menguat 1,09% ke level Rp1.395 per saham pada perdagangan Senin (4/5) pukul 14.23 WIB.
Namun dalam sebulan terakhir, sahamnya masih melemah tipis 0,71% dan terkoreksi sekitar 10% sejak awal 2026. (DK)

Laba SSMS turun, pendapatan juga melemah 2,23% menjadi Rp3,59 triliun hingga kuartal satu 2026.

SSMS bukukan laba bersih Rp318,1 miliar pada kuartal I 2026

JAKARTA - Pemerintah Indonesia berencana menghentikan impor solar mulai 1 Juli 2026 seiring penerapan program B50 biofuel program, yakni campuran 50% solar dan 50% minyak sawit mentah (CPO).Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kebijakan ini bertujuan memperkuat kemandirian energi nasional dengan memanfaatkan sawit sebagai bahan bakar alternatif."minyak sawit tidak hanya dapat diolah menjadi solar, tetapi juga berpotensi dikembangkan menjadi bensin dan etanol," ujar Amran pada hari Minggu di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), mengutip dari&nbsp;ANTARA.Pemerintah saat ini tengah mempercepat pengembangan teknologi tersebut sebagai bagian dari strategi energi masa depan.Selain itu, pemerintah menyiapkan kerja sama dengan PTPN IV untuk mengembangkan bensin berbasis sawit dalam skala kecil sebelum diperluas ke tingkat industri.Dalam kunjungannya ke Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Sulaiman juga meninjau inovasi teknologi, termasuk traktor listrik yang dinilai lebih efisien dan hemat biaya.Kementerian Pertanian telah memesan 10 unit untuk uji coba, mengingat alat tersebut tidak menggunakan solar, melainkan tenaga listrik sehingga lebih ekonomis. (DK)

Indonesia hentikan impor solar mulai Juli 2026, dorong energi sawit lewat program B50.

Indonesia pastikan setop impor solar mulai Juli 2026

JAKARTA &ndash; AEP Plantations Plc., produsen minyak sawit asal Inggris, berencana membawa anak usahanya, PT AEP Nusantara Plantations (AEP Nusa) melantai di Bursa Efek Indonesia pada tengah tahun 2026.
Berdasarkan keterangan resmi dari London Stock Exchange, Kamis (16/4), AEP memiliki wilayah operasional di Indonesia dan Malaysia. Lahan perkebunan tersebut dikelola melalui 13 anak usahanya.
Salah satunya adalah AEP Nusa &ndash; dulu disebut PT Sawit Graha Manunggal &ndash; beserta anak usahanya, PT Kahayan Agro Plantation (KAP), yang difokuskan untuk mengelola total 19.000 hektare (Ha) lahan tertanam di Kalimantan Tengah.
Namun, mengacu pada laman resmi AEP, AEP Nusa sendiri menguasai lahan hingga 17.467 Ha, dengan satu pabrik kelapa sawit (PKS) di Barito Timur, Kalimantan Tengah, berkapasitas 90 ton/jam.
Sementara, itu KAP memiliki luas wilayah perkebunan hingga 11.385 Ha di Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
Dewan Direksi AEP meyakini bahwa membawa AEP Nusa menjadi perusahaan tercatat di BEI akan menciptakan entitas yang dapat membantu ekspansi perkebunan dengan efisien.
&ldquo;Selain itu, langkah ini akan menyelaraskan AEP Nusa dengan jejak operasionalnya, sekaligus memperluas basis investornya,&rdquo; tulis manajemen AEP lebih lanjut.
AEP Nusa sendiri diproyeksikan akan melepas 15% sahamnya ke publik &ndash; sejalan dengan ketentuan free float baru yang dikeluarkan otoritas pasar modal.
Dana yang diraup dari aksi korporasi ini kemudian akan digunakan untuk belanja modal (capital expenditure/capex), &ldquo;termasuk pengembangan infrastruktur KAP dan satu pabrik kelapa sawit baru.&rdquo;
Mengutip laman resmi AEP, pembangunan PKS KAP akan memangkas biaya logistik, karena hingga tahun 2023, KAP masih harus mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) ke PKS milik SGM sejauh 600 km.
Pada tahun yang sama, AEP merencanakan pembangunan PKS berkapasitas 45 ton/jam yang dijadwalkan akan dimulai pada semester I 2024, dengan biaya investasi hingga US$15,3 juta.
Namun, hingga kini, belum terdapat kabar terbaru proses pembangunan PKS tersebut, dan peta wilayah kerja KAP per tahun 2024 pun belum mencantumkan lokasi PKS.
Di sisi lain, meski rencana IPO tampak sudah matang, AEP Nusa sendiri masih harus menunggu persetujuan dari regulator pasar modal Indonesia mengenai rencana IPO ini, termasuk OJK dan BEI.
&ldquo;Pengumuman lebih lanjut akan disampaikan pada waktu yang tepat,&rdquo; tutup manajemen AEP. (ZH)

Butuh modal bangun pabrik kelapa sawit hingga US$15,3 juta, AEP Nusa ungkap rencana debut di bursa.

Anak usaha AEP Plantations asal Inggris buka rencana IPO di Indonesia

JAKARTA &ndash; PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) has allocated capital expenditure (capex) of IDR 1.4 trillion for the 2026 financial year.
President director Djap Tet Fa said the figure represents a significant 79% increase from the previous year&rsquo;s realisation of IDR 782 billion.
&ldquo;This budget increase is a strategic step to improve the company&rsquo;s operational performance in the coming years,&rdquo; he said during a public expose at Menara Astra in Jakarta on Wednesday (15/4).
Around 63.8% of the 2026 capex will be allocated to replanting activities to enhance land productivity and replace ageing crops.
This aligns with the company&rsquo;s target to increase replanting to at least 6,000 hectares, compared with an average of 4,000&ndash;5,000 hectares annually over the past two years.
&ldquo;We have the ambition to reach up to 8,000 hectares of replanting by the end of 2026,&rdquo; he added.
This area represents around 4% of the company&rsquo;s 208,000 hectares of planted nucleus estates. &ldquo;We will carry out replanting across all our operational areas, including Sumatra, Kalimantan and Sulawesi,&rdquo; Tet Fa said.
In addition, 19.8% of capex will be allocated to maintenance and development of mills and port facilities.
The remaining 16.4% will be used for non-plantation needs, such as procurement of transport vehicles and other operational supporting assets.
As previously reported by IDNFinancials.com, the company recorded a 31% year-on-year increase in net revenue to IDR 28.7 trillion.
The rise in revenue was driven by a 6% increase in crude palm oil (CPO) production to 1.2 million tonnes in 2025, as well as an 8% increase in kernel production to 252,000 tonnes.
Meanwhile, sales volume of CPO and its derivatives rose 13% to 1.8 million tonnes in 2025.
AALI&rsquo;s improved performance was also supported by commodity market dynamics. Tight global CPO supply pushed the average selling price (ASP) up 11% to IDR 14,316 per kilogram in 2025.
However, higher cost of revenue and operating expenses weighed on net profit margin, which edged down to 5.37% in 2025 from 5.44% a year earlier.
Director Tingning Sukowignjo stressed the importance of cost discipline to maintain stable performance amid dynamic market conditions.
&ldquo;The company continues to accelerate performance through optimising precision agronomy practices based on superior seedlings, cost control and spending discipline, as well as improving operational efficiency. This strategy is aimed at maintaining cost competitiveness in anticipation of CPO price volatility,&rdquo; she said in an official statement.
In the first trading session today, as of 1:03 PM WIB, AALI shares rose 0.62% to IDR 8,125 per share. Over the past five days, the stock has gained 4.17% and surged 12.46% over the past month. (DK/ZH)

AALI raises capex 79% to IDR 1.4 trillion in 2026, eyeing 8,000 hectares of replanting by year end.

AALI allocates IDR 1.4 trillion capex, aims 8,000-hectare replanting

JAKARTA - PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) atau Lonsum, membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp1,88 triliun pada 2025, naik 28% dibandingkan Rp1,47 triliun pada periode tahun yang sama sebelumnya.
Melonjaknya laba bersih Emiten sawit milik Grup Salim ini, didukung oleh penjualan Perseroan sebesar Rp5,51 triliun pada 2025, naik 21% dibandingkan Rp4,56 triliun di 2024, terutama karena kenaikan harga jual rata-rata dan volume penjualan produk sawit.
Laba bruto meningkat 14% menjadi Rp2,26 triliun, sedangkan laba usaha naik 30% menjadi Rp2,01 triliun. Perusahaan juga tidak memiliki pendanaan melalui hutang bank per 31 Desember 2025.
Dari sisi operasional, produksi Tandan Buah Segar (TBS) inti turun 3% menjadi 1,14 juta ton, namun total produksi crude palm oil (CPO) meningkat 2% menjadi 292 ribu ton.
Presiden Direktur LSIP, Tan Agustinus Dermawan, mengatakan, &ldquo;Lonsum mencatatkan kinerja yang positif pada tahun 2025 di tengah berbagai tantangan pada sektor agribisnis yang terus berlanjut, termasuk volatilitas harga komoditas, kondisi cuaca yang tidak menentu, dan ketidakpastian global,&rdquo; ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (27/2).
Menurut Agustinus, fokus Lonsum di antaranya, tetap pada pengendalian biaya dan efisiensi, optimalisasi kegiatan operasional dan produktivitas, serta memprioritaskan investasi modal dengan tetap menerapkan praktik-praktik agrikultur secara berkelanjutan. (DK)

Laba bersih LSIP naik 28%, produksi TBS inti turun 3% menjadi 1,14 juta ton di 2025.

Presdir LSIP Tan Agustinus: Lonsum prioritaskan investasi modal

JAKARTA - First Resources Ltd. membayar US$5,6 juta terkait lahan yang diwajibkan untuk diserahkan kepada pemerintah Indonesia imbas penertiban besar-besaran sektor komoditas yang memperluas kontrol negara atas jutaan hektare lahan.
Seperti dikutip Bloomberg, perusahaan sawit asal Singapura itu menyebut pembayaran tersebut sebagai &ldquo;biaya administratif&rdquo; atas lahan yang telah dialihkan kepada pemerintah, sebagaimana disampaikan dalam laporan keuangan tahunan yang dirilis Jumat.
Perusahaan juga mengingatkan potensi biaya tambahan atas lahan lain yang telah diidentifikasi&nbsp;Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), namun belum resmi ditransfer.
First Resources tidak merinci luas lahan yang terdampak, namun menyebut kebijakan ini berkaitan dengan perubahan regulasi tata ruang di sektor kehutanan.
Sebagai informasi, First Resources Ltd. adalah&nbsp;salah satu perusahaan agroindustri kelapa sawit terkemuka dan berkembang pesat di Asia Pasifik, yang didirikan pada tahun 1992 dan tercatat di Bursa Efek Singapura.
Perusahaan ini terintegrasi secara vertikal dari hulu (kebun) hingga hilir (pengolahan), mengelola lebih dari 213.000 hektar lahan di Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat, Indonesia.
Pada Mei 2025, First Resources juga mengakuisisi 91,17% saham&nbsp;PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT)&nbsp;senilai Rp5,54 triliun, yang kemudian meningkat menjadi 95,92% setelah tender offer.
Akuisisi yang dikendalikan keluarga Ciliandra Fangiono itu bertujuan memperluas kebun sawit serta memperkuat pasokan bahan baku hilir.&nbsp;
Di sisi lain, sektor sawit Indonesia, yang terbesar di dunia, tengah diguncang penegakan aturan terkait dugaan pelanggaran izin kawasan hutan.
Pemerintah pun membentuk Satgas PKH pada awal 2025 untuk menjatuhkan denda dan mengambil alih lahan.&nbsp;Presiden Prabowo Subianto bahkan menargetkan perluasan area tersebut tahun ini.
Per Januari lalu, Satgas PKH telah menyita lebih dari 4 juta hektare lahan perkebunan, konsesi tambang, dan fasilitas pengolahan, dari 28 perusahaan. (DK/ZH)

First Resources setor US$5,6 juta atas alih lahan ke pemerintah akibat penertiban kehutanan RI.

Induk ANJT bayar US$5,6 juta imbas penertiban lahan RI

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan larangan ekspor limbah kelapa sawit, termasuk minyak jelantah, untuk memastikan sumber daya tersebut dimanfaatkan bagi kepentingan nasional, khususnya dalam memperkuat kemandirian energi.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin.
Seperti dikutip Antara News, Ia menegaskan potensi besar sawit Indonesia harus dioptimalkan untuk kebutuhan dalam negeri.
Menurut Prabowo, limbah sawit dan minyak jelantah merupakan bahan baku penting untuk produksi bahan bakar penerbangan dan biodiesel.
Karena itu, pemerintah memutuskan menghentikan pengirimannya ke luar negeri agar manfaatnya lebih dulu dirasakan masyarakat Indonesia.
Ia menyebut kelapa sawit sebagai komoditas strategis dengan beragam turunan, mulai dari minyak goreng dan produk pangan hingga sabun dan energi terbarukan.
Prabowo juga menilai sawit sebagai &ldquo;tanaman ajaib&rdquo; karena perannya yang krusial dalam memenuhi kebutuhan global.
Meski minat dunia terhadap crude palm oil (CPO) Indonesia sangat besar, Prabowo menegaskan kepentingan nasional harus menjadi prioritas.
Bahan baku sawit, termasuk limbahnya, diarahkan untuk mendukung produksi biodiesel dan bahan bakar penerbangan di dalam negeri.
Pengembangan energi berbasis sawit, lanjutnya, akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar.
Prabowo menargetkan Indonesia tidak hanya swasembada biodiesel, tetapi juga menjadi salah satu produsen utama bahan bakar penerbangan di dunia. (DK)

Prabowo melarang ekspor limbah sawit untuk mendukung biodiesel dan kemandirian energi nasional.



Dorong kemandirian energi, Prabowo larang ekspor limbah sawit 

JAKARTA &ndash; PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) dan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (NSSS) menjadi dua saham penopang Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan kontribusi terbesar pekan ini (19-23/1).
IHSG ditutup ambles 1,37% dalam seminggu terakhir, kembali ke level di bawah 9.000, tepatnya 8.951,01, pada penutupan perdagangan Jumat (23/1).
Namun, saham TLKM, yang harganya naik hanya 3,01% menahan pelemahan IHSG dengan kontribusi 11,57 poin. Begitu pula saham NSSS, yang melesat 45,6% dalam sepekan dan menambah 10,63 poin bagi IHSG.
Sebagai catatan, NSSS masuk Papan Pemantauan Khusus dengan mekanisme perdagangan Full Call Auction (FCA) sejak Selasa (20/1) pascasuspensi diangkat.
Namun, sejak masuk kategori tersebut, saham sawit ini konsisten menyentuh batas atas kenaikan harga per hari di papan FCA, sekitar 10%.
NSSS, seperti yang diberitakan IDNFinancials.com, baru saja merombak jajaran komisarisnya pada Rabu (21/1) lalu. Dudung Abdurachman, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang kini menjabat posisi Penasihat Khusus Bidang Pertahanan Nasional untuk Presiden Prabowo, kini menempati posisi komisaris independen.
Lalu, saham PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) juga menopang IHSG dengan kontribusi 9,49 poin, disusul saham kongsi Boy Thohir dan Grup Saratoga, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), yang menyumbang 8,13 poin untuk IHSG pekan ini.
Terakhir, selain TLKM, saham BUMN di bidang distribusi gas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), juga turut mendorong IHSG dengan kontribusi 5,87 poin setelah harga sahamnya melonjak 12,38% dalam sepekan terakhir.
Berikut 5 saham top leader IHSG beserta kontribusinya:
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr>
<td valign="top" width="57">
Emiten
</td>
<td valign="top" width="158">
Perubahan Harga
</td>
<td valign="top" width="158">
Kontribusi IHSG
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="57">
TLKM
</td>
<td valign="top" width="158">
3,0%
</td>
<td valign="top" width="158">
11,6 poin
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="57">
NSSS
</td>
<td valign="top" width="158">
45,6%
</td>
<td valign="top" width="158">
10,6 poin
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="57">
MORA
</td>
<td valign="top" width="158">
8,5%
</td>
<td valign="top" width="158">
9,5 poin
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="57">
MDKA
</td>
<td valign="top" width="158">
10,4%
</td>
<td valign="top" width="158">
8,1 poin
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="57">
PGAS
</td>
<td valign="top" width="158">
12,4%
</td>
<td valign="top" width="158">
5,9 poin
</td>
</tr>

</table>
(ZH)

Saham TLKM hanya naik 3% pekan ini, tapi mampu topang IHSG di tengah penurunan tajam 1,37%.

TLKM dan NSSS tahan laju IHSG kala dibanting ke bawah 9.000 pekan ini

JAKARTA - Emiten perkebunan kelapa sawit&nbsp;PT Pinago Utama Tbk (PNGO) berencana membagikan dividen interim kedua untuk tahun buku 2025 sebesar Rp70,31 miliar atau setara Rp90 per saham.
Pembayaran dividen tersebut dijadwalkan pada 27 Januari 2026.
Corporate Secretary PNGO, Wandy, menyampaikan bahwa keputusan pembagian dividen interim ini telah disetujui oleh direksi dan dewan komisaris perseroan pada 5 Januari 2026.
Dividen interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) PNGO pada 19 Januari 2026.
Sementara itu, jadwal cum dan ex dividen di pasar reguler dan negosiasi Bursa Efek Indonesia (BEI) masing-masing ditetapkan pada 14 dan 15 Januari 2026.
Adapun di pasar tunai, cum dan ex dividen berlangsung pada 19 dan 20 Januari 2026.
Wandy menjelaskan bahwa pembagian dividen interim ini didasarkan dari laporan keuangan interim Perseroan per tanggal 30 September 2025.
Per September 2025, PNGO mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp212,72 miliar. Perseroan juga memiliki saldo laba ditahan sebesar Rp1,04 triliun, dengan total ekuitas mencapai Rp1,16 triliun.
Sebelumnya, PNGO juga membagikan dividen interim Rp130 per lembar, atau Rp101,56 miliar, pada 24 Oktober 2025 lalu, berdasarkan perolehan laba bersih per Juni 2025.
Pada perdagangan saham hari ini, Rabu (7/1), harga saham PNGO melesat 400 poin atau 12,70% ke level Rp3.550. Dalam lima hari terakhir dan sebulan saja, saham PNGO naik hingga 14,89%. (DK/ZH)

PNGO berencana bagikan dividen interim Rp90 per saham tahun buku 2025 atau sebesar Rp70,31 miliar.

PNGO berencana bagikan dividen interim Rp90 per saham

JAKARTA &ndash;&nbsp;PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT), emiten sawit yang baru diakuisisi Keluarga Fangiono, meraih kredit jumbo sebesar Rp4,85 triliun dari&nbsp;PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).
Perjanjian fasilitas term loan tersebut ditandatangani pada Jumat (19/12) kemarin. Berdasarkan keterbukaan informasi, pinjaman tersebut akan digunakan oleh empat anak usaha ANJT dengan plafon yang bervariasi.
Berikut detail pinjaman berjangka BBRI untuk empat anak usaha ANJT:
<ol>
<li>PT Sahabat Mewah dan Makmur (SMM) dengan limit sebesar Rp1,64 triliun</li>
<li>PT Kayung Agro Lestari (KALE) dengan limit sebesar Rp1,39 triliun</li>
<li>PT Austindo Nusantara Jaya Agri (ANJA) dengan limit sebesar Rp760 miliar</li>
<li>PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais (ANJAS) dengan limit sebesar Rp1,06 triliun</li>
</ol>
ANJT dikenakan bunga pinjaman 7,5% per tahun, dengan jangka waktu hingga 19 Maret 2037 mendatang.
Fasilitas term loan ini juga termasuk sebagai transaksi material, karena jumlahnya yang melebihi 50% ekuitas ANJT (diaudit) per Desember 2024, yaitu US$391,89 juta, atau sekitar Rp6,54 triliun.
&ldquo;Transaksi Material ini dilakukan dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan dan kebutuhan operasional dalam kelompok usaha secara lebih optimal dan efisien,&rdquo; ujar manajemen ANJT dalam keterangan resminya, Jumat (19/12).
Sebelum pinjaman jumbo dari BBRI, ANJT juga mendapatkan fasilitas kredit Rp1,6 triliun dari&nbsp;PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)&nbsp;pada Mei 2025 lalu. Dengan bunga 7% per tahun, pinjaman tersebut berlaku hingga 12 Agustus 2026.
Sebagai catatan, ANJT baru resmi diakuisisi First Resources Limited (FRL)&mdash;entitas milik Keluarga Fangiono&mdash;pada bulan Mei 2025. FRL telah menyelesaikan tender wajib pada September lalu dan kini mengendalikan 95,92% saham ANJT.
Berdasarkan keterangan resmi Perseroan, ANJT akan diberikan waktu paling lambat 2 tahun untuk memenuhi ketentuan free float 7,5% agar tetap tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia. (ZH)

ANJT juga meneken perjanjian kredit Rp1,6 triliun dengan BBCA pada Mei 2025 lalu.

ANJT milik Keluarga Fangiono terima kredit Rp4,85 triliun dari BRI

JAKARTA &ndash; PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG), perusahaan sawit dan karet milik TP Rachmat, telah meresmikan pabrik biocoke atau biokokas pertamanya di Kalimantan Barat, Selasa (9/12).
Pabrik biokokas ini dimiliki dan dioperasikan oleh PT ATP Bio Indonesia, yaitu usaha patungan milik Perseroan dan perusahaan asal Jepang, Aisin Takaoka Co. Ltd., yang didirikan pada bulan Agustus 2024.
TAPG diketahui memiliki kepemilikan 49% atas ATP Bio Indonesia, sedangkan Aisin Takaoka memiliki 51% sisanya.
Sebagai catatan, peresmian pabrik biokokas ini sesuai dengan rencana Perseroan pada Juni 2024 lalu, yang memproyeksikan bahwa produksi biokokas akan dimulai pada paruh kedua tahun 2025.
Tjandra Karya Hermanto, Presiden Direktur TAPG saat itu, menyebutkan bahwa biokokas yang diproduksi ATP Bio Indonesia akan ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan biokokas global.
Biokokas dari cangkang sawit merupakan terobosan hasil riset dan pengembangan Aisin Takaoka, yang dapat berperan sebagai alternatif bahan bakar industri yang selama ini menggunakan coking coal.
Berdasarkan keterbukaan informasi, fasilitas produksi biokokas ini didirikan di Ambawang, Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Merujuk pada laman resminya, TAPG memang memiliki beberapa wilayah operasional di Pulau Kalimantan, dengan 10 perkebunan sawit dan 9 pabrik pengolahan di Kalimantan Tengah, serta 12 perkebunan sawit dan 8 pabrik lainnya di Kalimantan Timur. (ZH)

TAPG dan Aisin Takaoka asal Jepang resmikan pabrik biokokas

JAKARTA - Indonesia akan mewajibkan para eksportir sumber daya alam untuk menempatkan seluruh devisa hasil ekspor (DHE) di bank-bank milik negara selama minimal satu tahun mulai 1 Januari 2025.
Selain itu, menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu, pemerintah juga akan membatasi penggunaannya.Pemerintah selama bertahun-tahun telah berupaya agar eksportir menahan DHE lebih lama di dalam sistem perbankan domestik guna meningkatkan pasokan dolar AS di dalam negeri dan menjaga stabilitas rupiah.Dilansir dari&nbsp;reuters.com, aturan terbaru mengenai penahanan DHE terakhir diperbarui pada awal 2025.Berdasarkan ketentuan saat ini, eksportir wajib menyimpan hasil penjualan komoditas seperti batu bara, sawit, dan nikel di perbankan Indonesia, termasuk bank swasta, selama minimal satu tahun.Dana tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan operasional bisnis, seperti pembayaran dividen, pinjaman, atau pembelian bahan baku, asalkan dikonversi ke rupiah."Namun dalam aturan baru, konversi ke rupiah akan dibatasi maksimal 50%," ujar Febrio Kacaribu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa menjelaskan bahwa pembatasan ini bertujuan mencegah eksportir mengonversi kembali dana mereka ke valuta asing dan menempatkannya di luar negeri, sekaligus memudahkan pengawasan karena dana berada di bank-bank BUMN.&ldquo;Tujuannya adalah memastikan DHE benar-benar efektif meningkatkan suplai dolar AS di dalam negeri,&rdquo; ujarnya.Kacaribu menambahkan bahwa pembuat kebijakan telah berkonsultasi dengan perbankan dan para eksportir. (DK)

Aturan baru batasi konversi DHE ke rupiah 50% dan wajib simpan di bank BUMN setahun.