NEW DELHI - India mendorong tarif baru yang lebih menguntungkan dari Amerika Serikat sebagai bagian dari pembicaraan untuk menyelesaikan kesepakatan perdagangan sementara dengan Washington, kata seorang pejabat perdagangan India pada Senin.
AS dan India telah mencapai kesepahaman awal mengenai kesepakatan dagang pada Februari, namun negosiasi melambat setelah langkah tarif besar-besaran Presiden AS Donald Trump dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS.
Seperti dikutip Reuters, AS kemudian mengusulkan tarif tambahan sebesar 12,5% atas impor dari India dan negara lain, dengan alasan penggunaan tenaga kerja paksa oleh negara-negara tersebut.&nbsp;
AS juga mempertimbangkan tarif terpisah terhadap India, dengan klaim bahwa India memiliki kapasitas berlebih di sektor seperti tekstil dan mengekspor terlalu banyak ke AS sehingga merugikan industri domestik Amerika.
&ldquo;Setelah tarif itu ada, kami bisa menyelesaikan kesepakatan dagang dengan AS.&nbsp; Namun tentu saja tarifnya harus kompetitif dibandingkan dengan pesaing langsung,&rdquo; kata pejabat perdagangan India yang berbicara secara anonim kepada wartawan.
India juga akan meminta jaminan dari AS bahwa tidak akan dikenakan tarif tambahan di masa depan setelah kesepakatan tercapai, kata pejabat tersebut.
Pejabat itu tidak ingin disebutkan namanya karena pembicaraan antara kedua negara bersifat rahasia.&nbsp;
Kementerian Perdagangan India belum segera menanggapi permintaan komentar melalui email.
Pembicaraan dagang bilateral meningkat pekan lalu ketika delegasi AS yang dipimpin Asisten Perwakilan Dagang AS untuk Asia Selatan dan Tengah, Brendan Lynch, melakukan tiga hari perundingan dengan pejabat perdagangan India di New Delhi.
Minggu lalu, Menteri Perdagangan India Piyush Goyal mengatakan kedua pihak bergerak cepat menuju penyelesaian tahap pertama perjanjian dagang bilateral yang bisa selesai pada pertengahan Juli. (DK)

India-AS negosiasi tarif baru untuk capai kesepakatan dagang sementara lebih cepat.

India minta tarif yang lebih kompetitif kepada Amerika 

PARIS - Hubungan ekonomi bilateral Indonesia dan Amerika Serikat (AS) semakin menguat seiring komitmen kedua negara dalam memperluas akses pasar dan menyelaraskan kebijakan perdagangan.
Berdasarkan siaran pers di laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (5/6),
Penguatan kerja sama tersebut mengemuka dalam pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) di sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris. seperti dikutip dari siaran pers di laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (5/6),
&nbsp;Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah AS memberikan pengakuan positif terhadap langkah progresif Indonesia dalam penegakan hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait penyelesaian isu kerja paksa (forced labour) dan larangan impor produk yang terindikasi menggunakan kerja paksa.
Pengakuan tersebut menempatkan Indonesia ke dalam kelompok enam negara prioritas atau Good Group bersama Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, dan Pakistan.
Kelompok ini mendapatkan pertimbangan khusus dari Pemerintah AS dalam kebijakan perdagangan dan tarif.
Indonesia juga ditetapkan memperoleh tarif sebesar 10 % berdasarkan hasil investigasi Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan AS, bersama lima negara lainnya.
Sementara itu, sebanyak 54 negara lain akan dikenakan tarif sebesar 12,5 %.
Selain telah menyepakati Agreement of Reciprocal Trade (ART), Indonesia juga menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur pelarangan impor produk hasil kerja paksa.
Sebagai tindak lanjut dari pengakuan tersebut, USTR berencana mengabulkan 18 permohonan pengecualian tarif (product exclusions) yang diajukan Indonesia di bawah investigasi Pasal 301.
Kebijakan ini diproyeksikan memberikan dampak positif bagi industri nasional melalui penurunan biaya ekspor dan peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar AS.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasi kepada USTR atas komunikasi yang konstruktif selama proses evaluasi tarif berlangsung.
&ldquo;Fasilitasi pengecualian tarif ini merupakan bukti nyata dari kepercayaan internasional terhadap upaya debottlenecking yang dilakukan Indonesia,&rdquo; ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, hubungan kerja yang semakin erat antara Indonesia dan AS menjadi faktor penting dalam tercapainya sejumlah kesepakatan yang diharapkan memberikan manfaat bagi dunia usaha nasional.
Meski demikian, kedua negara juga membahas sejumlah tantangan yang masih perlu diselesaikan.
Pemerintah AS menyampaikan perhatian terkait jadwal implementasi pengecualian tarif Pasal 301 yang diperkirakan baru dapat diberlakukan setelah 24 Juli 2026, atau setelah berakhirnya penerapan Tarif Global yang saat ini masih berlaku.
Penjadwalan tersebut dilakukan untuk menghindari tumpang tindih kebijakan tarif sekaligus mengantisipasi proses hukum internal yang sedang berlangsung di AS guna memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Selain itu, AS juga menyoroti restrukturisasi tata niaga impor melalui sistem perizinan (import licensing) di Indonesia yang dinilai berdampak terhadap arus masuk sejumlah produk pertanian AS, seperti apel, anggur, daging sapi, daging babi, jagung, dan bungkil kedelai (soybean meal).
Pemerintah AS berharap adanya sinkronisasi kebijakan agar langkah tersebut tidak menghambat proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD.
Di sisi lain, Indonesia tengah memperjuangkan akses pasar bagi ekspor katoda tembaga produksi Freeport-McMoRan Indonesia agar memperoleh pengecualian dari tarif Section 232.
Upaya tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut untuk menyelaraskan kebijakan industri dan perdagangan kedua negara.
Menanggapi berbagai isu tersebut, Airlangga langsung berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat penyelesaian berbagai hambatan prosedural.
Kedua negara sepakat memperkuat kolaborasi bilateral melalui penyusunan rencana aksi bersama untuk mengatasi hambatan perdagangan teknis, mempercepat komunikasi terkait kesepakatan WTO mengenai Subsidi Perikanan (Agreement on Fisheries Subsidies), serta memastikan transisi kebijakan tarif berjalan lancar demi mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara. (DK)

Indonesia-AS perkuat kerja sama dagang, berpeluang dapat 18 pengecualian tarif ekspor dari USTR. AS.

Indonesia masuk prioritas AS, potensi dapat pengecualian tarif ekspor

NEW YORK - Presiden AS Donald Trump menyatakan keyakinannya bahwa Washington dan New Delhi akan mencapai kesepakatan dagang yang telah lama dinantikan setelah para negosiator menyelesaikan putaran baru pembicaraan pekan ini.
&ldquo;Kami akan mencapai kesepakatan, karena saya sangat menyukai perdana menteri Anda,&rdquo; kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval pada Kamis, merujuk kepada Narendra Modi.&nbsp;
&ldquo;Dia teman baik saya. Hubungan kami sangat baik, dan kami akan membuat kesepakatan. Kami memiliki hubungan yang sangat baik.&rdquo;
Seperti dikutip Bloomberg, pernyataan Trump disampaikan beberapa jam setelah Kementerian Perdagangan India menyatakan bahwa kedua pihak tetap berkomitmen untuk menyelesaikan perjanjian perdagangan bilateral.&nbsp;
Delegasi AS yang dipimpin oleh negosiator utama Brendan Lynch berada di New Delhi pekan ini untuk mendorong proses tersebut dan merampungkan rincian kesepakatan sementara.
Kedua negara telah menyepakati tahap pertama perjanjian perdagangan bilateral pada Februari dan semula diperkirakan akan menuntaskannya pada Maret.&nbsp;
Dalam skema yang diusulkan, ekspor India akan dikenakan tarif 18%, lebih rendah dibandingkan tarif 50% yang diumumkan tahun lalu.&nbsp;
Namun, proses tersebut terhambat setelah Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif resiprokal.
New Delhi mendorong agar AS menghentikan penyelidikan berdasarkan Section 301 dan menyelesaikan persoalan tersebut secara bilateral, mengingat kedua negara telah terlibat dalam perundingan perdagangan.
Awal pekan ini, pemerintahan Trump mengusulkan tarif baru minimal 10% terhadap impor dari 60 mitra dagang, termasuk India.
Langkah tersebut menjadi upaya terbesar Trump untuk membangun kembali kebijakan proteksionis perdagangan AS sejak tarif sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. (DK)

Trump optimistis AS-India segera teken perjanjian dagang usai negosiasi terbaru.

Trump yakin AS dan India segera capai kesepakatan dagang

JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pemerintah tidak menaikkan tarif pajak bagi pelaku UMKM.
Penegasan tersebut disampaikan untuk merespons kekhawatiran masyarakat terkait perubahan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.
Menurut Maman, pemerintah tetap mempertahankan berbagai insentif perpajakan bagi UMKM guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan usaha kecil di seluruh Indonesia.
&ldquo;Tidak ada perubahan maupun kenaikan pajak UMKM. Insentif perpajakan bagi UMKM tetap sama seperti sebelumnya,&rdquo; ujar Maman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/6).
Ia menjelaskan bahwa skema perpajakan yang berlaku saat ini tidak mengalami perubahan. Pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap dibebaskan dari pajak.
Sementara itu, UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun masih dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% dari total omzet.
Perubahan utama dalam PP Nomor 20 Tahun 2026 justru memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi pelaku usaha.
Jika sebelumnya fasilitas tarif PPh Final 0,5% harus diperpanjang secara berkala, kini kebijakan tersebut ditetapkan berlaku secara permanen.
&ldquo;Dulu fasilitas ini diperpanjang setiap tahun. Sekarang tidak lagi dibatasi, sehingga pelaku UMKM dapat lebih fokus mengembangkan usaha tanpa khawatir terhadap perubahan regulasi tahunan,&rdquo; kata Maman.
Meski demikian, pemerintah tetap memperketat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas perpajakan.
Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan praktik pemecahan badan usaha menjadi beberapa entitas kecil untuk memperoleh tarif PPh Final 0,5%.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah menetapkan aturan yang lebih tegas. Usaha perseorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar tetap dapat menikmati tarif PPh Final 0,5%.
Sementara itu, badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV) akan dikenakan pajak berdasarkan laba bersih.
Khusus bagi PT dan CV dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun, pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pajak normal badan usaha yang saat ini sebesar 22%.
&ldquo;Insentif ini ditujukan bagi pelaku usaha yang benar-benar masuk kategori UMKM. Sedangkan usaha dengan omzet di atas Rp4,8 miliar harus mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku secara proporsional,&rdquo; tegasnya.
Pemerintah berharap kebijakan permanen tarif PPh Final 0,5% dapat memperkuat iklim usaha dan investasi UMKM nasional.
Selain itu, kepastian regulasi ini diharapkan membantu pelaku usaha dalam menyusun strategi dan rencana bisnis jangka panjang secara lebih optimal. (DK)

Pemerintah menegaskan pajak UMKM tidak naik, PPh final 0,5% tetap dan kini berlaku permanen hari ini

Pemerintah tegaskan pajak UMKM tidak naik, PPh 0,5% permanen

WASHINGTON &ndash; Sekitar US$20,6 miliar pengembalian tarif sedang dalam proses penyaluran kepada importir yang berhasil mengajukan klaim melalui portal daring baru yang dikembangkan US Customs and Border Protection (CBP), menurut pernyataan lembaga tersebut dalam dokumen pengadilan pada Selasa.
Namun, laporan terbaru pemerintah kepada US Court of International Trade juga mengungkap adanya kesalahan signifikan dalam laporan sebelumnya terkait nilai klaim refund yang sedang diproses.&nbsp;
Seperti dikutip Bloomberg, angka yang sebelumnya dilaporkan jauh lebih tinggi dari kondisi sebenarnya.
Dua minggu sebelumnya, pejabat perdagangan AS menyebut lebih dari US$35,5 miliar klaim refund sedang diproses.&nbsp;
Namun, pejabat CBP Brandon Lord menyatakan angka tersebut &ldquo;terlalu tinggi sekitar US$10 miliar&rdquo; akibat kesalahan dalam pengambilan data. Nilai yang lebih akurat disebut mendekati US$25 miliar.
Lord menegaskan kesalahan tersebut bukan berasal dari proses pengembalian dana atau sistem CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries), melainkan dari kesalahan teknis dalam query data yang digunakan untuk menghitung angka.
Ia menyebut sekitar US$85 miliar klaim potensial dan yang telah disertifikasi telah masuk dalam sistem CAPE hingga 22 Mei.&nbsp;
Dari jumlah tersebut, US$20,6 miliar merupakan tahap akhir yang siap atau sedang disalurkan kepada importir, termasuk bunga dan nilai pokok tarif, meski tidak dirinci komposisinya.
CBP sendiri tengah memproses pengembalian dana kepada importir yang sebelumnya membayar sekitar US$166 miliar dari lebih 53 juta entri impor.&nbsp;
Proses ini berada di bawah pengawasan US Court of International Trade yang meminta pembaruan berkala.
Dalam laporan terbaru, hampir 16 juta entri dengan bea masuk berdasarkan International Economic Emergency Powers Act (IEEPA) telah diproses dalam tahap awal, sementara 8,5 juta di antaranya telah dihitung ulang tanpa tarif dan disetujui untuk pengembalian.
CBP juga mencatat lebih dari 4.000 pembayaran refund gabungan belum dikirim ke Departemen Keuangan karena sebagian importir belum mengaktifkan sistem pembayaran digital. (DK)

AS salurkan US$20,6 miliar refund tarif impor, koreksi data ungkap angka sebelumnya salah

AS percepat proses refund tarif impor senilai US$20,6 miliar

NEW YORK - Pemerintahan Presiden Donald Trump tengah memproses pengembalian tarif impor lebih dari US$35,5 miliar kepada importir yang berhasil mengajukan klaim refund setelah Mahkamah Agung AS menyatakan kebijakan tarif andalan Trump melanggar hukum, berdasarkan dokumen pengadilan terbaru.
Pembayaran dilakukan melalui portal daring pemerintah baru dan mencakup bunga atas bea masuk yang telah dibayar untuk lebih dari 8 juta entri impor, kata Brandon Lord, Direktur Eksekutif Program Perdagangan di Office of Trade milik Customs and Border Protection (CBP).
Hingga 11 Mei, sistem pengajuan klaim bernama Consolidated Administration and Processing of Entries (CAPE) telah memverifikasi hampir 87.000 deklarasi dari total sekitar 126.000 pengajuan yang diterima sejak diluncurkan pada 20 April, mengutip dari Bloomberg.
Verifikasi tersebut membuka jalan bagi Departemen Keuangan AS untuk mulai mencairkan pembayaran kepada importir.
Gelombang pengajuan refund muncul setelah Mahkamah Agung AS pada 20 Februari memutuskan Trump tidak sah menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk mengenakan tarif impor.&nbsp;
Putusan 6-3 itu tidak membahas mekanisme pengembalian dana sehingga prosesnya diserahkan ke pengadilan tingkat bawah.
Sejauh ini, lebih dari 8,3 juta entri impor yang diterima telah diproses ulang untuk menghapus tarif berbasis IEEPA.&nbsp;
Namun, sekitar 1.880 refund gabungan masih tertahan karena importir belum menyerahkan informasi rekening bank kepada pemerintah.
CBP sebelumnya menyebut tahap awal program refund belum dapat mencakup lebih dari sepertiga total entri impor terkait karena sebagian kasus memiliki kondisi yang lebih kompleks. Jadwal tahap berikutnya juga belum diumumkan.
Meski demikian, sebagian importir mulai menerima pembayaran refund sejak awal pekan lalu, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. (DK)

AS mulai cairkan refund tarif impor US$35,5 miliar usai kebijakan Trump dibatalkan.

AS mulai bayar refund tarif Trump senilai US$35,5 miliar

JAKARTA &ndash; Perubahan terbaru dalam kebijakan tarif Amerika Serikat berpotensi menambah defisit anggaran federal hingga US$1,1 triliun dalam 10 tahun ke depan, menurut Direktur Congressional Budget Office (CBO) yang independen, Phillip Swagel.
Seperti dikutip Bloomberg, Ia mengatakan perhitungan pasti masih sulit dilakukan karena pemerintah AS masih terus menyesuaikan kebijakan perdagangan dan tarif impor.
Menurut Swagel, keputusan Mahkamah Agung AS yang membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam memberlakukan tarif menggunakan kekuasaan darurat ekonomi secara sepihak telah menghapus potensi pemasukan sekitar US$2 triliun selama satu dekade.
Sebagai respons, pemerintahan Trump mencoba mengganti sumber pendapatan tersebut melalui kebijakan perdagangan lain, namun nilainya diperkirakan hanya mencapai US$800 miliar hingga US$900 miliar, atau kurang dari setengah dari pendapatan yang hilang akibat putusan pengadilan tersebut.
Dengan kondisi itu, defisit anggaran selama 10 tahun diperkirakan meningkat sekitar US$1,1 triliun karena sebagian tarif dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sementara sebagian lainnya dikembalikan lewat kebijakan baru pemerintah.
Swagel menegaskan pemerintah masih memiliki kewenangan besar untuk menetapkan tarif baru maupun mengubah kebijakan yang ada, sehingga proyeksi akhir masih sangat bergantung pada langkah berikutnya dari administrasi Trump.
Selain isu tarif, ia juga menyoroti dampak perang Iran terhadap ekonomi AS.&nbsp;
Menurutnya, kenaikan harga energi akibat konflik tersebut telah mengimbangi manfaat dari pemotongan pajak yang diberlakukan pada 2025.
Ia menjelaskan bahwa beban harga energi yang lebih tinggi bagi rumah tangga secara umum telah menutup keuntungan dari insentif pajak tersebut.
Meski demikian, masih ada faktor lain seperti investasi bisnis dan tekanan inflasi yang ikut memengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan.
&nbsp;CBO sendiri belum memperbarui proyeksi anggaran dan ekonomi terbaru karena masih menunggu perkembangan lebih lanjut. (DK)

CBO menilai perubahan tarif dan putusan MA AS bisa memperlebar defisit anggaran federal.

Perubahan tarif AS berpotensi tambah defisit US$1,1 triliun

WASHINGTON - Presiden AS Donald Trump menegaskan ancaman tarif 50% terhadap negara yang membantu militer Iran juga berlaku bagi China, di tengah mandeknya perundingan damai.
Trump sebelumnya menyatakan bahwa negara mana pun yang memasok peralatan militer ke Iran akan dikenai tarif hingga 50% untuk seluruh ekspor ke Amerika Serikat, tanpa pengecualian.
Seperti dikutip The Economics Times, penegasan ini muncul setelah perundingan antara delegasi AS dan Iran gagal mencapai kesepakatan damai usai negosiasi panjang di Islamabad.
Trump menyebut kebuntuan terjadi karena Iran tidak bersedia menghentikan program nuklirnya, meski ada kemajuan terbatas di isu lain.
Sementara itu, Beijing membantah tuduhan pengiriman senjata ke Teheran.
Namun laporan intelijen yang dikutip CNN menyebut China diduga tengah menyiapkan pengiriman sistem pertahanan udara canggih, yang kemungkinan dikirim melalui negara ketiga untuk menyamarkan asalnya.
Trump memperingatkan China akan menghadapi konsekuensi serius jika tetap memberi dukungan militer, meski tidak merinci langkah yang akan diambil Washington.
Sikap keras AS ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran terhadap peran strategis China di kawasan, seiring konflik dengan Iran yang terus mempersulit agenda kebijakan luar negeri Washington. (DK)

Perundingan damai mandek, Trump tegaskan China kena tarif 50% jika bantu Iran.

Trump ancam kenakan tarif 50% untuk China jika bantu militer Iran

JAKARTA - Maskapai Hong Kong, Cathay Pacific Airways, mengumumkan kenaikan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) hingga 34% untuk seluruh rute mulai 1 April.Seperti dikutip Reuters, penyesuaian ini akan ditinjau setiap dua minggu seiring lonjakan harga avtur yang dipicu konflik di Timur Tengah.Menurut data International Air Transport Association (IATA), rata-rata harga bahan bakar jet global hampir dua kali lipat sejak perang di Timur Tengah pecah pada 28 Februari, mencapai sekitar US$197 per barel pada pekan yang berakhir 20 Maret.Kenaikan tajam biaya energi tersebut, yang dapat mencapai seperempat dari total beban operasional maskapai, telah mengguncang industri penerbangan global.Banyak operator terpaksa menaikkan tarif tiket, mengurangi kapasitas penerbangan, hingga menyesuaikan proyeksi keuangan mereka.Cathay Pacific mencatat bahan bakar menyumbang sekitar 30% dari total biaya operasional pada 2025.Namun strategi lindung nilai (hedging) yang hanya mencakup sebagian komponen biaya, dan tidak termasuk proses pemurnian, membuat maskapai lebih rentan terhadap lonjakan harga.Maskapai tersebut memperingatkan, jika kenaikan biaya bahan bakar tidak dapat diredam secara efektif, keberlanjutan operasional jaringan penerbangannya berpotensi terganggu. (DK)

Harga avtur melonjak akibat perang Timur Tengah, maskapai revisi tarif tiket.

Cathay Pacific naikan fuel surcharge 34% akibat lonjakan avtur

WASHINGTON - Utang nasional Amerika Serikat kembali mencetak rekor baru pada Rabu setelah menembus angka US$39 triliun untuk pertama kalinya, seiring defisit anggaran pemerintah yang terus membengkak.
Seperti dikutip Foxbusiness, Data terbaru dari Departemen Keuangan menunjukkan total utang nasional mencapai sekitar US$39,02 triliun per 17 Maret.
Pencapaian ini terjadi hanya sekitar lima bulan setelah utang menyentuh US$38 triliun pada akhir Oktober 2025, yang sebelumnya juga melampaui US$37 triliun hanya dalam selang dua bulan.
Lonjakan utang dalam satu dekade terakhir didorong oleh penuaan populasi serta meningkatnya belanja pemerintah untuk program seperti Social Security dan Medicare.
Selain itu, biaya bunga utang yang terus naik, akibat suku bunga tinggi dan besarnya total utang, menjadi faktor utama yang mempercepat kenaikan tersebut.
CEO Michael A. Peterson menilai capaian ini harus menjadi peringatan bagi publik mengenai laju pertumbuhan utang yang mengkhawatirkan serta beban besar bagi generasi mendatang.
Ia memperkirakan, jika tren ini berlanjut, utang AS bisa menembus US$40 triliun sebelum pemilu musim gugur tahun ini.
Menurutnya, pembayaran bunga kini menjadi komponen anggaran federal dengan pertumbuhan tercepat dan diproyeksikan mencapai hampir US$100 triliun dalam 30 tahun ke depan.
Isu ini dinilai penting untuk menjadi fokus dalam perdebatan politik karena dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Ke depan, tekanan fiskal diperkirakan terus berlanjut. Congressional Budget Office memperkirakan defisit tahunan akan naik dari sekitar US$1,9 triliun saat ini menjadi US$3,1 triliun dalam satu dekade, mendorong total utang mencapai US$63 triliun pada 2036.
Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga diproyeksikan meningkat dari sekitar 100% tahun ini menjadi 120% pada 2036, melampaui rekor 106% yang tercatat pada 1946 pasca-Perang Dunia II.
Selain itu, defisit anggaran tahun fiskal 2026 sudah melampaui US$1 triliun hanya dalam lima bulan pertama, meskipun ada tambahan pemasukan dari tarif impor.
Namun, sebagian kebijakan tarif tersebut dibatalkan oleh Supreme Court sehingga berpotensi memicu pengembalian dana dan memperlebar defisit jika tidak digantikan dengan sumber pendapatan lain. (DK)

Utang AS tembus US$39 triliun, dipicu defisit dan bunga tinggi, berisiko capai US$40 triliun segera.

Pertama kali utang Amerika tembus US$39 triliun

WASHINGTON &ndash; Presiden AS Donald Trump menegaskan agenda kesepakatan dagangnya tetap berjalan meski Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kewenangannya untuk mengenakan tarif darurat, sebuah putusan yang memicu ketidakpastian baru di kalangan mitra dagang Washington.
Dalam pidato kenegaraan pada Selasa, Trump membela kebijakan tarifnya menyusul putusan pengadilan pekan lalu yang menyatakan ia melampaui wewenang ketika memberlakukan tarif terhadap hampir seluruh negara dengan dasar International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Meski demikian, seperti dikutip CNBC, Trump menegaskan pemerintahannya akan kembali menerapkan tarif melalui jalur hukum yang sah.
Tak lama setelah putusan tersebut, pemerintah AS menggantinya dengan tarif universal sebesar 10% berdasarkan Trade Act of 1974 Pasal 122, yang mulai berlaku Selasa. Trump juga sempat mengancam akan menaikkan tarif hingga 15%, meski belum jelas kapan kebijakan itu akan diterapkan.
Putusan pengadilan tersebut memunculkan tanda tanya terhadap sejumlah perjanjian dagang bilateral yang sebelumnya dirancang dengan mengacu pada tarif berbasis IEEPA. Sejumlah pemerintah asing kini meninjau ulang posisi mereka.
Johannes Fritz, CEO St. Gallen Endowment for Prosperity through Trade, mengatakan banyak mitra dagang telah memberikan konsesi dengan imbalan perlakuan tarif tertentu yang kini kehilangan dasar hukum.
Menurutnya, membangun ulang kesepakatan melalui Pasal 301 atau otoritas perdagangan lain masih dimungkinkan, namun memerlukan proses hukum baru dan waktu tambahan. Pasal 301 sendiri mengharuskan Kantor Perwakilan Dagang AS melakukan investigasi resmi atas praktik perdagangan tidak adil sebelum tarif dapat diberlakukan.
Sarang Shidore dari Quincy Institute menilai negara-negara yang cepat menyepakati perjanjian dengan AS setelah kebijakan tarif tahun lalu justru berada dalam posisi lebih sulit. Sebaliknya, negara yang menolak tuntutan Washington, seperti Brasil, berpotensi lebih diuntungkan.
Ekonom Alicia Garcia Herrero dari Natixis menambahkan, negara yang tidak menegosiasikan penurunan tarif sebelumnya justru bisa memperoleh manfaat lebih besar dalam situasi kebijakan baru ini.
Ia mencontohkan Jepang, yang tahun lalu menyepakati penurunan tarif timbal balik menjadi 15% dengan komitmen investasi sebesar US$550 miliar. Kini, setelah perubahan kebijakan, Jepang dinilai membayar mahal untuk perlakuan tarif yang pada akhirnya setara dengan negara lain.
Menteri Perdagangan Jepang Ryosei Akazawa pada Selasa menyatakan tarif universal 10% berpotensi menambah beban bagi sejumlah produk Jepang, serta mendesak Washington agar tidak memperlakukan Jepang lebih buruk dibanding kesepakatan tahun lalu.
&gt;&gt; Beda Pasal 301 dan IEEPA
Pasal 301 dalam Trade Act of 1974 merupakan instrumen hukum yang memungkinkan Amerika Serikat menjatuhkan tarif atau pembalasan dagang terhadap negara yang dinilai menerapkan praktik perdagangan tidak adil. Berbeda dengan mekanisme darurat, penerapan Pasal 301 mewajibkan Kantor Perwakilan Dagang AS melakukan investigasi formal, termasuk konsultasi dan dengar pendapat publik, sebelum kebijakan tarif diberlakukan.
Sebaliknya, International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) memberi presiden kewenangan luas untuk mengenakan tarif secara cepat dengan alasan keadaan darurat nasional, tanpa melalui proses investigasi perdagangan yang panjang. Namun, putusan pengadilan terbaru menyatakan penggunaan IEEPA untuk tarif global telah melampaui kewenangan eksekutif, sehingga mempersempit ruang hukum bagi Washington dalam menerapkan kebijakan proteksionis secara sepihak.
Dengan menyempitnya ruang penggunaan IEEPA, Pasal 301 kini dipandang sebagai jalur hukum yang lebih aman meski memerlukan waktu lebih lama. Mekanisme ini tidak hanya membuka kembali kemungkinan penerapan tarif, tetapi juga memaksa AS memasuki proses negosiasi dagang yang lebih terstruktur dengan mitra dagangnya, sekaligus mengurangi risiko gugatan hukum di dalam negeri. (DK)
&nbsp;

Namun, pasal 301 mengharuskan Kantor Perwakilan Dagang AS melakukan investigasi resmi lebih dulu.

Amerika harus terapkan pasal 301 untuk negosiasi tarif baru

JAKARTA - Harga emas cenderung stagnan pada perdagangan Rabu, setelah merosot lebih dari 1% di sesi sebelumnya. Penguatan dolar AS membuat emas yang diperdagangkan dalam mata uang tersebut menjadi lebih mahal bagi pembeli luar negeri.
Emas spot tercatat di level US$5.146,18 per ons pada pukul 00.54 GMT. Sehari sebelumnya, logam mulia ini sempat menyentuh posisi tertinggi dalam lebih dari tiga pekan, sebelum akhirnya terkoreksi lebih dari 1% pada Selasa setelah reli di awal sesi Asia.
Sementara itu, mengutip dari Reuters, kontrak berjangka emas AS pengiriman April melemah 0,2% menjadi US$5.165,10 per ons. Indeks dolar AS (DXY) naik tipis 0,02%, melanjutkan kenaikan 0,14% pada sesi sebelumnya.
Dari sisi kebijakan, Amerika Serikat mulai memberlakukan tarif impor global sementara sebesar 10% pada Selasa. Namun, seorang pejabat Gedung Putih menyebut Washington tengah mempertimbangkan kenaikan tarif hingga 15%.
Hal ini menambah ketidakpastian atas arah kebijakan perdagangan Presiden AS Donald Trump, terutama setelah putusan Mahkamah Agung pekan lalu.
Di sisi moneter, dua pejabat Federal Reserve mengindikasikan belum ada urgensi untuk mengubah kebijakan suku bunga dalam waktu dekat.
Pasar saham global menguat setelah perusahaan rintisan berbasis di San Francisco, Anthropic, meluncurkan sejumlah fitur baru untuk plugin AI bagi pelanggan bisnisnya. Langkah ini kembali memicu optimisme bahwa kecerdasan buatan dapat mendorong profitabilitas di berbagai sektor, termasuk perbankan investasi, sumber daya manusia, dan teknik.
Dalam perkembangan geopolitik, Iran dan AS dijadwalkan menggelar putaran ketiga pembicaraan nuklir di Jenewa pada Kamis, menurut Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi.
Untuk logam mulia lainnya, harga perak spot turun 0,2% menjadi US$87,13 per ons setelah sebelumnya menyentuh level tertinggi lebih dari dua pekan. Harga platinum naik tipis 0,1% ke US$2.169,59 per ons, sementara paladium menguat 0,2% menjadi US$1.772,45 per ons. (DK)

Emas stagnan usai turun 1%, tertekan dolar AS dan ketidakpastian tarif impor global AS.

Harga emas fluktuatif di tengah ketidakjelasan penarapan tarif AS

JAKARTA &ndash; Tiga Senator Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat menyerukan agar Presiden Donald Trump mengembalikan pendapatan tarif sebesar US$175 miliar (sekitar Rp2.900 triliun).
Dilansir dari The Guardian pada Selasa (24/2), desakan ini muncul setelah Mahkamah Agung AS menyatakan kebijakan tarif resiprokal tidak konstitusional dan harus dibatalkan.
Senator Ron Wyden, Ed Markey, dan Jeanne Shaheen berencana meluncurkan rancangan undang-undang (RUU) yang mewajibkan Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS untuk mengembalikan dana dalam 180 hari, termasuk pembayaran bunga atas jumlah yang dikembalikan.
RUU ini akan memprioritaskan pengembalian dana kepada usaha kecil dan mendorong importir, pedagang grosir, serta perusahaan besar untuk menyalurkan pengembalian kepada pelanggan mereka.
&ldquo;Skema pajak ilegal Trump telah merusak keluarga Amerika, usaha kecil, dan produsen yang terdampak gelombang tarif baru,&rdquo; ujar Wyden.
Namun, peluang RUU ini menjadi undang-undang kecil karena Kongres dikuasai Partai Republik, sekutu Trump. Setelah putusan Mahkamah Agung, Trump menyatakan pihaknya enggan mengembalikan dana, dengan alasan pengadilan tidak mengatur secara jelas soal pengembalian.
Di sisi lain, Tarif global terbaru yang diumumkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mulai berlaku pada Selasa (24/2) dini hari waktu setempat.
Menurut laporan NBC News, tarif yang diterapkan adalah sebesar 10%, bukan 15% seperti sebelumnya.
Pada Jumat lalu, setelah Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif resiprokal berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA), Trump mengumumkan tarif global 10 persen untuk semua mitra dagang dengan menggunakan dasar hukum berbeda.
Keesokan harinya, Trump menyatakan tarif global akan naik menjadi 15% dari 10%.
Beberapa jam sebelum penerapan tarif baru, Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS mengirimkan memo kepada para importir yang menyebutkan tarif awal sebesar 10% akan berlaku untuk setiap negara selama 150 hari.
Seorang pejabat Gedung Putih membenarkan kepada NBC News bahwa informasi dalam memo tersebut akurat.
"Pemerintah berencana menaikkannya menjadi 15% melalui perintah eksekutif terpisah yang harus ditandatangani Trump," ujar pejabat yang enggan disebut namanya itu, namun tidak menjelaskan kapan hal tersebut akan dilakukan. (DK)

Senator Demokrat ingin dana tarif Trump dikembalikan dalam 180 hari plus bunga.

Tiga senator AS minta Trump kembalikan pendapatan tarif US$175 miliar

WASHINGTON - Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer memberi sinyal bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump terbuka untuk meninjau ulang penerapan tarif menyeluruh atas baja dan aluminium, menyusul tekanan dari kalangan pelaku usaha serta mitra dagang Amerika Serikat.&ldquo;Dalam beberapa kasus, cara penerapan tarif memang perlu disesuaikan demi kepatuhan,&rdquo; ujar Greer dalam wawancara dengan CNBC pada Selasa.Dilansir dari&nbsp;bloomberg, dia menambahkan bahwa ada perusahaan yang terpaksa merekrut pegawai tambahan hanya untuk untuk memastikan setiap barang impor memenuhi aturan tarif yang berlaku, lengkap dengan bukti dan dokumen yang benar.
&ldquo;Kami tidak ingin perusahaan terlalu sibuk dengan hitung-hitungan administratif sampai tidak bisa menjalankan bisnisnya dengan baik,&rdquo; katanya.Pernyataan tersebut langsung menekan saham perusahaan aluminium AS pada perdagangan Selasa di New York.Saham Alcoa Corp. sempat anjlok hingga 7,9%, Kaiser Aluminum Corp. turun sampai 4,5%, dan Century Aluminum Co. melemah sekitar 4,3% hingga pukul 09.55 waktu setempat.&nbsp;Saham emiten baja juga ikut terkoreksi, dipimpin penurunan Cleveland-Cliffs Inc. sebesar 3,1%.Pejabat pemerintahan disebut tengah berupaya mempersempit cakupan tarif, yang tidak hanya berlaku pada logam mentahnya, tetapi juga puluhan produk turunan yang mengandung baja dan aluminium.Meski demikian, Greer menegaskan tarif dasar atas kedua logam tersebut akan tetap dipertahankan, menyebut kebijakan itu &ldquo;sangat berhasil&rdquo; dalam memperkuat industri domestik.&ldquo;Arahnya jelas sudah benar dan tarif tersebut akan tetap berlaku,&rdquo; ujarnya.Peninjauan ulang ini dilakukan di tengah tekanan politik yang dihadapi Trump, menyusul rendahnya tingkat persetujuan publik terhadap kinerja ekonomi, terutama dari warga yang khawatir dengan tingginya biaya hidup.Kondisi ini berpotensi mengancam kendali Partai Republik atas Kongres pada pemilu sela November mendatang.Tahun lalu, Trump memberlakukan tarif 50% atas baja dan aluminium impor, kebijakan yang menurut pejabat ditujukan untuk menekan kelebihan kapasitas produksi China.Namun, langkah tersebut juga berdampak besar pada mitra dagang utama lain seperti Kanada, Meksiko, Korea Selatan, dan Uni Eropa.Pemerintah kemudian memperluas tarif ke produk turunan yang mengandung baja dan aluminium.Kebijakan ini menambah beban administratif bagi perusahaan, yang harus mengidentifikasi secara rinci persentase kandungan logam dalam barang-barang yang mereka impor dari luar negeri. (DK)

Pemerintah Trump terbuka menyesuaikan tarif baja-aluminium di tengah tekanan bisnis.

Amerika pertimbangkan penyesuaian tarif baja dan aluminium

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengguncang peta perdagangan global. Kali ini, Kanada menjadi sasaran setelah Trump mengancam akan mengenakan tarif impor hingga 100% jika Ottawa melanjutkan kesepakatan dagang dengan China.
Ancaman tersebut disampaikan Trump melalui platform Truth Social pada Sabtu (24/1). Ia memperingatkan Perdana Menteri Kanada Mark Carney bahwa kerja sama perdagangan dengan Beijing justru akan merugikan Kanada dalam jangka panjang.
&ldquo;China akan melahap Kanada hidup-hidup, menghancurkan bisnis, tatanan sosial, dan cara hidupnya,&rdquo; tulis Trump.
Ia menegaskan bahwa setiap produk Kanada yang masuk ke Amerika Serikat akan dikenakan tarif 100% apabila kesepakatan dengan China tetap dijalankan.
Seperti dikutip Reuters (25/01), pernyataan itu menandai perubahan sikap Trump. Sebelumnya, pada 16 Januari, Trump sempat menyebut langkah Carney menjajaki kerja sama dengan China sebagai hal yang wajar.
Namun, entah kenapa, presiden yang di kalangan dunia keuangan internasional disebut sebagai TACO itu, kini mengancam Kanada dengan nada keras&nbsp; seiring meningkatnya tensi geopolitik antara Washington dan Ottawa.
Carney sendiri merespons dengan pendekatan defensif. Dalam sebuah video, ia mengajak warga Kanada untuk lebih memilih produk dalam negeri di tengah tekanan eksternal terhadap perekonomian nasional. Meski demikian, Carney tidak secara langsung menyinggung ancaman tarif dari Trump.
Upaya Kanada mendekati China dilakukan untuk memperbaiki hubungan dagang yang sempat memburuk. China saat ini merupakan mitra dagang terbesar kedua Kanada setelah Amerika Serikat. Pemerintah Kanada menilai diversifikasi mitra dagang penting guna mengurangi ketergantungan terhadap satu pasar.
Menteri Perdagangan Kanada-AS, Dominic LeBlanc, menegaskan bahwa tidak ada pembahasan perjanjian perdagangan bebas dengan China. Menurutnya, yang disepakati hanyalah penyelesaian beberapa isu tarif yang selama ini menjadi hambatan perdagangan.
Pada paragraf terpisah, Kedutaan Besar China di Kanada menyatakan kesiapan Beijing untuk bekerja sama dengan Ottawa. Dalam pernyataannya kepada Reuters, pihak kedutaan mengatakan China siap mengimplementasikan konsensus penting yang telah dicapai oleh para pemimpin kedua negara demi hubungan ekonomi yang stabil dan saling menguntungkan.
Sementara itu, ketegangan AS-Kanada juga dipicu isu geopolitik lain. Trump secara terbuka mengkritik sikap Carney terkait penolakan terhadap wacana Amerika Serikat menguasai Greenland. Isu tersebut memperkeruh hubungan bilateral yang sebelumnya relatif stabil.
Trump bahkan menuding Kanada berpotensi menjadi &ldquo;pelabuhan transit&rdquo; bagi produk China untuk menghindari tarif AS. Tuduhan itu kembali menguatkan kekhawatiran Washington terhadap praktik pengalihan perdagangan (trade diversion).
Jika ancaman tarif benar-benar diterapkan, dampaknya diperkirakan signifikan bagi sektor industri Kanada, terutama manufaktur logam, otomotif, dan mesin. Ketidakpastian kebijakan perdagangan AS dinilai dapat menekan investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi Kanada.
Dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Carney menyinggung berakhirnya tatanan global berbasis aturan. Ia menyerukan agar negara-negara dengan kekuatan menengah bersatu agar tidak menjadi korban dominasi ekonomi negara besar.
Trump menanggapi pidato tersebut dengan pernyataan kontroversial bahwa Kanada &ldquo;hidup karena Amerika Serikat&rdquo;. Klaim itu langsung dibantah Carney yang menegaskan bahwa Kanada berkembang karena kekuatan dan identitasnya sendiri.
Ketidakpastian ini menambah daftar panjang ancaman tarif Trump sejak kembali menjabat. Meski beberapa ancaman sebelumnya berakhir dengan penundaan atau pembatalan, pelaku usaha tetap khawatir terhadap dampak langsung pada perdagangan dan stabilitas ekonomi kawasan Amerika Utara.
Kamar Dagang Kanada menilai meningkatnya ketegangan ini berpotensi menciptakan risiko besar bagi dunia usaha. &ldquo;Konsekuensi dari ketidakpastian yang meningkat akan dirasakan langsung oleh bisnis,&rdquo; ujar Matthew Holmes, perwakilan Kamar Dagang Kanada.(GA)
Baca:&nbsp;&nbsp;Pidato Mark Carney di Davos, akhir kepura-puraan Kanada terhadap AS

Trump: China akan melahap Kanada hidup-hidup, menghancurkan bisnis dan tatanan sosial.

Jalin dagang dengan China, Trump ancam kenakan Kanada tarif 100%

JAKARTA &ndash; Analis PT Ina Sekuritas memberikan gambaran pergerakan saham emiten emas milik kongsi Salim dan Bakrie, PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), pada hari ini, Rabu (21/1).
Harga emas masih melanjutkan relinya, dipicu oleh ketegangan geopolitik pascaancaman tarif tambahan oleh Presiden Trump kepada beberapa negara Eropa Barat anggota NATO sebesar 10%.
Tarif tersebut akan berlaku pada barang-barang yang diimpor dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Belanda, Jerman, Finlandia, dan Inggris, dan disebut akan berlaku mulai 1 Februari 2026.
Bahkan, Trump hendak menaikkan tarif tersebut menjadi 25% pada 1 Juni 2026 mendatang jika tak ada kesepakatan yang diraih antara AS dan negara-negara tersebut terkait niat Trump untuk membeli Greenland.
Di sisi lain, para pemimpin wilayah Greenland, yang merupakan wilayah otonom Denmark, serta pemerintah Denmark, kembali menegaskan bahwa pulau tersebut tidak untuk dijual.
Ketegangan geopolitik ini membawa harga emas global juga meroket tinggi, menembus US$4.800 per hari ini, Rabu (21/1). BRMS, sebagai emiten tambang emas, mengikuti tren tersebut.
Sahamnya kini bergerak dalam tren bullish, membentuk swing high &amp; low, dan menguji golden ratio Fibonacci.
Analis menilai jika harga dapat melewati level Rp1.310, maka saham BRMS berpotensi menguat hingga resistance berikutnya di level Rp1.410-Rp1.420, dengan support terdekat di Rp1.250-Rp1.210.
Sebagai catatan, BRMS merupakan anak PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yang berfokus pada tambang emas dan mineral lainnya, termasuk seng, timah, dan tembaga, di wilayah Sulawesi dan Sumatra Utara.
Analisis lebih lengkap mengenai pergerakan saham BRMS dapat dilihat di video berikut. (ZH)

Ketegangan global meningkat, harga emas terus naik. Mampukah saham emas ini ikut melesat?