SEOUL - Otoritas Korea Selatan meluncurkan inspeksi gabungan terhadap pasar valuta asing (valas) guna menyelidiki kemungkinan adanya transaksi spekulatif setelah nilai tukar won terhadap dolar AS bergejolak dalam beberapa waktu terakhir.
Dikutip dari TheChosunDaily, langkah tersebut dilakukan setelah kurs won sempat anjlok menembus level 1.560 won per dolar AS dalam perdagangan intraday.
Inspeksi gabungan tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Transaksi Valuta Asing dan melibatkan Bank of Korea (BOK) serta Financial Supervisory Service (FSS).
Ini merupakan inspeksi gabungan pasar valas pertama sejak 2010, ketika nilai tukar won mengalami volatilitas tajam setelah krisis keuangan global.
Menurut otoritas valas Korea Selatan, pemeriksaan akan difokuskan pada bank-bank yang melakukan transaksi valuta asing untuk mengetahui apakah terdapat aktivitas spekulatif yang memicu lonjakan kurs belakangan ini.
Otoritas juga akan menelusuri transaksi forward yang dilakukan di pasar offshore non-deliverable forwards (NDF), yang selama ini menjadi salah satu acuan utama dalam perdagangan mata uang won di luar negeri.
Tahap awal akan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan data transaksi. Jika ditemukan anomali statistik, otoritas berencana melanjutkan investigasi melalui pemeriksaan langsung di lapangan.
Selain itu, otoritas Korea Selatan berencana memperketat pemantauan transaksi di pasar NDF. Jika aktivitas spekulatif terus berlanjut, pemerintah dapat memperkuat aturan pelaporan untuk mengetahui identitas pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.
Pemerintah juga tengah mempertimbangkan pemberian insentif agar transaksi yang selama ini dilakukan di pasar NDF dapat dialihkan ke pasar domestik.
Di sisi lain, otoritas valas akan bekerja sama dengan National Tax Service dan Korea Customs Service untuk memeriksa kepatuhan eksportir dan importir dalam menyelesaikan pembayaran serta pelaporan transaksi lintas negara.
Berdasarkan aturan yang berlaku, transaksi senilai lebih dari US$100.000 yang penyelesaian pembayarannya berbeda lebih dari satu tahun dari waktu pengiriman barang wajib dilaporkan kepada Bank of Korea. Pengiriman atau penerimaan dana tanpa pelaporan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.
Secara terpisah, sejumlah kementerian disebut tengah menyiapkan langkah bersama untuk mendorong eksportir menjual devisa hasil ekspor mereka ke pasar domestik.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pasokan dolar di pasar domestik dan membantu menstabilkan pergerakan nilai tukar won.
Eksportir umumnya menunda penjualan dolar ketika memperkirakan nilai tukar won terhadap dolar AS masih berpotensi melemah sehingga dapat memperoleh keuntungan lebih besar dari selisih kurs.
Otoritas Korea Selatan juga dilaporkan menjalin komunikasi intensif dengan Amerika Serikat untuk membahas kemungkinan pembentukan fasilitas swap mata uang bilateral sebagai salah satu upaya menstabilkan nilai tukar won terhadap dolar AS. (ARF)

Pada tahap awal inspeksi gabungan akan memeriksa dokumen dan data transaksi bank-bank. 

Won tertekan, Korsel periksa bank bank selidiki aksi spekulatif

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan terus mencermati perkembangan ekonomi global yang masih dibayangi gejolak geopolitik, kenaikan harga minyak, serta penguatan indeks dolar AS yang meningkatkan volatilitas di pasar keuangan dunia.
&ldquo;Di tengah kondisi demikian, fundamental perekonomian Indonesia dinilai tetap resilien ditopang inflasi yang terkendali serta momentum pertumbuhan ekonomi domestik yang cukup tinggi,&rdquo; demikian pernyataan OJK, dalam siaran pers, Jumat (22/5).
OJK juga menegaskan terus melakukan pemantauan intensif terhadap kinerja industri perbankan, termasuk tren Dana Pihak Ketiga (DPK) berdasarkan denominasi valuta.
Pada April 2026, DPK tercatat tumbuh 11,39% secara tahunan (yoy), dengan dominasi DPK rupiah yang tumbuh 11,49%.
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh giro yang naik 23,25%, tabungan 7,88%, dan deposito 6,91%.
Sementara itu, DPK valas juga tumbuh 10,87% yoy, dengan kenaikan tertinggi pada tabungan dan deposito valas.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan peningkatan porsi dana valas masih dalam batas wajar.
&ldquo;Sejak awal 2026, kami melihat bahwa memang terdapat peningkatan porsi DPK valas terhadap DPK total. Namun demikian, peningkatan tersebut masih tergolong wajar sehingga porsi DPK valas relatif stabil di kisaran 15&ndash;16%,&rdquo; ujarnya.
Ia menambahkan, kenaikan terutama terjadi pada deposito valas yang dipengaruhi suku bunga kompetitif yang ditawarkan bank besar sebagai insentif bagi eksportir.
OJK juga menegaskan likuiditas perbankan tetap memadai.
Pada April 2026, Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat 86,88%, sementara rasio alat likuid terhadap kewajiban (AL/NCD dan AL/DPK) masing-masing berada di 111,13% dan 25,39%, jauh di atas ambang batas.
Selain itu, rasio Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan yang tetap jauh di bawah batas maksimum 20% menunjukkan risiko nilai tukar masih terkendali.
&ldquo;Dengan demikian, dampak langsung pelemahan rupiah terhadap stabilitas perbankan relatif terbatas,&rdquo; kata OJK.
Meski demikian, OJK tetap mewaspadai dampak lanjutan atau second round impact dari tekanan global, termasuk potensi imported inflation dan kenaikan biaya produksi akibat harga minyak dunia.
OJK menegaskan akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Bank Indonesia, LPS, dan Kementerian Keuangan dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. (DK)

OJK menilai perbankan RI tetap kuat di tengah volatilitas global dan rupiah stabil aman.

OJK: Perbankan RI tetap kuat di tengah tekanan global dan valas

NEW YORK - Amerika Serikat dan Jepang sepakat bahwa volatilitas berlebihan di pasar valuta asing tidak diinginkan, kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Selasa.
Pernyataan ini dipandang sebagai sinyal dukungan terhadap langkah intervensi Jepang untuk menopang yen yang melemah, mengutip dari Reuters.
Usai bertemu Perdana Menteri Sanae Takaichi, Bessent juga menyampaikan keyakinannya bahwa Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda akan mampu mengarahkan kebijakan moneter dengan baik agar tidak tertinggal dalam mengatasi tekanan inflasi yang tinggi.
&ldquo;Kami sama-sama percaya bahwa volatilitas berlebihan tidak diinginkan, dan kami terus berkomunikasi erat dengan Kementerian Keuangan Jepang serta akan melanjutkan koordinasi,&rdquo; ujar Bessent kepada wartawan ketika ditanya soal intervensi mata uang Jepang.
Ia menambahkan bahwa fundamental ekonomi Jepang dinilai kuat dan tangguh, sehingga pada akhirnya akan tercermin pada nilai tukar.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Washington secara umum tidak keberatan dengan intervensi Jepang baru-baru ini di pasar valuta asing untuk menahan pelemahan yen yang meningkatkan biaya impor dan menekan ekonomi domestik.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama juga menyampaikan bahwa ia dan Bessent telah menegaskan kembali pentingnya koordinasi erat dalam menghadapi pergerakan nilai tukar, termasuk terkait intervensi pasar.
Dalam unggahan di platform X usai pertemuan dengan Katayama, Bessent menyebut komunikasi antara kedua negara dalam menangani &ldquo;volatilitas berlebihan&rdquo; di pasar valuta asing tetap kuat dan berkelanjutan. Namun, pernyataan itu dinilai belum sekuat ekspektasi pasar yang mengharapkan peringatan lebih tegas terhadap pelemahan yen, sehingga dolar sempat menguat hingga sekitar 157,72 yen sebelum yen kembali menguat tajam.
Di sisi lain, sejumlah analis sebelumnya berspekulasi bahwa Bessent akan menekan Bank of Japan untuk mempercepat kenaikan suku bunga guna menopang yen.&nbsp;
Namun ia justru menyampaikan keyakinannya terhadap Gubernur Ueda dalam mengelola kebijakan moneter.
Bessent juga melakukan pertemuan dengan pejabat ekonomi Jepang lainnya dan membahas penguatan kerja sama di sektor energi serta mineral kritis dalam kunjungan kerjanya di Jepang. (DK)

AS-Jepang sepakat FX volatility berlebihan tidak diinginkan, dukung intervensi yen.