JAKARTA - Kanada akan melonggarkan persyaratan masuk bagi warga negara Indonesia dan Malaysia dengan menghapus kewajiban visa bagi pelancong tertentu mulai 26 Mei 2026.Melalui kebijakan baru tersebut, warga Indonesia dan Malaysia yang memenuhi syarat dapat mengajukan electronic travel authorization (eTA) sebagai pengganti temporary resident visa (TRV) saat bepergian ke Kanada menggunakan jalur udara.Kementerian Imigrasi, Pengungsi dan Kewarganegaraan Kanada (IRCC) menyatakan kebijakan ini akan mempermudah proses masuk ke Kanada untuk tujuan wisata, studi, maupun pekerjaan karena eTA dinilai lebih cepat, murah, dan sederhana dibanding visa kunjungan biasa.Sebelumnya, warga kedua negara wajib mengurus visa sebelum bepergian ke Kanada dengan proses yang bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, mengutip dari CIC NEWS.Namun, fasilitas bebas visa ini hanya berlaku bagi warga Indonesia dan Malaysia yang pernah memiliki visa tinggal sementara Kanada dalam 10 tahun terakhir atau saat ini memegang visa non-imigran Amerika Serikat yang masih berlaku.IRCC menyebut kelompok tersebut sebagai &ldquo;traveler yang telah dikenal&rdquo; karena sudah melalui proses pemeriksaan imigrasi Kanada atau AS sebelumnya.Warga yang memenuhi syarat tetap diwajibkan mengurus eTA sebelum naik pesawat menuju Kanada.Dokumen tersebut dapat diajukan secara daring dengan biaya sebesar 7 dolar Kanada dan umumnya disetujui dalam hitungan menit.Meski demikian, visa kunjungan tetap diperlukan bagi pelancong yang masuk ke Kanada melalui jalur darat atau laut, termasuk menggunakan mobil, bus, kereta, atau kapal.IRCC menegaskan pemegang visa Kanada yang masih berlaku tetap dapat menggunakan visa tersebut hingga masa berlaku visa atau paspor berakhir.Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi Indo-Pasifik Kanada untuk memperkuat hubungan perdagangan, investasi, dan mobilitas masyarakat dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia. (DK)

WNI tertentu kini bisa masuk Kanada cukup dengan eTA tanpa visa kunjungan biasa.

Kanada hapus kewajiban visa bagi sejumlah WNI dan warga Malaysia

JAKARTA - Program Global Citizenship of Indonesia (GCI) yang resmi diluncurkan 26 Januari 2026 baru menarik 7 pendaftar hingga saat ini.Dikutip dari&nbsp;economictimes.com, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyebut peminat program visa jangka panjang tersebut masih terbatas, termasuk dari pemegang paspor Australia.&ldquo;Kami akan menyempurnakan prosesnya agar menghindari masalah di kemudian hari,&rdquo; kata Agus Andrianto, seperti dikutip Nikkei Asia.Program GCI memungkinkan mantan WNI, anak dan cucunya, serta pasangan asing WNI untuk mengajukan izin tinggal jangka panjang tanpa harus mengubah kewarganegaraan, seiring Indonesia yang masih menganut asas kewarganegaraan tunggal.Berdasarkan ketentuan yang diumumkan Kementerian Imigrasi, pemohon harus menunjukkan pendapatan tahunan minimal US$15.000 atau pendapatan bulanan US$1.500, disertai jaminan imigrasi.Untuk pakar yang direkrut pemerintah, jaminan tersebut dapat diganti dengan surat undangan resmi atau pemberitahuan mendesak.Selain itu, pelamar juga diwajibkan berkomitmen menanamkan investasi minimal US$5.000 di instrumen keuangan Indonesia seperti obligasi, saham, reksa dana, atau deposito perbankan, atau memenuhi ambang kepemilikan properti senilai US$1 juta.Biaya pengajuan visa GCI ditetapkan mulai Rp34,8 juta atau sekitar US$2.078.Namun, pemerintah belum memperjelas apakah skema baru ini akan mengubah aturan kepemilikan properti, mengingat warga negara asing masih dilarang memiliki tanah atau rumah di Indonesia, kecuali apartemen dengan skema sewa jangka panjang.
Sejumlah negara telah menerapkan program izin tinggal jangka panjang yang mirip dengan Global Citizenship of Indonesia (GCI), khususnya untuk diaspora, mantan warga negara, serta individu asing yang memiliki kontribusi ekonomi atau keahlian tertentu.
Salah satu contoh paling relevan adalah Overseas Citizenship of India (OCI). Program ini memberikan hak tinggal seumur hidup kepada mantan warga negara India dan keturunannya tanpa mewajibkan perubahan kewarganegaraan.
Pemegang OCI dapat tinggal, bekerja, dan berinvestasi di India, namun tidak memiliki hak politik seperti memilih atau menduduki jabatan publik. Skema serupa juga diterapkan oleh Singapura melalui Permanent Residence (PR) dan oleh Jepang melalui visa Highly Skilled Professional, yang sama-sama menitikberatkan pada kontribusi ekonomi dan keahlian, bukan naturalisasi cepat.
Di Eropa, sejumlah negara menawarkan Golden Visa, yakni izin tinggal berbasis investasi melalui pembelian properti, obligasi, atau penempatan dana tertentu. Meski lebih berorientasi pada modal dibanding diaspora, skema ini memiliki kesamaan dengan GCI dalam hal memberikan hak tinggal jangka panjang tanpa langsung memberikan kewarganegaraan.
Perbedaannya, beberapa negara Eropa membuka peluang kepemilikan properti yang lebih longgar dan bahkan jalur menuju kewarganegaraan. Secara keseluruhan, GCI Indonesia berada dalam spektrum kebijakan global yang berupaya menarik diaspora, talenta, dan investasi, sambil tetap menjaga prinsip kewarganegaraan tunggal dan kontrol negara atas status kewarganegaraan. (DK)

Program Global Citizenship of Indonesia diluncurkan dengan biaya visa Rp34,8 juta per orang.